YANG TERSISA DARI PERJUANGAN: LOLOSNYA BENI RAMDHANI DAN LEPASNYA DANAU MOAT

Oleh. Sumardi Arahbani

Hiruk-pikuk wacana dan aksi memperjuangkan terbentuknya PBMR berakhir dengan tidak disahkannya 87 RUU DOB oleh DPR periode 2009-2014, termasuk RUU PBMR. Tidak disahkannya RUU tersebut sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Tentunya banyak pihak di daerah yang kecewa. Untuk menutupi kekecewaan sejumlah anggota DPR membuat pernyataan menghibur; bahwa pengesahan RUU akan diambil alih oleh DPR periode selanjutnya. Pengesahan RUU DOB ditunda. Publik dikecoh dengan istilah ditunda. Seolah-olah DPR baru tinggal mensahkan saja. Padahal empat hari sebelumnya (26/9) DPR baru saja mensahkan UU Pemerintah Daerah yang merupakan revisi atas UU No. 32 Tahun 2004. Pernyataan berkelit sejumlah anggota DPR itu ternyata hanya untuk meredam kekecewaan pihak daerah, karena untuk selanjutnya pembentukan daerah otonom harus berdasarkan UU Pemda yang baru dengan sistem dan aturan yang baru.

Tidak disahkannnya PBMR tidak menyurutkan gelora semangat sejumlah pihak di Bolaang Mongondow. Masih banyak yang menganggap bahwa pengesahan ditunda. Menganggap bahwa DPR baru tinggal mensahkan RUU yang sudah diproses DPR lama. Sebuah anggapan yang keliru. Karena proses pengusulan daerah otonom baru harus dimulai dari awal. Diusulkan secara baru oleh DPRD, bupati, walikota dan gubernur dengan UU dan peraturan yang baru. Dokumen pengusulan pun semua baru. Dengan demikian diperlukan pendekatan dan semangat yang baru pula.

Di tengah sisa gelora semangat yang dibumbui dengan sentuhan manipulasi spirit lokal, sejauh mana peluang PBMR setelah berlaku UU No. 23 Tahun 2014? Dengan disahkan UU Pemda yang baru tersebut PBMR tidak mungkin disahkan pada masa Pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019). Ini adalah postulat yang harus dipegang. Postulat yang harus dijadikan acuan untuk mengendapkan semangat dan spirit. Sehingga yang muncul adalah pengetahuan yang mendalam sebagai perangkat melakukan perubahan. Bukan pernyataan politik yang bersifat banal yang mudah ditelikung oleh momen politik sesaat.

Dengan UU Pemda baru, pembentukan daerah otonom harus melalui tahapan Daerah Persiapan selama tiga sampai lima tahun. Status daerah persiapan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini berbeda dengan sistem dan peraturan sebelumnya, di mana daerah otonom baru langsung dibentuk dengan UU tanpa melalui daerah persiapan. Sehingga memunculkan banyak masalah karena ketidaksiapan daerah. Dari sisi hukum Tata Pemerintahan, konsep daerah persiapan ini serupa dengan Daerah Administratif di jaman Orde Baru ketika berlaku UU No. 5 Tahun 1974. Konsep daerah administratif ini dihilangkan dalam sistem tata pemerintahan dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999. Saat ini dihidupkan kembali dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di jaman Orde Baru, suatu daerah sebelum ditetapkan menjadi daerah otonom, harus terlebih dahulu melewati tahap Daerah Administratif atau Kota Administratif. Salah satu contohnya adalah Kota Administratif Bitung, yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975. Bitung adalah Kota Administratif pertama dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Kota Administratif Bitung ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Bitung Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990. Jadi, ada rentang waktu 15 tahun dari Kota Administratif menjadi Daerah Otonom Kotamadya/Kota Bitung. S.H. Sarundajang adalah walikota pertama Daerah Otonom Kotamadya Bitung.

Status Kota Administratif inilah yang pernah digagas oleh Bupati J.A. Damopolii tahun 1988; yaitu Kota Administratif Kotamobagu. Entah karena alasan apa gagasan itu tidak terwujud. Hingga akhirnya Kota Kotamobagu terbentuk pada tahun 2007, dengan UU baru yang tidak mensyaratkan perlunya daerah admnisitratif. Kompleksitas masalah yang dihadapi Kota Kotamobagu saat ini; dari soal penegasan batas daerah; wacana penggabungan wilayah kecamatan Passi dam Lolayan ke Kota Kotamobagu hingga gamangnya Kotamobagu mencirikan jati dirinya, dapat ditarik ke belakang dari menguapnya gagasan J.A Damopolii tersebut. Sayang jejak sejarah yang tidak terlalu lampau itu, dipahami keliru oleh sejumlah pihak dalam rangka melegitimasi wacana pembentukan provinsi. Mereka menganggap momen tahun 1988 itu sebagai gagasan awal membentuk propinsi di wilayah Bolaang Mongondow. Padahal gasasan tahun 1988 itu adalah gagasan membentuk Kota Administratif. Yang tentunya pada saat itu masih jauh dari wacana membentuk propinsi.

Mengapa PBMR tidak akan disahkan di masa pemerintahan Jokowi-JK? Baik dalam bentuk daerah persiapan terlebih daerah otonom definitif. Berdasarkan kejadian sebelumnya; PP tentang Pemekaran Daerah yang mengatur secara teknis dan administratif pembentukan daerah, keluar dua sampai tiga tahun setelah UU disahkan. Bahkan dalam banyak kejadian, pemerintah tidak juga membuat PP meskipun diamanahkan UU. Meskipun UU Pemda mengamanatkan pembentukan PP maksimal dua tahun setelah terbentuknya UU, kemungkinan PP akan keluar melampaui tenggang waktu dua tahun sangat besar. UU No. 32 Tahun 2004 salah satu contohnya; pemerintah SBY baru mengeluarkan PP pada tahun 2007, yaitu PP. No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang sudah pernah digunakan P3BMR untuk mengusulkan PBMR. Tenggang waktu, sejak disahkannya UU Pemda hingga dikeluarkannya PP memakan waktu 3 tahun.

Usulan daerah persiapan PBMR dapat dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan sejumlah PP. Setidaknya ada dua PP yang harus dikeluarkan terkait pembentukan daerah baru, yaitu PP tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah. Kapan Pemerintahan Jokowi-JK akan mengeluarkan PP tentang Penataan Daerah? UU mengamanatkan maksimal dua tahun. Namun, praktiknya bisa lebih dari dua tahun. PP Penataan Daerah tersebut akan mengatur mekanisme Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Pembentukan daerah yang dimaksud adalah kabupaten, kota dan propinsi. Sedangkan penyesuaian daerah yang dimaksud adalah perubahan batas daerah dengan cara menggabungkan cakupan wilayah daerah tertentu ke daerah otonom lainnya. Misalkan wacana penggabungan kecamatan Passi dan Lolayan yang merupakan cakupan wilayah kabupaten Bolmong ke kota Kotamobagu. Atau gagasan bupati Herson Mayulu untuk menggabungkan kabupaten Bolsel sebagai cakupan wilayah provinsi Sulawesi Utara ke propinsi Gorontalo. Juga, termasuk rencana Pemerintah Pusat untuk menggabungkan kabupaten Buol dan Toli-Toli ke provinsi Gorontalo. Masalah-masalah ini akan diatur dengan PP Penataan Daerah.

Di samping mengenai penataan daerah, pemerintah juga akan mengeluarkan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah. PP inilah yang akan menjadi hambatan utama bagi usulan PBMR untuk dapat menjadi daerah persiapan. Dokumen Desain Besar Penataan Daerah sebenarnya sudah dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2010. Akan tetapi karena tidak ada payung hukumnya, maka masih terjadi perbedaan sikap antara Pemerintah dan DPR. Sekarang Desain Besar Penataan Daerah itu sudah memiliki payung hukum, dan PBMR hingga tahun 2025 jelas tidak masuk sebagai salah satu daerah yang bisa disetujui sebagai daerah otonom. Padahal Desain Besar Penataan Daerah itu akan dijadikan rujukan pemerintah Jokowi-JK dalam penataan daerah. Jadi, peluang PBMR untuk disetujui, sekalipun hanya daerah persiapan, sangat tipis. Bahkan secara affirmatif tidak mungkin.

Perkiraan moderat, paling cepat Pemerintah akan mengeluarkan PP Penataan daerah tahun 2015. Dengan demikian usulan pembentukan daerah persiapan dapat dimulai. Namun di samping PP Penataan daerah, yang akan sangat menentukan proses disetujuinya pembentukan daerah persiapan adalah keberadaan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah. Dua PP ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisah.

Bagaimana dengan peran DPR dan DPD mengenai daerah persiapan?. Mekanisme menegaskan, Pemerintah Pusat akan mengeluarkan PP tentang Pembentukan Daerah Persiapan setelah mendapatkan usulan dari daerah. Secara prosedural, usualan tersebut disampaikan oleh gubernur ke Pemerintah Pusat, DPR atau DPD setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Berdasarkan usulan tersebut Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Penilaian tersebut disampaikan ke DPR dan DPD. Kalau usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen.

Tim kajian independen inilah yang akan melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas Daerah, yaitu kajian kemampuan daerah untuk
berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan sejumlah parameter yang sudah ditetapkan oleh UU. Kajian dari tim independen inilah yang akan dijadikan pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan Daerah Persiapan, setelah berkonsultasi dengan DPR dan DPD. Dari konstruksi hukum tersebut, meskipun DPR dan DPD tetap terlibat dalam proses penetapan Daerah Persiapan, wewenang penuh ada pada Pemerintah. Proses selanjutnya adalah Pemerintah akan mengajukan RUU Pembentukan Daerah ke DPR untuk Daerah Persiapan yang dinilai layak. DPR akan membahas dan mensahkan RUU tersebut. Untuk Daerah yang tidak layak, maka PP Pembentukan Daerah Persiapan akan dicabut dan dikembalikan ke daerah induk.

Di samping faktor teknis legislasi, jamak diketahui bahwa pembentukan daerah otonom sering didasarkan pada perhitungan kepentingan partai politik di Jakarta, terutama pembentukan provinsi. Pembentukan daerah otonom menjadi ajang persaingan partai politik untuk memperkokoh jaringannya di daerah. Dengan dibentuknya daerah tertentu diyakini kader partai tertentu akan menguasai jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif, dengan demikian memperkuat basis suara di daerah tersebut. Dalam kontek ini jelas PDIP sebagai partai penguasa, akan berhitung matang apabila PBMR ditetapkan menjadi daerah persiapan, sementara yang akan menguasai basis elektoral adalah Golkar dan atau PAN. Di situlah tantangan dari sisi konstelasi kepentingan partai politik di Jakarta. Terlebih yang menduduki jabatan menteri dalam negeri saat ini adalah politisi, yang terbiasa dengan hitung-hitungan politis. Berbeda dengan menteri dalam negeri sebelumnya yang berlatar belakang birokrat dan akademisi.

Dengan mekanisme dan aturan baru tentang pembentukan daerah otonom, posisi DPR dan DPD tersisih oleh kewenangan utama Pemerintah. Pola hubungan eksekutif-legislatif tidak seperti yang berlaku sebelumnya, yang penuh dengan intrik politik dan manipulasi informasi. Elite-elite daerah di Bolaang Mongondow tidak akan bisa mengelabuhi rakyat dengan isu pemekaran. Kalaupun toh masih akan mengelabui, maka dengan cepat akan diketahui motifnya. Karena persoalan penataan daerah saat ini menjadi sepenuhnya domain Pemerintah.

Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan PP tetang Penataan Daerah yang mengatur syarat-syarat yang lebih ketat dalam proses pembentukan daerah. Salah satu syaratnya adalah luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebuah Daerah untuk dapat diusulkan menjadi daerah persiapan, sebagimana tercantum dalam UU. Muncul sejumlah gagasan. Berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan, untuk kelompok Sulawesi, jumlah minimal penduduk untuk dapat diusulkan menjadi daerah persiapan propinsi adalah antara 800 ribu sampai satu juta. Kalau angka 800 ribu sampai satu juta itu yang muncul dalam PP teresebut, maka akan membatasi peluang disetujuinya daerah persiapan PBMR.

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan persamaan matematika, apabila jumlah penduduk BMR saat ini adalah 520 ribu jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2 porsen pertahun; maka pada tahun 2025 jumlah penduduk baru mencapai 646 ribu jiwa. Mengenai perkiraan jumlah penduduk, kita bisa melakuan simulasi atau pemodelan dengan menetapkan nilai pertumbuhan penduduk dalam angka tertentu. Dari situ bisa diperkirakan jumlah penduduk BMR pada tahun 2025 atau 2030. Dengan angka minimal yang akan muncul dalam PP Penataan daerah itu, perkiraan jumlah penduduk itu akan bisa dijadikan acuan untuk melihat keterbatasan-keterbatasan demografis, yang akan menentukan disetujui tidaknya usulan daerah persiapan.

Kalau dalam PP tentang penataan daerah yang akan dikeluarkan nanti, angka minimal jumlah penduduk yang disyaratkan untuk kelompok pulau Sulawesi adalah satu juta jiwa untuk pengusulan daerah persiapan propinsi. Maka dapat dikatakan bahwa dalam sekejap keinginan rakyat Bolmong dipadamkan oleh Pemerintah Pusat. Karena dengan pertumbuhan penduduk tiga porsen saja, jumlah penduduk BMR akan melampaui satu juta jiwa setelah tahun 2030. Selanjutnya persepsi yang muncul adalah ketidak adilan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap daerah. Dalam kaitan dengan Bolaang Mongondow, bentuk ketidakadilan seperti itu sebernarnya sudah terjadi dalam soal pembentukan desa, ketika pemerintah mengeluarkan PP No 43 Tahun 2014, Tentang Desa. Bagaimana tidak adil? Berdasarkan PP tersebut, di Bolaang Mongondow untuk dapat mengusulkan pembentukan desa, syarat minimal jumlah penduduk adalah 3000 jiwa, sementara untuk Gorontalo 2000 jiwa. Padahal kepadatan penduduk di Gorontalo lebih tinggi dari pada Bolaang Mongondow. Itulah sekedar gambaran dari konsekuensi yang akan muncul dari praktik politik hukum pemerintah. Apakah dua PP yang akan dikeluarkan Pemerintah Jokowi nanti membuat peluang lahirnya PBMR, meskipun sekedar daerah persiapan?

Terlepas dari materi yang akan muncul dalam dua PP tersebut, sejauh mana Pemerintah Pusat akan mengeluarkan PP tentang Pembentukan Daerah Persiapan PBMR? Dengan pertimbangan teknis dan administratif serta politis, dengan merujuk dokumen Desain Besar Penataan Daerah; diperkirakan Pemerintahan Jokowi tidak akan mengeluarkan PP PBMR. Kalaupun toh PP itu akan dikeluarkan juga, maka akan dilakukan di akhir masa jabatannya, yaitu menjelang Pemilihan Umum serentak tahun 2019. Dikeluarkannya PP itu adalah dalam upaya menarik simpati daerah-daerah yang menuntut pemekaran. Jadi, PP PBMR kira-kira akan keluar pada akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019. Namun, peluang dikeluarkannya PP PBMR oleh Jokowi ini sangat tipis.

Lantas, bagaimana kalau di era pemerintahan Jokowi-JK tidak dikeluarkan PP PBMR? Maka yang paling realistis dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Bolaang Mongondow adalah minimal merintis pendirian PTN di Bolaang Mongondow baik yang di bawah naungan Kementerian Dikti Ristek atau Kementerian Agama; membangun Rumah Sakit yang memenuhi standar; membentuk kapastitas birokrasi yang handal, serta infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan dan bandara perintis. Mengenai upaya merintis PTN, kepala daerah di BMR bisa belajar dari kebijakan yang dilakukan oleh bupati Banyuwangi. Yaitu melakukan upaya untuk membuka beberapa Prodi yang ada di Universitas Samratulangi atau Unima untuk diselenggarakan di Kotamobagu; seperti yang dilakukan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Annas, yaitu membuka sejumlah Prodi yang ada di Unair Surabaya untuk diselenggarakan di Banyuwangi. Langkah realistis ini dilakukan dalam rangka persiapan untuk menyambut peluang lahirnya PBMR setelah tahun 2025 nanti.

Akhir kata. Di balik proses perjuangan mewujudkan provinsi yang melibatkan sepenuhnya emosi rakyat, memang muncul pencapaian dan pembatasan. Titik pencapaian tertinggi dari gelora perjuangan yang menyihir kesadaran dan mengaduk-aduk emosi rakyat Bolmong adalah diraihnya satu kursi DPD RI untuk Beni Ramdhani. Sepanjang karier politik Beni Ramdhani nantinya, tidak akan pernah terjadi reborn yang melampaui titik pencapaian tersebut. Memang masuknya Beni Ramdhani ke DPD, akan membuka kesempatan baginya untuk masuk dalam lingkaran elite-elite Jakarta, khususnya di lingkaran PBNU. Dengan itu, Beni Ramdhani adalah satu-satunya tokoh dari Sulawesi Utara yang pertama kali bisa masuk lingkaran PBNU. Namun sepanjang mengenai Bolaang Mongondow dengan berbagai macam masalahnya, tidak akan lebih dari titik pencapaian itu: Sekedar mengantarkan seseorang masuk ke Senayan. Peristiwa serupa ini mungkin akan terulang dalam momentum lain dengan persona yang berbeda.

Praktik Pembatasan atas teritorial Bolaang Mongondow muncul mengiringi hiruk pikuk gelora perjuangan provinsi. Pemprov Sulut telah secara cerdik memanfaatkan momen tersebut untuk menyelesaikan persoalan batas daerah. Mengenai Danau Moat sudah hampir dapat dipastikan akan dibagi dua. Secara de jure berdasar Permendagri No. 76 tahun 2012 danau Moat akan dibagi dua. Proses politik demi provinsi yang dijalankan pemimpin-pemimpin BMR, mempermudah pihak provinsi mempercepat proses penegasan batas daerah antara wilayah Bolaang Mongondow dan Minahasa. Akhirnya, mengiringi proses perjuangan untuk mewujudkan provinsi, danau Moat yang sudah sejak jaman swapradja adalah wilayah sepenuhnya Bolaang Mongondow; sebentar lagi akan dibagi dua. (***)

Salam Taklim.

Berkarya dengan Hati: In Memoriam Anuar Totabuan Syukur

Anuar Totabuan Syukur, sumber: Facebook

Anuar Totabuan Syukur, sumber: Facebook

Oleh: Donald Qomaidiansyah Tungkagi

“Assalamualaikum, utat minta kesan-kesan tentang sosok Almarhum ATS di mata pa ente”, begitu bunyi pesan singkat di telpon genggam saya. Saya pun buru-buru melakukan konfirmasi apakah ATS yang dimaksud adalah Anuar Totabuan Syukur. Setelah mendapat kepastian bahwa salah satu budayawan di Bolaang Mongondow ini telah berpulang, saya sempat kaget, setengah tidak percaya mendengar kabar duka itu. Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji’un, semoga arwah beliau diterima di sisi Allah SWT, teriring pula doa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran.

Catatan ini sengaja saya tulis sekedar untuk berbagi kenangan terkait sosok Anuar Sukur di mata saya kepada pembaca. Terinformasi sekitar pukul 15.00 WITA, pada Sabtu (18/10/204), Bang Anuar (panggilan akrab saya) menghadap Sang Pencipta. Dari kabar yang saya dapat, sebelumnya beliau memang memiliki riwayat penyakit jantung.   Saya memang tidak sampai menangis terisak-isak mendengar kabar duka tersebut, namun bukan berarti tidak bersedih. Sedihnya itu di hati. Sebab yang namanya kehilangan dan perpisahan akan selalu menyisahkan kesedihan mendalam. Terutama bagi yang mengenal cukup dekat siapa sosok Anuar Syukur.

Secara intens saya mengenal Bang Anuar memang belum terlalu lama. Perkenalan tersebut menemui titik puncak ketika saya menjadi koordinator bedah novel karyanya di Asrama Bogani Gorontalo pada tahun 2011 lalu. Setelah acara itu, hubungan kami menjadi sangat akrab. Saya sesekali mengunjungi beliau, ketika pulang kampung karena libur kuliah. Meski setelah saya wisuda, komunikasi kami sempat terputus karena kesibukan masing-masing.

Bang Anuar orangnya sederhana. Enak di ajak diskusi. Beliau juga tempat saya bertanya seputar perkembangan sejarah dan kebudayaan Bolaang Mongondow. Terkadang via sms atau melalui chating di facebook.

Selain sebagai budayawan muda, Bang Anuar bagi saya merupakan sosok pemberi cahaya gerbang literasi kebudayaan di Bolaang Mongondow. Karya-karyanya hadir menerangi gelapnya budaya literasi di daerah kita. Meski tak jarang mendapat tantangan, namun bagi Bang Anuar, lebih baik menyalahkan lilin ketimbang mengutuk kegelapan. Secara tidak langsung Bang Anuar membuktikan bahwa putra daerah juga berkemampuan untuk membaca dan menulis jika kemampuan itu senantiasa dilatih.

Beliau menulis narasi berlatar kondisi dan kebudayaan lokal Bolaang Mongondow dalam tulisannya. Bang Anuar merupakan peletak dasar tulisan sastra warna lokal di Bolaang Mongondow. Sastra warna lokal disini sangat nampak dari karyanya. Berbentuk novel yang mengungkapkan banyak hal tentang warisan, tradisi, nilai, dan simbol budaya Bolaang Mongondow.

Bang Anuar juga tidak bosan mengingatkan kami kaum muda di Bolaang Mongondow untuk menulis, hingga membukukan tulisan itu. Beberapa kali terlibat diskusi dengannya, saya melihat Bang Anuar termasuk orang yang gelisah memikirkan perkembangan budaya daerah. Akibat kegelisahan itulah, Bang Anuar menggagas kelompok penulis di Bolaang Mongondow yang beliau namai kelompok MOBOIS  yang merupakan singkatan dari Mobaca bo Momais (membaca dan menulis). Dimana dirinya berharap melalui kelompok tersebut lahir generasi yang bisa menulis dengan tema lokal dan mengangkat potensi daerah.

Gagasan MOBOIS ini pertama kali beliau wacanakan saat melihat besarnya antusias anak muda Bolaang Mongondow untuk bisa menulis saat membeda novelnya. “Kalau bukan kita yang memulai siapa lagi. Budaya dan sejarah Bolaang Mongondow jika tidak diabadikan dengan tulisan maka akan jadi mitos” begitu pesan beliau.

Sejauh ini, dalam membangkitkan dunia kepenulisan di daerah, Bang Anuar menemui banyak rintangan. Pahit getirnya dinamika perjuangan tersebut tetap beliau lalui hingga menutup usia.  Salah satu rintangan perjuangan itu beliau gambarkan dalam catatan pribadi di blognya sebagai berikut “ketika bicara tentang dunia penulisan di Bolmong Raya, cukup banyak yang memandang nyinyir ke saya. Mereka bilang ini hanya kepentingan pribadi saja. Tapi semua itu tentu tak menyurutkan langkah. Walau bergerak perlahan namun tetap dilakukan. Mogaid kon onu in ko’aidan”. Bekerja untuk apa yang bisa dikerjakan itu moto yang sering Bang Anuar sampaikan.

Memang tak banyak orang yang mau dan mampu menulis dengan latar daerah sebagai objeknya. Disamping bergengsi rendah, karya bertema daerah juga profitnya kecil. Banyak kali justru kurang mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Meski begitu, Bang Anuar –menurut saya– justru mengesampingkan semua itu. Beliau tetap konsisten menulis sejarah dan kebudayaan Bolaang Mongondow yang beliau kemas dengan narasi novel sebagai ciri khasnya.

Bang Anuar seringkali dikecewakan pemerintah daerah karena karya-karyanya kurang di apresiasi. Meski begitu Bang Anuar tidak menyalahkan pemerintah. Padahal dirinya turut serta berkontribusi dalam melestarikan kebudayaan daerah. Jangan tanya apa yang daerah berikan untukmu, melainkan apa yang telah engkau berikan untuk daerah. Senantiasa berkontribusi untuk daerah melalui keahlian yang dimiliki, ini menjadi laku diri Bang Anuar yang tercermin dalam falsafah mogaid kon onu in ko’aidan.

Sepengetahuan saya, karir kepenulisan Bang Anuar dimulai ketika merantau ke Jawa. Artikelnya pernah diterbitkan di beberapa media di sana. Beberapa cerpen dan cerita bersambungnya pernah di terbitkan harian Malang Post dan Koran Sinar Harapan Jakarta. Dari honorarium menulis itu Bang Anuar gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan membiayai kuliah di negeri orang.

Beberapa karyanya pernah merambah kanca nasional diantaranya novel “Jatuhnya Sang Bintang” terbitan Balai Pustaka, novel “Perjuangan Keluarga yang Tertindas” terbitan Balai Pustaka, novel “Fatamorgana” terbitan Berada Malang, novel “Relasi Hitam Sang Aktivis” terbitan Gerbang Fasifik. Karyanya berjudul “Perlawanan Sang Penyekar” pernah terbit bersambung di harian nasional Sinar Harapan tahun 2004,. Selain itu ada beberapa karya bertema lokal diantaranya novel “Duka di Tengah Bahagia”, novel “Lain yang Ku Dapat”, buku “Orang Kota Coy”dan masih banyak lagi.

Dapat kita lihat bahwa hanya karya Bagi Bang Anuar yang bersifat umum diterbitkan penerbit nasional, sedangkan karya beliau yang bersifat lokal pasca kepulangannya dari Jawa sangat sulit diterbitkan. Demi mendukung perjuangannya untuk menerbitkan karya bertema daerah Bang Anuar mendirikan penerbit sendiri bernama Gerbang Fasifik. Meski begitu dirinya juga kesulitan untuk mendapat dana percetakan. Bang Anuar juga telah meminta pengambil kebijakan di daerah untuk membantu, namun hanya segelintir saja yang memberi apresiasi. Bahkan karyanya dikecam, karena dijadikan laksana jajanan Koran di pinggir jalan, “… dibeberapa tempat saya dikecam karena telah menjadikan buku/novel laksana Koran namun saya tak begitu menanggapi. Saya piker, mereka akan sadar ketika ketika mereka melakoni sendiri” ungkap Bang Anuar dalam catatannya.

Hemat saya, bisa saja Bang Anuar menjadi penulis besar di luar daerah jika dirinya tidak pulang kampung. Namun bagi Bang Anuar kepulangannya ke daerah untuk member kontribusi langsung kepada tanah kelahirannya. Sikap Bang Anuar ini begitu kontras dengan tokoh-tokoh daerah yang telah sukses di luar daerah namun tidak memikirkan nasib kampung halamannya. Pulang kampung bagi Bang Anuar justru demi merasakan lebih dekat nuansa alam dan budaya tanah leluhur sebagai objek tulisannya.

Dari sikap inilah sehingga menurut saya, penyematan gelar Budayawan kepada Bang Anuar bukan sesuatu yang berlebihan. Sebagaimana sifatnya, seorang budayawan akan senantiasa berkonsentrasi dan masuk pada keadaan kehidupan yang sebenarnya. Inilah yang membedakannya dengan ilmuan. Meski ilmuwan dan budayawan sama-sama ingin mencari kebenaran, tapi ilmuwan cenderung berkonsentrasi pada pemahaman terhadap literatur yang sebanyak-banyaknya untuk kemudian diadakan satu penelitian untuk uji kebenaran.

Ibaratnya bila ilmuwan bak memanjat menara gading dengan teropong yang mampu menembus detil-detil cakrawala dan sekali-sekali turun untuk membuktikan kebenaran yang dilihat dengan teropongnya maka budayawan akan berjalan mengelilingi cakrawala melihat satu-satu kehidupan kemudian sekali-sekali naik ke menara untuk menentukan arah wilayah cakrawala mana yang belum dikunjungi. Budayawan akan mampu membuat satu rangkaian kehidupan berdasarkan penghayatan perjalanannya dari ujung cakrawala yang satu ke ujung cakrawala yang lain. Memang tidak akan selengkap dan sedetil apa yang dapat dilihat seorang ilmuwan akan tetapi budayawan dapat memasuki lorong-lorong gua kehidupan yang tidak akan tampak dilihat dari puncak menara dengan teropong secanggih apapun.

Menjadi seorang Budayawan itulah kerja yang dilakukan Bang Anuar setelah kepulangannya dari Jawa hingga beliau dipanggil sang Maha Kuasa. Bang Anuar mencoba untuk pulang kampung demi memasuki lorong-lorong gua kehidupan yang tidak terdeteksi oleh para pakar –akademisi– sejarah kebudayaan Bolaang Mongondow lainnya. Dari kegiatan merenungi dan menceritakan kebudayaan itulah sehingga Bang Anuar telah mengumpulkan puluhan karya. Karya-karyanya telah beredar hingga merambah nasional, bisa dijumpai di Gramedia se Jabotabek, Bandung, Makasar, Lampung, Batam. Setidaknya, itu menjadi bukti dan cerita bagi generasi muda Bolaang Mongondow, bahwa dirinya telah berkarya untuk mempertahankan dan memperkenalkan identitas Bolaang Mongondow di depan bangsa lain.

Melalui karya-karyanya seakan Bang Anuar menitipkan pesan tersirat bahwa masih banyak hal yang perlu digali dan dibanggakan dalam kebudayaan Bolaang Mongondow. Kearifan-kearifan tersebut yang selalu ia ingin munculkan dalam karya-karyanya. Untuk itu hemat saya, untuk jasa besar itu tidak berlebihan jika mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah. Tidak hanya untuk Bang Anuar, namun untuk budayawan dan tokoh lainnya yang pernah berkontribusi bagi daerah. Pemerintah daerah diharapkan juga dapat lebih memperhatikan karya-karya putra daerah di masa mendatang.  Sekedar kritikan juga, janganlah terlalu sibuk dengan simbolisasi pemberian gelar adat, karena kebudayaan Bolaang Mongondow jauh lebih besar substansinya dari semua itu.

Mengenal Anuar Sukur baik secara langsung maupun dengan membaca karyanya, membuat saya sadar bahwa membaca kearifan lokal sangat penting menjadi kesadaran bagi setiap insan di Bolaang Mongondow yang kini tengah menghadapi krisis kedaerahan. Pepatah Latin mengatakan verba volant srcipta manent (yang terucap lenyap dan yang tertulis tetap), kita perlu menuliskan kearifan masa lalu, menjadikan pelajaran berharga atas setiap kearifan dalam menghadapi permasalahan dan mewariskannya dalam bentuk tertulis kepada generasi berikutnya sebagaimana yang dirintis Bang Anuar itu. Beliau terus berkarya dengan hati, meski seringkali langkahnya dicueki hingga dicaci.

Semoga kepergian Bang Anuar bukan membuat kebangkitan penulisan sejarah dan kebudayaan kita menjadi redup. Melainkan justru sebaliknya perjuangan yang dirintis Bang Anuar harus menjadi spirit baru bagi generasi selanjutnya untuk berkarya demi daerah sebanyak-banyaknya.

Selamat jalan bang Anuar Totabuan Syukur. Sukur moanto karena telah menambah panjang langka kesadaran berkebudayaan di Bolaang Mongondow. Salam tabi bo tanob, semoga sumbangsi yang engkau berikan untuk tanah leluhurmu, dijadikan pahala dan amal jariyah oleh Allah SWT.  Amin!

Merenungi Nasib Negeri “Siput”

Jika dilihat seksama gambar peta Bolmong Raya mirip siput. Boltim (Leher-Kepala), Bolsel (Kaki), Bolmong Induk-Bolmut (Cangkang/Rumah siput), Bolteng (perut) dan Kotamobagu (jantung).

Jika dilihat seksama gambar peta Bolmong Raya mirip siput. Boltim (Leher-Kepala), Bolsel (Kaki), Bolmong Induk-Bolmut (Cangkang/Rumah siput), Bolteng (perut) dan Kotamobagu (jantung).

Diskusi di Asrama Bogani (Asrama Mahasiswa Bolaang Mongondow) di Kota Gorontalo pada malam itu terasa begitu hangat, sekumpulan anak muda berkumpul untuk membedah kondisi daerahnya Bolaang Mongondow (Raya). Segalah topic tentang Bolaang Mongondow menjadi hangat dibicarakan, baik Sejarah, Budaya, Adat, hingga Pembangunan campur aduk untuk dilahap sebagai bahan.

Ada satu hal menarik, tatkalah tiba pada pembahasan terkait lambannya pembangunan disegala bidang di Bolaang Mongondow. Seorang teman sempat nyeletuk, “wajarlah Bolmong lamban depe pembangunan, so dapa lia di peta, Bolmong sama deng kalumbi’ (siput)”. Artinya sudah wajar Bolaang Mongondow (Bolmong) pembangunannya lamban, kelihatan di peta saja seperti siput. Diskusi yang tadinya serius, sempat riuh karena tawa. Tepatnya menertawakan kondisi tanah lahir, sembari merenggangkan pikiran. Tidak berarti penghinaan, melainkan menjadi renungan.

Sampai saat ini, celutukkan teman tersebut terus menjadi gangguan dalam pikiran saya. Sepertinya benar, kalau kita melihat peta administrasi Bolaang Mongondow diatas, selintas memang mirip siput. Dimana Bolmong Utara dan Bolmong Induk sebagai posisi cangkangnya, Bolmong Timur sebagai kepala, Bolmong Selatan sebagai kaki, Kotamobagu bisa diibarakan sebagai jantungnya, dan Bolmong Tengah kedepan sebagai perutnya.

Siput terkenal sebagai hewan yang berjalan super lamban. Adanya kemiripan tersebut, tak pelak menyembulkan pandangan bahwa pembangunan di Bolaang Mongondow sudah wajar lamban selamban jalannya siput.

Saya sempat diderah sikap pesimis. Pernah suatu ketika saya berfikir bahwa kemiripan tersebut merupakan petanda sebuah kodrat pembangunan di Bolaang Mongondow memang lamban. Bahkan bisa jadi Bolmong akan selamanya menjadi daerah yang terbelakang karena kondisi tersebut. Kondisi saat ini kian mengukuhkan citra tersebut. Sejak Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami sejumlah pemekaran. Tahun 2007 dimekarkan Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sampai saat ini belum ada pembangunan yang cukup berarti. Bahkan pengelolaan keuangan daerah di sebagian besar daerah tersebut justru mendapat citra buruk (disclaimer) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Selama tiga tahun berturut-turut, 2011, 2012, dan 2013 kabupaten bolaang mongondow mendapat disclaimer. Bolmong utara mendapat disclaimer tahun 2011 dan 2012. Bolmong timur mendapat disclaimer tahun 2011.

Meski begitu, bukan berarti kita larut dalam kekecawaan melihat kondisi daerah tersebut. Perasaan inferior tidak bisa terus-terusan di pupuk, sebab tidak membawa faedah sama sekali. Bukankah Tuhan berkata dalam kitab suci, “Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri” (QS, Arraad:79).

Sampai disini kita akan memahami bahwa ketika kita berusaha dengan sekuat tenaga maka kita akan tetap mencapai hasil yang diharapkan. Tidak selamanya siput itu lamban. Bolmong harus menjadi negeri siput yang cerdas. Bukankah banyak cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana seekor siput yang cerdas bisa menang lomba lari dari hewan-hewan yang diciptakan berlari cepat. Sebut saja kisah siput dan kelinci, dan yang paling terkenal kisah siput mengalahkan kancil dalam lomba lari.

Jika kita mau berusaha, saya yakin tidak ada yang mustahil. Bagi yang pernah menonton film Turbo pasti akan setuju bahwa mimpi yang mustahil bisa saja tercipta. Film yang disutradarai David Soren ini menceritakan tentang Theo alias Turbo seekor siput taman yang memimpikan untuk menjadi pembalap terbesar di seluruh dunia, seperti idolanya Guy Gagne pemenang berturut-turut dalam ajang Indianapolis 500.

Turbo sangat terobsesi dengan segala hal yang berhubungan dengan kecepatan, hal itu pun membuat ia menjadi aneh dan terasingkan di lingkungan siput yang lambat. Theo sangat ingin keluar dari kehidupan lambat yang ia jalani saat itu, saat itu terjadilah sesuatu yang merubah kehidupannya.

Hal aneh terjadi ketika ia mengalami kecelakaan tersedot ke dalam mesin mobil balap dan DNA-nya tercampur dengan cairan NOx atau Nitrous Oxide yang membuat dirinya memiliki kekuatan super cepat, ketepatan, sama seperti karakteristik sebuah mobil. Meski hanya film fiksi, namun pesan-pesan positif dalam film ini sangat membangun semangat untuk maju. Tidak ada mimpi yang terlalu besar, dan tidak ada pemimpi terlalu kecil. “No dreams were too big or small“, demikian kutipan yang diyakini Turbo, yang bisa kita jadikan semangat dalam mendorong masa depan, dengan memimpikan perubahan di Bolaang Mongondow menjadi lebih baik di masa mendatang.

Saya kira, sudah saatnya kita membebaskan diri dari belenggu inferior. Merasa diri seperti siput, lamban bergerak, dan terkesan tidak bisa berbuat apa-apa. Justru ketika kita mau untuk memandang lebih jauh kedepan, yakinlah kita akan bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Seperti sebuah kisah inspiratif berikut dari siput yang saya kutip dari situs http://www.majalahinfovet.com.[1]

Syahdan, di awal musim semi, seekor siput memulai perjalanannya memanjat pohon ceri. Beberapa ekor burung di sekitar situ memandangnya dengan perasaan geli. ”Dasar siput bego!” kata seekor burung tertawa mengejek.

”Hai siput tolol! Mau ngapain kau memanjat pohon itu?” kata burung lain. Burung yang satu ini bermaksud  baik, mengingatkan agar siput tidak usah menghabiskan energi memanjat pohon. ”Di atas sana tidak ada buah ceri!” teriaknya.

Siput tetap memanjat pohon dengan penuh semangat. ”Pada saat saya tiba di atas, pohon ceri ini telah berbuah,”

Cerita ini dikutip dari buku Recharge Your Life karya Haryo Ardito yang dikenal dengan julukan Die Hard Motivator. Moral dari cerita ini, kata Haryo Ardito adalah bahwa orang yang berpandangan jauh ke depan dapat melihat harapan di balik kekosongan. Sedang mereka yang hanya berpikir ”hari ini” melihat kekosongan sebagai kesia-siaan.

Pandangan jauh ke depan di sini adalah melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh logika umum dan mulai melakukan action untuk meraih masa depan tersebut meskipun banyak orang mengabaikannya atau bahkan mengejeknya. Dalam logika normal, orang yang memandang jauh ke depan bisa terlihat tolol, tapi kelak orang akan melihat dia adalah pemimpin yang cerdas.

Dalam konteks membangun Bolaang Mongondow juga diperlukan pandangan jauh kedepan. Pandangan yang tidak hanya merancang masa depan, melainkan segera melakukan (action). Saat ini mungkin kita masih tertinggal dengan daerah lain. Namun saya yakin dan percaya, dengan karunia sumber daya alam (SDA) yang kita miliki serta ditunjang pontensi sumber daya manusia (SDM) yang memadai, niscaya masa gemilang Bolaang Mongondow tak lama lagi akan diraih. Motobatu Molintak kon Bolaang Mongondow Raya!. (***)

Gorontalo, Kamis 19 Juni 2014

[1] Sumber: http://www.majalahinfovet.com/2010/01/kisah-siput-tolol.html, diakses 19 Juni 2014

Kemenangan Jokowi dan Peluang PBMR

Jokowi-adalan-penomenaOleh: Donald Qomaidiansyah Tungkagi, S.Pd

Apa kabar perjuangan PBMR? Saya yakin pertanyaan itu saat ini masih terbesit di benak kita semua. Merdunya suara perjuangan PBMR di awal-awal moment Pilwako dan Pileg kemarin, kini seakan lenyap tertiup angin. Para pendekar yang mengaku siap memperjuangkan PBMR, pasca Pileg justru tak terdengar lagi suaranya. Tidak ada salahnya ketika saya berasumsi bahwa isu PBMR kemarin hanya menjadi tunggangan politik semata.

Beruntungnya sebagian besar mereka justru tidak terpilih. Disini menunjukkan bahwa rakyat kita semakin cerdas dalam memilih. Rakyat mampu melihat mana yang benar-benar ingin berjuang dan mana yang hanya mendompleng kepentingan. Kita percaya mereka yang telah terpilih pada 9 April kemarin adalah mereka yang benar-benar siap memperjuangkan PBMR.

Belum lama ini, kita juga telah memilih pemimpin bangsa ini. Siapa yang terpilih sebagai Presiden tentunya akan berpengaruh terhadap perjuangan PBMR. Persetujuan DPD RI dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu, dengan memasukkan PBMR sebagai calon DOB yang akan dibahas, belum menjadi jaminan final-nya perjuangan PBMR. Masih banyak hal yang justru harus dipersiapkan dengan matang demi mencapai cita tersebut.

Terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, seakan membawa angin segar baru bagi perjuangan PBMR. Meski ada yang sempat pesimis karena Jokowi-JK justru kalah di Bolaang Mongondow Raya, bagi saya itu tidak jadi soal. Saya justru optimis dan berkeyakinan peluang PBMR menjadi daerah otonomi baru tetap terbuka lebar.

Menilik kembali pada debat pertama sebelum pemilihan, Jokowi-JK merupakan pasangan yang sangat mengapresiasi terbentuknya daerah otonomi baru di Indonesia. Tujuannya demi pemerataan, dan terciptanya pembangunan yang berkeadilan. Peluang inilah yang seharusnya disadari dan sudah saatnya ditangkap oleh para pejuang PBMR.

P3BMR sebagai wadah yang dimandatkan rakyat BMR untuk memperjuangkan cita-cita tersebut sudah saatnya menyusun berbagai rencana strategis. Perjuangan PBMR tidak boleh surut, suara PBMR tidak boleh hilang. Saat ini rakyat harus mampu merebut momentum itu demi menggapai cita-cita untuk bisa berdikari dan mandiri.

Tentunya agar janji Jokowi-JK untuk membuka lebar aspirasi rakyat yang mengharapkan otonomi daerah terealisasi, maka BMR butuh tokoh untuk dititipkan sebagai penyambung lidah rakyat. BMR butuh tokoh yang mempu menerobos pintu birokrasi di pusat demi menagih janji tersebut. Melalui tulisan ini saya coba menawarkan siapa tokoh tersebut.

Selain P3BMR, rakyat juga menggantungkan harapannya kepada wakilnya yang duduk di parlemen. Dengan kembali terpilihnya Yasti Suprejo Mokoagow dan Aditya Didi Moha di DPR RI ditambah Benny Rhamdani di DPD RI semakin membuka lebar peluang tersebut. Beratnya perjuangan Yasti dan Didi dalam memperjuangkan PBMR pada periode kemarin, akan semakin terbantukan. Dengan kehadiran Benny Rhamdani di senayan perjuangan tersebut diharapkan pula akan semakin maksimal.

Berkaca dari peristiwa 10 tahun lalu, dimana suara wakil BMR untuk DPD RI atas nama (Alm) HJA Damopolii, ditelikung oleh segelintir oknum pengkhianat demokrasi melalui konspirasi tingkat tinggi. Berkat pengawalan dan doa dari rakyat BMR, Benny Rhamdani tetap berhasil memperoleh kursi tersebut dan menjadi wakil rakyat di BMR.

Janji Benny Rhamdani untuk memperjuangkan terbentuknya PBMR sudah mulai ditagih rakyat. Lewat kekuatan dan jaringan yang dimilikinya membuat rakyat BMR menitipkan amanah perjuangan PBMR kepadanya.

Selama dua periode sebagai Ketua GP Ansor Sulawesi Utara yang merupakan organisasi dibawah naungan Nahdlatul Ulama, semakin menegaskan bahwa Benny Rhamdani mempunyai jaringan kuat di pusat. Ketua PP GP Ansor Pusat, Nusron Wahid juga mendukung Jokowi-JK meskipun Golkar yang menjadi partainya mendukung calon lain.

Tak hanya itu, sebagai Kader PDIP Sulut serta dipercayakan sebagai penggerak utama Jokowi Mania (JoMan) salah satu tim relawan pemenangan Jokowi-JK di Sulawesi Utara semakin membuka jaringan Benny Rhamdani dalam memperjuangkan cita-cita rakyat BMR tersebut.

Ditambah lagi, peran DPD RI dalam memperjuang DOB tidak sesempit periode sebelumnya. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, peran DPD RI ini kini semakin berfungsi. Bahkan calon DOB baru bisa direalisasikan kalau sudah mendapat mandat/persetujuan dari DPD RI.

Kehadiran Benny Rhamdani di DPD RI memberi kekuatan ekstra bagi perjuangan PBMR di pusat. Kita butuh semua kekuatan tersebut demi mendorong terwujudnya PBMR. Bukan bermaksud mengkultuskan atau sengaja menokohkan Benny Rhamdani. Tulisan ini hanya coba untuk membedah, siapa-siapa saja tokoh yang harus dibebankan amanah rakyat dalam memperjuangkan PBMR ini.  Selain Benny Rhamdani, ada beberapa tokoh di BMR yang juga patut juga dititipkan beban amanah rakyat tersebut.

Kebetulan saja tulisan ini sedikit menyinggung Benny Rhamdani. Justru tulisan ini hadir sebagai sikap kritis dengan maksud melakukan kritik. Karena memang sebagai salah satu wakil rakyat BMR di pusat maka sudah menjadi kewajiban rakyat untuk menuntut Benny Rhamdani agar merealisasikan janjinya.

Meski baru, namun minimal saat ini dirinya sudah mulai merealisasikan janji tersebut. Melalui ketokohan yang dimilikinya, Benny Rhamdani seharusnya sudah mengajak rakyat untuk kembali menggaungkan perjuangan PBMR. Sebab itulah yang dinantikan rakyat saat ini.

Sekali lagi, tanpa bermaksud menafikkan peran semua tokoh yang telah berjuang demi terwujudnya PBMR. Serta tanpa mengesamping cucuran peluh dan tetesan air mata perjuangan P3BMR, yang tak henti dan tak kenal lelah. Segala penghargaan dan penghormatan yang tulus kami rakyat berikan atas perjuangan ikhlas tersebut.

Tulisan ini sengaja dihadirkan demi menyemarakkan kembali gaung perjuangan PBMR yang belakangan mulai redup. Sembari menitipkan harapan semoga cita-cita tersebut segera tercapai dalam bingkai semangat, Motobatu Molintak kon Bolaang Mongondow Raya. Semoga!

Meretas Tabir Gelap Toleransi Beragama di Bolaang Mongondow

Donald Qomaidiansyah Tungkagi

Beberapa bangunan rumah ibadah dalam satu area di Desa Mopuya, Dumoga, Bolaang Mongondow. Foto: http://indonesia-ku17.blogspot.com

Bangunan rumah ibadah dalam satu area di Desa Mopuya, Dumoga, Bolaang Mongondow. Foto: http://indonesia-ku17.blogspot.com

Saat melakukan penelitian di PGSD Universitas Negeri Gorontalo untuk skripsi, saya sempat terlibat diskusi singkat dengan salah satu dosen muda sekaligus tokoh pluralis di Gorontalo, Samsi Pomalingo. Saya sempat juga beberapa kali mengikuti kajian pluralisme dan kerukunan beragama dari Direktur Forum Komunikasi Lintas Iman (FORKASI) Gorontalo dan peneliti pada Gorontalo Survey Institude (GSI) ini.

Banyak hal yang saya petik dari diskusi singkat tersebut. Dalam diskusi tersebut saya juga meminta pandangannya terkait pluralisme dan toleransi beragama di Bolaang Mongondow. Satu hal yang sampai saat ini menjadi keresahan saya adalah ketika Samsi Pomalingo mengatakan bahwa, “Bolaang Mongondow menyimpan “bom waktu” terkait toleransi beragama, jika hal ini tidak segera dideteksi dan dicari jalan keluarnya maka sewaktu-waktu bisa meledak”. Saya sempat kaget dengan hal itu, namun saya yakin apa yang disampaikannya bukan tak beralasan, karena toleransi beragama di Sulawesi Utara merupakan fokus penelitiannya saat menempuh studi magister beberapa tahun lalu.

Saya kira studi tentang toleransi ini pula yang absen dalam nalar pengetahuan masyarakat kita. Kondisi masyarakat Bolaang Mongondow yang plural, mau tidak mau menuntut perlu adanya kajian serius terkait dengan toleransi ini. Agar apa yang dikhawatirkan sebagai “bom waktu” bisa segera dideteksi dan dapat dicari solusi untuk bisa dijinakkan.

Pesan ini juga seharusnya dirasakan dan disadari oleh semua element masyarakat, seluruh stakeholder dan lebih khusus lagi pemerintah di daerah. Sebab dalam hal peran pencerahan pada wilayah keberagamaan ini yang dimaksud oleh Muhammad Tholhah Hasan, dkk dalam bukunya “Agama Moderat, Pesantren dan Terorisme” sebagai peran “kelompok elitisme sosial, ekonomi maupun politik yang merupakan pilar penguasa dan pemberdaya potensi-potensi (sumberdaya) strategis publik kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Di tangan mereka, tersedia, ada akses dan investasi komulasi unsur-unsur yang berpengaruh terhadap pencerahan masyarakat”. Terkait hal ini, saya kira pesan Dick Hartoko, SJ, rohaniwan Katolik, dalam wawancara yang dimuat dalam buku “Islam dan Dialog Budaya” bisa menjadi acuan, bahwa “sudah menjadi kewajiban pemerintah menjaga keseimbangan agar tidak terjadi clash, atau benturan-benturan”.

Nah, untuk menjaga keseimbangan tersebut, saya fikir tidak cukup hanya dengan acara-acara formal semata. Sebab membungkus toleransi agama dengan acara-acara formal ini hanya merupakan “lipstik” semata, justru tidak membawa faedah berarti bagi masa depan toleransi beragama di Bolaang Mongondow. Kegiatan ritual keagamaan yang formalistik ini sangat nampak dilakukan dalam komunitas eksekutif kita, padahal kemasan keberagamaan yang terfokus pada dimensi artifisial-formalistik ini tidak membuat pencegahan atas kekacauan (chaos) berjalan maksimal. Sayang gejala toleransi bentuk ini yang nampak begitu ditonjolkan di daerah kita.

Permasalahan toleransi keberagamaan di Bolaang Mongondow dapat kita pelajari dari hasil penelitian seorang peneliti pada Balai Litbang Agama Makassar, Syamsurijal, berjudul “Sisi Gelap Toleransi Beragama di Sulawesi Utara: Menyingkap Problem Kerukunan Beragama di Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara dan Kotamobagu” dalam Jurnal Al-Qolam Vol. 18 No. 1 Januari-Juni 2012. Gambaran ringkas dari hasil penelitian tersebut yang ingin saya bagikan kepada pembaca.

Berdasarkan metode kuantitatif  penelitian ini menggambarkan bahwa indeks kerukunan umat beragama ketiga daerah yang menjadi fokus penelitian berada pada nilai yang sangat bagus yaitu 0,78 untuk Bolaang Mongondow, 0,79 untuk Bolmong Utara, dan 0,79 untuk Kotamobagu. Meski begitu didapati kerukunan dan toleransi beragama di Bolaang Mongondow masih menyimpan sisi gelap yang tertutup tabir tak teretas.

Pada penelitian tersebut, salah satu faktor yang menjadi sisi gelap toleransi beragama di Bolaang Mongondow adalah hubungan komunikasi dan hubungan sosial antar agama sebagai wujud toleransi hanya terjalin pada acara-acara formal saja, baik yang diadakan oleh agama tertentu atau pemerintah. Hubungan sosial dan komunikasi semacam ini bisa dipengaruhi oleh segregasi penduduk yang berdasarkan agama. Karena penduduk sekampung yang dominan berasal dari agama yang sama, maka dalam kehidupan sehari-hari mereka hanya berkomunikasi dengan penduduk yang seagama.

Menurut Syamsurijal dalam penelitian tersebut, hubungan agama semacam ini mungkin nampak bagus, tapi hanya pada tataran permukaan saja. Hal ini yang disebut inklusivisme atau toleransi dalam tataran passif. Hubungan seperti ini biasanya tidak mampu mendorong keinginan untuk menjalin interaksi yang lebih dalam. Problem terbesar dari hubungan seperti ini adalah tidak bisa meretas rasa curiga antara satu dengan yang lain. Demikian halnya tidak bisa menghilangkan dominasi agama tertentu yang mayoritas terhadap yang lain.

Menariknya, satu hal dalam penelitian tersebut yang menurut saya memiliki korelasi dengan kondisi saat ini adalah kerukunan yang terjalin di Bolaang Mongondow hanya bagian dari imbas perukunan pada masa orde baru. Menurut Syamsurijal, perukunan berbeda dengan kerukunan, sebab perukunan adalah sebuah proses pemaksaan rukun demi stabilitas nasional.

Masih menurut Syamsurijal, cara yang dipakai dalam perukunan demi stabilitas nasional ini biasanya mengunakan model meelting pott, yaitu suatu proses peleburan identitas. Semua identitas primordial (termasuk agama) dihilangkan dan lebur masuk kedalam identitas nasional. Berdasarkan pandangan ini, tidaklah keliru jika saya mengatakan model meelting pott  seperti ini yang dipakai untuk Bolaang Mongondow pada saat itu. Program transmigrasi di Bolaang Mongondow hingga pembangunan beberapa rumah ibadah dalam satu kompleks (area) di Dumoga merupakan bukti otentik dari upaya peleburan identitas dan perukunan itu.

Bahayanya, merujuk pendapat Syamsurijal, cara ini biasanya hanya berhasil sejauh stabilitas politik berada dalam kondisi mapan, namun akan terkoyak-koyak jika politik mulai goncang. Jika kita coba merefleksi dijaman orde baru dimana Suharto masih berkuasa dengan otoritas politik yang didukung basis militernya, cara ini masih berfungsi baik. Bukti berhasilnya cara orde baru ini, di Bolaang Mongondow sangat jarang terjadi konflik politik atau konflik berupa tawuran antar kampung (tarkam).

Sayangnya tatanan perukunan ini perlahan-lahan mulai memudar seiring lengsernya Suharto hingga zaman demokrasi saat ini. Dengan kondisi stablitas politik yang tidak menentu membuat gejolak buram toleransi di Bolaang Mongondow yang bagai “bara api dalam sekam” tersebut mulai nampak. Konflik-konflik persoalan politik, konflik perebutan sumber daya alam yang terjadi saat ini, semakin mempertegas itu. Kasus tarkam di Dumoga misalnya, konflik yang terjadi biasanya hanya dipicu oleh anak muda yang kemudian meluas menjadi perkelahian antar kampung.

Bahkan menurut Subekti, kepala Kementrian Agama di Bolaang Mongondow, konflik di Bolaang Mongondow, terutama di dumoga, sudah mengarah pada konflik agama. Dimana kelompok yang bertikai mengidentifikasikan diri pada Islam dan Kristen. Ini menunjukkan bahwa konflik yang dipicu oleh persoalan-persoalan diluar agama, bisa berujung pada konflik agama.

Apa yang menjadi pertanyaan Syamsurijal dalam penelitian tersebut, patut mendapat perhatian kita semua. Benarkah – tulis Syamsurijal — konflik yang sering terjadi di wilayah Bolaang Mongondow hanya dipicu oleh faktor perebutan sumber daya alam atau ada hal laten lainnya yang sebenarnya tinggal menunggu pemicunya saja?

Pertanyaan Syamsurijal itu hadir tatkalah melihat segregasi penduduk yang didasarkan agama, lalu komunikasi antara penganut agama yang hanya ditataran formal saja, maka sesusungguhnya persoalan agama di daerah ini bisa menjadi persoalan laten. Dengan kata lain, diam-diam, sebenarnya masyarakat di daerah kita menyimpan persoalan dengan orang yang berbeda agama. Dimana mereka belum bisa menerima satu sama lain secara sepenuhnya, masih ada curiga dan stigma di antara mereka. Jika demikian adanya maka ini hanya menunggu waktu saja.

Realitas ini mengharuskan adanya tindakan nyata dari Pemerintah dan Masyarakat untuk mencegah konflik yang masih sangat mungkin terjadi. Di akhir catatan penelitian tersebut, Syamsurijal menawarkan beberapa solusi diantaranya; pertama, tindakan pencegahan dengan membuat aturan yang jelas terhadap kemungkinan masuknya paham baru keagamaan yang bisa mengubah cara masyarakat merepresentasikan diri. Kedua, mewaspadai konflik yang berbasis ekonomi dengan melakukan pengaturan yang jelas terhadap reseource ekonomi di suatu daerah. Ketiga, meningkatkan dialog antar umat beragama di level grass root dan tokoh-tokoh agama ditingkat jamaah. Bukan lagi dialog formal tokoh-tokoh agama di tingkat kabupaten. Hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan FGD kampung, atau FGD lintas kampung dengan topik-topik sosial, basis dialog ini bisa pada kearifan lokal yang ada.

Solusi tak kalah pentingnya, saya fikir perlu adanya perbaikan cara pandang masyarakat dengan perbaikan pendidikannya. Hal ini bisa dimulai dengan memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan tinggi yang memadai, misalnya dengan menghadirkan perguruan tinggi berbasis agama seperti STAIN dan STKN di Bolaang Mongondow.  Hal ini merujuk pada pandangan Muhammad Tholhah Hasan, bahwa tingkat inklusifitas (keterbukaan) masing-masing pemeluk agama, diskursus problem keberagamaan yang demikian sering dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi dan organisasi-organisasi keberagamaan, hal ini menjadi langkah konstruktif yang menutup celah-celah yang menimbulkan “ketegangan hubungan antar umat beragama”.

Selain itu, nilai luhur yang terkandung dalam falfasah local motobatu’ molintak kon totabuan (bersatu membangun totabuan) dan 3 moto, moto totabian, moto tompian, moto tanoban (saling menyayangi, saling memperbaiki, dan saling merindukan), harus benar-benar menjadi laku diri masyarakat Bolaang Mongondow. Jika hal ini hanya menjadi slogan semata dan tidak menjadi praktek dalam kehidupan masyarakat, maka kearifan lokal tersebut akan menjadi tidak berarti sama sekali.

Kita berharap semoga kerukunan di Bolaang Mongondow bukan hanya sekedar mitos, sebagaimana mitos yang dibangun orde baru. Karenanya segenap sisi gelap dari kerukunan beragama di daerah ini perlu kita singkap seterang-terangnya, meski apa boleh buat pada akhirnya kita akan memperlihatkan ‘borok-borok’ dari kerukunan tersebut. Tapi hanya dengan cara itulah borok-borok kerukunan tersebut dapat kita sembuhkan. Doa and do the best. Keep on Fighting for the better Bolaang Mongondow, sedikit memodifikasi kalimat khas Wamenkumham, Deni Indrayana. Terakhir, motobatu’ molintak kon Bolaang Mongondow Raya!

Gelora Kebangkitan Sejarah Bolaang Mongondow

Donald Qomaidiansyah Tungkagi

Peta Bolaang Mongondow; sumber: melayuonline.com

Peta Bolaang Mongondow; sumber: melayuonline.com

Berkaca dari Gorontalo

Setiap tanggal 23 Januari di Gorontalo selalu ramai dengan berbagai kegiatan. Momentum peristiwa tanggal 23 Januari 1942 telah ditetapkan sebagai hari patriotik yang akan tetap diingat oleh masyarakat Gorontalo, karena pada saat itu di bawah kepemimpinan Nani Wartabone, Gorontalo mampu dibebaskan dari penjajahan Belanda.

Dituliskan dalam buku “23 Januari 1942 dan Nasionalisme Nani Wartabone” yang diterbitkan Dikbud Provinsi Gorontalo tahun 2004, di depan alun-alun rumah Asisten Residen (sekarang rumah dinas Gubernur Gorontalo), Nani Wartabone menyampaikan pidato singkat yang dianalogikan sebagai proklamasi kecil di daerah. Pidato tersebut, antara lain: “ Pada hari ini tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada disini sudah merdeka, bebas, lepas dari penjajahan manapun juga. Bendera kita adalah merah putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintah Belanda telah diambil alih oleh pemerintahan Nasional”.

Menurut Joni Apriyanto dalam buku “Sejarah Gorontalo Modern: Dari Hegemoni Kolonial ke Provinsi” peristiwa 23 Januari 1942 menjadi fakta sejarah yang tidak terbantahkan bahwa di Gorontalo telah terjadi perlawanan kolektif rakyat yang berhasil menangkap aparat pemerintah kolonial belanda dan segera mendirikan pemerintahan yang merdeka oleh putra-putri sendiri. Motif intinya adalah ingin merdeka, ingin hidup lebih baik sebagai manusia yang berderajat. Semangat dari peristiwa ini yang kemudian menjadi titik kulminasi perjuangan rakyat Gorontalo menuju terbentuknya provinsi.

Deklarasi yang dibacakan oleh Nelson Pomalingo didampingi Nasir Mooduto pada 23 Januari 2000, dihadapan sekitar 30.000 rakyat Gorontalo yang memadati gelanggang 23 Januari 1942, menjadi fakta sejarah bahwa rakyat Gorontalo menyatakan sikap mendukung sepenuhnya pembentukan Provinsi Gorontalo.

Berkaca dari sejarah Gorontalo tersebut, satu hal yang dapat kita tarik sebagai sebuah pembelajaran adalah bahwa pehamanan dan pemaknaan terhadap sejarah begitu besar efeknya di masa kini dan mendatang. Sejarah ternyata bisa dijadikan alasan untuk untuk melakukan perubahan di masa depan. Dalam artian memahami sejarah tujuan untuk menarik energi pada masa lampau, mengumpulkannya di masa kini, dengan tujuan mendorong masa depan yang lebih baik.

Memang dari segi penafsiran sejarah, Gorontalo sudah lebih maju dibanding Bolaang Mongondow. Gorontalo mampu membuktikan itu, dimana peristiwa 23 Januari 1942 mampu dijadikan semangat menuju pembentukan provinsi Gorontalo yang ditandai dengan deklarasi 23 Januari 2000. Lebih luas lagi hal ini dilakukan Bung Karno, dimana beliau senang sekali menyampaikan masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai doktrin historis demi mempersatukan Indonesia.

Inilah yang dalam tafsiran saya merupakan pesan tersirat dari istilahnya Hasyim Wahid, “Memahami Masa Lalu, Melihat Masa Kini, Untuk Merancang Masa Depan” yang dijadikan judul tulisannya dalam Pitutur, No.1, edisi Juli 2001. Lebih lanjut menurut Hasyim Wahid, guna memahami masa lampau secara objektif dan merancang secara utuh visi (kebangsaan) masa depan, maka kita dapat mengklasifikasi perjalanan bangsa ini dari yang diketahui menuju yang tak diketahui.

Pertanyaannya kemudian, adakah perjalanan sejarah Bolaang Mongondow yang bisa diklasifikasi untuk dijadikan spirit dalam merancang masa depan?

Tafsir Sejarah Baru, Haruskah Ditentang?

Diakui atau tidak, penulisan sejarah kita di Bolaang Mongondow masih jauh dari yang diharapkan. Kendala kurangnya sumber referensi, hingga jebakan kerangkeng budaya mooaheran ‘negatif’ (pengkultusan, penghormatan, pernghargaan berlebihan) membuat penulisan sejarah kita terkesan kurang objektif. Padahal pengungkapan sejarah dengan objektif yang ditulis setelah melalui filter kritis historiografi sangat penting bagi perancangan masa depan Bolaang Mongondow. Hal ini untuk membentuk kesadaran sejarah yang lebih utuh tentang jatih diri Bolaang Mongondow berikut persoalan-persoalan fundamentalnya.

Tanpa berniat mengesampingkan pengetahuan folklor lisan tentang sejarah Bolaang Mongondow, penulisan sejarah Bolaang Mongondow melalui jalur-jalur studi ilmiah sudah saatnya digalakkan. Selain kesadaran masyarakat, peran stakeholder dan pemerintah daerah terhadap ini sangat diperlukan berada di barisan paling depan.

Lebih dari itu, masyarakat Bolaang Mongondow juga sudah harus mengubah cara berfikirnya supaya bisa mencapai tujuan dari penulisan sejarah yang universal, yang secara khusus dapat diartikan terciptanya tulisan sejarah yang dapat dipahami oleh semua orang, baik dari dalam maupun luar Bolaang Mongondow, yang tak terdidik maupun kalangan terdidik. Misalnya, bisa dimulai dengan menempatkan budaya mooaheran secara positif agar tidak ada belenggu lagi dalam langka penulisan sejarah kita. Ini juga demi mengikis cara berpikir kita yang terkesan “a-historis” yaitu tidak atau kurang sadar akan masa lampau dan kaitannya dengan kekinian dan masa depan Bolaang Mongondow.

Meski begitu, William H. Frederick dan Soeri Soeroto dalam “Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi” menekankan bahwa sejarah dan masa lampau merupakan dua hal yang berbeda. Dalam pengertian yang lebih luas, yang dimaksud dengan istilah “sejarah” bukanlah “masa lampau”, melainkan proses pemikiran sehingga masa lampau dapat dipahami. Dengan demikian maka sejarah merupakan tafsiran, suatu upaya pemikiran manusia dengan kekuatan dan kelemahannya. Masa lampau itu tidak bisa dihidupkan lagi, tetapi sejarah – sebagai proses pemikiran yang digunakan manusia untuk mengerti diri sendiri dalam kerangka waktu – sama sekali tidak bisa dimatikan.

Karena memahami bahwa pemikiran atau penulisan sejarah lebih merupakan sebuah penafsiran masa lampau dari penulisnya, maka segala penafsiran tentang sejarah Bolaang Mongondow dalam tataran yang objektif otentik dan berlandasan ilmiah saya kira perlu dipandang positif. Justru keliru, dalam hemat saya, jika hadirnya tafsir yang baru tentang sejarah Bolaang Mongondow kita tolak mentah-mentah tanpa terlebih dahulu kita cernah. Apalagi jika alasannya hanya karena berbeda dengan apa yang ditulis sebelumnya, atau berbeda dengan apa yang kita yakini saat ini.

Perbedaan penafsiran sejarah Bolaang Mongondow saat ini sangat diperlukan agar tidak terjadi penafsiran mutlak, apalagi mengarah pada penyeragaman penafsiran. Penafsiran sendiri membutuhkan tolok ukur dari individu yang menafsirkan, tolok ukur itu sendiri sifatnya relatif karena dipengaruhi oleh waktu, lingkungan, dan tingkat pengetahuan si penafsir. Sehingganya tugas dari penafsir itu sendiri adalah memenuhi segalah syarat yang diperlukan guna menghasilkan penafsiran yang objektif sehingga bersedia merevisi atau bahkan meninggalkan hasil pemikirannya jika menemukan hal yang lebih baik. Tentang hal ini, Imam Syafi’i pernah berkata: “Dalam setiap diskusi, saya tidak pernah menolak siapapun yang menemukan kebenaran: saya atau mitra saya”.

Yang saya sangat sesalkan sampai saat ini adalah ketika melihat ada orang yang terkesan lebih hebat dari Imam Syafi’i. Misalnya di beberapa diskusi terkait dengan sejarah Bolaang Mongondow di dunia maya, masih banyak masyarakat kita yang terkesan antipati dengan penafsiran baru tentang sejarah Bolaang Mongondow. Bahkan tidak sedikit yang dengan tegas menolaknya. Padahal seharusnya tidak demikian, yang kita butuhkan adalah menghargai perbedaan.

Kalaupun dikemudian hari terdapat penafsiran sejarah Bolaang Mongondow yang baik yang diyakini membawa dampak besar dalam memberikan semangat menuju perubahan, mengapa tidak sejarah tersebut diulang dalam wujud kekinian. Seorang Filsuf Perancis pernah berkata, D’historie Serepette (sejarah bisa berulang), pengulangan tersebut bisa dengan alamiah ataupun didesain kembali menyesuaikan dengan waktu kekinian.

Kalaupun seandainya terdapat penafsiran yang meyakinkan bahwa perlu ada rekonstruksi secara menyeluruh terhadap penafsiran dan penulisan sejarah kita, mengapa tidak jika memang itu yang harus kita lakukan. Jika demikian, sikap yang kita butuhkan adalah secara lebih luas menurut Hasyim Wahid – mengutip kalimat Ortega Y Gasset, kita harus mengerti sejarah dalam keseluruhannya, bukan untuk mengulanginya tetapi untuk meninggalkannya.

Namun yang harus dicatat adalah meski telah ada rekonstruksi sejarah yang baru, tidak serta merta kita menolak penafsiran orang-orang terdahulu. Kita tetap harus menghormati mereka, karena mereka berjasa memberikan pengalaman dan pemikiran, paling tidak telah menjadi bahan pelajaran dan renungan. Kita tidak dibenarkan menolak penafsiran mereka dengan berdalih bahwa itu penafsiran lama dan menerima penafsiran yang baru dengan anggapan semua yang baru sesuai dengan konteks kekinian. Menariknya, terkait hal ini prinsip “Al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah” (memelihara yang lama yang masih relevan dan mengambil yang baru yang lebih baik) menjadi rumusan yang tepat.

Perlu Rekonstruksi Penafsiran Sejarah

Meski sejarah merupakan sebuah penafsiran, tidak serta merta membuat semua penafsiran tentang sejarah dipandang sama. Sebagai contoh kita angkat isu yang lagi diperdebatkan di grup PUSTAKA BOLMONG antara kisah-mitologi-mitos-legenda “Mokodoludut” di Bolaang Mongondow dan “Wali Songo” di Jawa.

Bagi saya pribadi, membaca sembari sedikit mengkritisi antara “kisah” Mokodoludut dan Wali Songo cukup menarik, sebab berdasarkan referensi yang ada, keduanya diyakini hidup dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh. Mokodoludut diperkirakan hidup sekitar tahun 1400-1460, sedangkan Wali Songo menurut perkiraan dibentuk pada pertengahan dasawarsa 1470-an.

Tentang kisah Mokodoludut buku yang sering jadi rujukan, saya kira karyanya Chaeroel Makalalag berjudul “Mokodoludut dan Pemerintah Punu di Bolaang Mongondow” tahun 2006. Dimana menurut Chaeroel, para Bogani berhimpun dan membentuk satu komunitas besar, yang selanjutnya dipimpin oleh seorang Punu’ Molantud atau “Pimpinan Tertinggi”. Gelar Punu’ Molantud itu sendiri untuk pertama kali disematkan kepada Mokodoludut usai disepakati dan memangku jabatan pada tahun 1400-1460.

Pengangkatan Mokodoludut menjadi Punu’ Molantud dikarenakan, kelahirannya yang penuh dengan keajaiban. Dimana secara singkat dapat dikisahkan bahwa Mokodoludut lahir dari telur duduk, dan ditemukan oleh Inalie dan Amalie. Karena keajaiban tersebut banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk melihatnya, saking banyaknya orang yang datang melihat, langkah kaki orang-orang yang datang tersebut membuat tanah bergemuruh atau doludut. Fenomena inilah yang kemudian dijadikan nama Mokodolodut, yang berarti membuat gemuruh.

Masih menurut saya pribadi, sekilas kisah Mokodoludut tersebut tidak jauh berbeda dengan “legenda” kalaupun tidak bisa disebut sebagai mitologi, karena mitologi mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan mahluk halus dalam sebuah kebudayaan. Legenda itu sendiri menurut KBBI berarti “cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah”. Legenda biasanya tidak memberikan perincian fakta, penguatan bukti dan lain sebagainya, padahal ini yang dibutuhkan pada masa sekarang.

Kisah tentang Punu’ pasca Mokodoludut seperti Yayungbangkai, Damopolii, Butiti/Busisi, Makalalo/Makalalag, Mokodompit dan Tadohe tidak jauh berbeda, untuk saat ini (sekali lagi menurut saya, dengan penekanan) masih sukar disebut sebagai tulisan sejarah. Padahal keturunan punu’-punu’ tersebut diyakini ada hingga saat ini, dengan asumsi misalnya saat ini kita tidak sulit menemukan orang Bolaang Mongondow bermarga  Damopolii, Makalalag dan Mokodompit.

Kisah Wali Songo juga tidak jauh berbeda nasibnya menurut saya, ketika membaca buku kisah Wali Songo yang saya dapatkan di perpustakaan sekolah dulu. Dimana diceritakan bahwa Wali Songo dengan  kesaktian atau karomah yang dimilikinya mampu memperlihat hal-hal yang ajaib, sehingga membuat rakyat Jawa pada waktu itu berbondong-bondong masuk Islam. Cerita tentang Wali Songo pada dalam buku tersebut tidak jauh berbeda dengan cerita legenda, meskipun asumsi yang ada bukti kebenaran Wali Songo terkait dengan terdapat makam dari para Wali Songo yang sampai saat ini tidak pernah sepi dari peziarah.

Historiografi Jawa, Cirebon dan Banten, menurut Agus Sunyoto menggambarkan tokoh-tokoh Wali Songo dengan berbagai kisah keramat. Masing-masing tokoh dikisahkan memiliki kemampuan suprahuman berupa karomah-karomah yang menakjubkan yang dengan cepat menarik perhatian masyarakat untuk di Islamkan. Sempat terbit buku karya Sjamsudduha berjudul “Wali Songo tak Pernah Ada?”, yang menurut Agus Sunyoto buku tersebut berisi asumsi-asumsi argumentatif bahwa yang disebut Wali Songo sebagai sebuah lembaga dakwah yang beranggotakan sembilan orang tokoh wali penyebar Islam di Jawa itu tidak pernah ada. Bahkan pengingkaran terhadap keberadaan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia semakin nampak tatkalah buku “Ensiklopedia Islam” terbitan Ikhtiar Baru Van Hoeve tidak mencantumkan satu kalimatpun tentang Wali Songo.

Namun belakangan, pemahaman mitologi tentang Wali Songo seakan runtuh ketika pada tahun 2012, Agus Sunyoto mempublikasikan hasil penelitiannya lewat buku berjudul “Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah”. Dimana melalui buku tersebut Agus Sunyoto membeberkan bukti-bukti historis yang meyakinkan terkait dengan sejarah Wali Songo. Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA pada kata pengantar buku tersebut mengakui bahwa: “Dalam membaca sejarah Wali Songo, selama ini kita selalu terombang-ambing antara mitos dan fakta. Akibatnya, ketika menyampaikannya, kita merasa kurang yakin. Tetapi, dengan memperoleh pijakan historis yang kuat seperti buku ini, kita akan lebih yakin untuk menyebarkannya serta dalam mempelajari strategi perjuangan mereka”. Selain itu, Prof. Dr. Mundardjito Guru Besar Arkeologi di Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa: “Atlas Wali Songo menyediakan latar belakang kesejarahan yang memadai dengan dasar ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan”.

Berkaca dari penafsiran ulang sejarah Wali Songo dalam bentuk penelitian yang lebih komprehensif tersebut, ternyata kebenaran sejarah dengan bukti otentik nan ilmiah yang mampu dipertangungjawabkan dapat dihadirkan. Meski pernah (masih) dianggap sebagai mitos, saya kira dalam arti sempit terdapat satu perbedaan mendasar antara mitologi “Mokodoludut” dan “Wali Songo”. Yakni, dengan adanya rekonstruksi penafsiran sejarah akhirnya “mitologi” Wali Songo mampu dipatahkan dan berubah menjadi sejarah Wali Songo. Sedangkan “Mokodoludut” dengan penafsiran yang ada saat ini, secara jujur saya katakan meski disebut “sejarah” Mokodoludut, dalam penyajiannya tetap lebih mirip mitologi-dongeng ketimbang sejarah.

Tafsir Agus Sunyoto tentang sejarah Wali Songo, betapapun terbentuk oleh kepentingan masa kini, namun bagi pembaca (terutama saya pribadi) tafsiran tersebut memenuhi sebagian besar kebutuhan tentang sejarah. Dalam karya ini saya lebih mendapat gambaran sejarah yang lebih mudah dimengerti. Sehingga tidaklah keliru jika dikatakan bahwa karya ini merupakan sejarah yang lebih memuaskan dan dapat diterima oleh dunia kotemporer.

Olehnya itu, perlu ada penafsiran sejarah Mokodoludut dengan parameter historiografi, sehingga Mokodoludut dapat bebas dari persepsi mitos. Memulai penafsiran tentang sejarah Mokodoludut, menurut saya justru merupakan langkah awal dalam mendesain mata rantai penafsiran sejarah Bolaang Mongondow secara menyeluruh. Dengan penafsiran kembali sejarah ini, mau tidak mau akan membuka titik terang, meleburkan mitologi Gumalangit menjadi sejarah ataukah tetap sebuah mitologi, namun yang pasti mengarahkan kita terhadap jatih diri Bolaang Mongondow sebenarnya.

Sudah saatnya kita (Bolaang Mongondow), keluar dari pandangan eksklusif dan menutup diri dari penafsiran baru terhadap sejarah. Sudah saatnya kita mencoba memberi penafsiran baru terhadap sejarah kita, menjadi sejarah yang bersifat universal. Sehingga sejarah kita tidak hanya dinikmati dan dipahami oleh segelintir manusia Bolaang Mongondow saja, melainkan dapat dibaca oleh seluruh manusia minimal yang ada di Indonesia.

Meski demikian, sebelum menuju pada penafsiran sejarah tersebut, perlu juga kita renungkan pendapat William H. Frederick dan Soeri Soeroto yang mengatakan: “kita tidak boleh melupakan bahwa perbedaan penafsiran sejarah yang “baik” atau “cocok” dan sejarah yang “buruk” atau “tidak cocok” itu bersifat nisbi tidak mutlak, karena perbedaan tersebut terikat seluruhnya pada pola-pola pemahaman dan kebudayaan masyarakat dewasa ini”.

Sehingganya, saya kira perlu ada penekanan, bahwa tulisan saya terkait catatan tentang Mokodoludut dan Wali Songo bukan dalam rangkah membanding untuk mendapatkan kesimpulan mana lebih unggul diantara keduanya. Bahkan William H. Frederick dan Soeri Soeroto yang memadang bahwa mengatakan sebuah karya lebih baik dari karya lain sama saja dengan mengatakan  karya itu “benar” dan yang lainnya “salah”.

Saya dengan segenap hati mencoba menghindari pandangan itu. Karena bisa jadi, bagaimanapun juga bagi masyarakat Bolaang Mongondow penafsiran dan pemahaman tentang Gumalangit, Mokodoludut, dan lain sebagainya itu lebih luas pesan dan cakupannya dibandingkan yang tertulis dalam buku-buku saat ini. Jika sejarah tidak pernah lepas dari rentang waktu, maka dalam kurun waktu berabad-abad yang lalu bagi masyarakat Bolaang Mongondow, tafsir sejarah tentang Gumalangit, Mokodoludut dan sebagainya justru lebih unggul.

Walaupun begitu saya tidak ragu membayangkan, jika rekonstruksi penafsiran sejarah Bolaang Mongondow ini benar-benar terjadi, maka tidak akan menunggu lama lagi, kita akan menyonsong gelora kebangkitan penulisan sejarah di Bolaang Mongondow. Dengan demikian bisa dipastikan arah perubahan menuju kebangkitan Bolaang Mongondow dimasa depan akan lebih mudah dirancang. Jangankan hanya merancang perubahan gerakan menuju Provinsi Bolaang Mongondow Raya sebagaimana yang dicita-citakan rakyat saat ini, merancang yang lebih besar dari itupun saya yakin bisa.

Dalam catatan kali ini saya mengajak kepada pembaca, khususnya orang Bolaang Mongondow mari seobjektif mungkin merekonstruksi sejarah kita. Sejarah kita adalah jatih diri kita. Mari kita gelorakan kebangkitan sejarah Bolaang Mongondow, demi perubahan di masa mendatang lebih baik. Motobatu Molintak ko Bolaang Mongondow Raya!

Letjend Ahmad Yunus Mokoginta: Sebuah Catatan Melawan Lupa

Oleh: Donald Qomaidiansyah Tungkagi

Ahmad Yunus Mokoginta -- Doc TEMPO

Ahmad Yunus Mokoginta — Doc TEMPO

“Seorang kombatan ataupun perwira yang berdarah merah putih harus memiliki keberanian. Tetapi yang terpenting adalah, seorang kombatan harus ikhlas jika sewaktu-waktu dipanggil Tuhan ketika sedang bertugas”.

Begitu petuah yang diajarkan Letjen Ahmad Yunus Mokoginta tatkalah mendidik anaknya Marsekal Pertama Santos Mokoginta. Petuah tersebut syarat dengan makna heroik. Pengabdiannya yang begitu besar terhadap bangsa sedikitnya tercermin dalam petuah tersebut. Kepribadian yang mencerminkan keberanian membela bangsa serta ikhlas meskipun harus mengorbankan nyawa tersebut patut diteladani.

Ahmad Yunus Mokoginta, nama yang baru saya kenal ketika menginjakkan kaki di bangku kuliah. Nama ini begitu asing bagi anak muda yang lahir di era-awal 1990-an seperti saya. Kalaupun ada, itupun secuil informasi saja, bahwa beliau merupakan salah satu tokoh asal Bolaang Mongondow  yang berkiprah di kanca nasional.

Tahunya bahwa Ahmad Yunus Mokoginta merupakan orang Bolmong, ya, dari marganya. Mudah saja, karena semua yang bermarga Mokoginta, bisa dipastikan itu putra Bolaang Mongondow. Sama halnya ketika orang menyebut marga, Sitompul, Hutapea, Sitohang, dll itu dari Batak. Marga Kawilarang, Lasut, Worang, itu pasti dari Minahasa. Marga, Habibie, Uno, Jasin, Wartabone, dll, itu dari Gorontalo.

Sekitar 3 tahun lalu, di awal-awal masa kuliah, saya mulai menelusuri siapa Ahmad Yunus Mokoginta ini. Kalau di Bolaang Mongondow, nama beliau biasa disebut AY Mokoginta saja. Saking sering disebut AY Mokoginta, saya justru pernah salah kaprah, dengan menyangkah bahwa nama beliau adalah (maaf) “Aye Mokoginta”.

Belakangan saya baru tahu, penyebutan AY Mokoginta untuk Ahmad Yunus Mokoginta itu karena dipengaruhi budaya di Bolaang Mongondow sebagai bentuk penghormatan. Di Bolaang Mongondow ada budaya pantangan untuk “mo ratak tangoi guranga/guhanga” atau menyebut dengan lugas nama orang tua atau yang dituakan. Bagi orang Bolaang Mongondow menyebut nama orang tua secara langsung menimbulkan kesan negatif, tidak sopan. Tidak heran, dijaman saya sekolah dulu, ketika ada seorang teman yang menyebut nama orang tua saya, itu bisa menimbulkan perkelahian, seringkali justru berujung adu jotos dan saling serang bogem mentah.

Di Bolaang Mongondow bagi orang yang sudah berkeluarga/menikah atau mempunyai jabatan yang dijadikan status sosial, namanya sudah mulai disingkat dengan mengunakan huruf depan nama saja, kemudian disusul dengan marga. Kecuali Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Nikah, biasanya urusan yang berhubungan dengan pencatatan nama justru memakai nama singkatan seperti ini. Sedangkan nama panggilan untuk orang yang sudah menikah dan mempunyai anak, maka disematkan nama anaknya yang pertama. Kalau sudah mempunyai cucu, maka disematkan namanya memakai cucu pertama. Misalnya nama ayah saya; Djuliadi Tungkagi, biasanya di kartu undangan sering disebut  Dj. Tungkagi,  karena saya anak pertama maka nama panggilan sehari-hari ayah saya: Papa Donald. Seperti itu. Sempat juga saya berfikir, bahwa mungkin kebiasaan seperti ini yang membuat penulisan sejarah Bolaang Mongondow menjadi sukar untuk direkonstruksi, atau kalaupun bisa, pastinya membutuhkan kerja yang super-duper keras.

Kembali ke Ahmad Yunus Mokoginta, tanpa bermaksud untuk kurang sopan dengan penyebutan nama beliau, saya kira penyebutan nama beliau dengan lengkap akan lebih memudahkan kita untuk mengenal beliau dan seperti apa perjuangan dan peran serta beliau dikanca nasional hingga internasional.

Tanpa berniat untuk mengkultuskan individu – marga siapapun– saya hanya mencoba mengungkapkan secara jujur apa saja kiprah dan karya beliau dengan mengumpulkan berbagai informasi yang terserak di dunia maya. Tujuannya hanya satu, agar generasi muda Bolaang Mongondow menemukan patron untuk dijadikan teladan, serta menjadikan pemantik api semangat dalam meneruskan pembangunan Bolaang Mongondow lebih baik dimasa mendatang.

Semangat Patriotik Warisan Ayah

Ahmad Yunus Mokoginta lahir pada 28 April 1921, di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Kotamobagu sendiri memiliki arti Kota Baru yang sebelumnya berada di Desa Sia, Kotamobagu Utara sekarang. Karena terjadi gejolak dari penduduk yang menolak perampasan tanah oleh Belanda untuk perluasan kota, maka rencana perluasan kota dipindahkan di Kotamobagu sekarang, yang nanti terwujud pada tanggal 30 April 1907.

Beliau dilahirkan tepat dimana rasa kebangsaan dan keislaman mulai menggeliat di Bolaang Mongondow. Hal ini pasca masuknya Syarekat Islam pada tahun 1920, yang dibawah Maksun Lubis yang diutus langsung  H.O.S. Cokroaminoto untuk membuka cabang Syarekat Islam di Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat sekarang.

Lahir dari kalangan aristokrat Bolaang Mongondow, Yunus Mokoginta sering digambarkan sebagai orang yang tegas dan mempunyai disiplin tinggi. Darah keturunan kerajaan Ahmad Yunus Mokoginta dapat dari ayahnya Abraham Patra Mokoginta yang merupakan cucu sekaligus cicit raja Bolaang Mongondow. Neneknya Bua’ Dabo adalah putri Raja Abraham Sugeha. Sedangkan kakeknya Abo’ Mundung Mokoginta merupakan anak dari Abo’ Namug Mokoginta (Penghulu Passi) yang menikah dengan bua’ Mohondi, yang merupakan putri Raja Jacobus Manuel Manoppo.

Di beberapa catatan, Yunus Mokoginta dituliskan sebagai sosok yang senantiasa berbusana rapi hal yang khas bagi seorang pejabat negara dan pejabat militer. Raut wajahnya penuh wibawa namun ramah sebagai orang tua, serta ketika berbicara langsung tidak bertele-tele dan langsung fokus pada masalah yang dibicarakan kemudian menguraikannya secara sistematis.

Pada usia 5 tahun, sekitar tahun 1926, Yunus kecil dibawah ayahnya hijrah ke Jawa.  Bisa dibilang keberanian, militansi, serta kekuatan hati Yunus Mokoginta dikemudian hari merupakan hasil didikan dan teladan dari ayahnya, Abraham Patra Mokoginta. Ayahnya merupakan seorang Jogugu (Perdana Menteri) Kerajaan Bolaang Mongondow di masa Raja D.C Manoppo, yang “diasingkan” di Batavia oleh Belanda karena mendukung gerakan Syarekat Islam di Kotamobagu.

Di masa-masa pengasingan di Batavia inilah yang menumbuhkan semangat nasionalisme Abraham Patra Mokoginta. Kedekatannya dengan beberapa tokoh seperti Mohammad Husni Thamrin, Douwes Dekker dan Sam Ratulangi di Batavia inilah yang turut serta memupuk dan menyuburkan semangat nasionalismenya. Semangat seperti ini yang kemudian diturunkan kepada Ahmad Yunus Mokoginta.

Perjalanan Karir dan Perjuangan

Perjalanan pendidikan hingga karir Ahmad Yunus Mokoginta dimulai dari AMS pada masa perang pasifik dan menjadi Kopral Kadet KMA (Konninklijk Militaire Academie) Bandung sekitar tahun 1939, Menjadi Kapten TKR pada tahun 1945 bersama dengan AE Kawilarang meski kemudian berbeda pandangan, Wakil Komandan KRU X dengan pangkat Letnan Kolonel, menjadi Komandan Hijrah Divisi Siliwangi, menjadi Komandan CPM Djawa.

Saat pendudkan Jepang dan masa-masa menjelang dan setelah Proklamasi, terlibat dalam gerakan pemuda. Mokoginta bergerilya di Jawa Barat saat perang Revolusi. Pernah menajdi ajudan Jenderal Urip Sumohardjo. Serta pernah menjabat Komandan Polisi Militer Daerah Jawa, menggantikan Gatot Soebroto (1948-1950).

Panglima Teritorium VII Let Kol, Anggota Fact Finding Commission, Komandan SSKAD/SESKOAD Kolonel, Command and General Staff College Fort Leavenworth Kansas USA Brigjend, Deputy Menpangad, Pangandahan Sumatera Mayjend, Dubes Luarbiasa dan berkuasa penuh untuk Mesir,Libanon,Sudan dan Maroko Letjend, Dirut PT. Tri Usaha Bhakti, Penggagas Forum Study dan Komunikasi AD, Anggota Yayasan lembaga Kesadaran Berkonstitusi, Penandatangan Petisi 50 bersama Ali Sadikin dan Jendral Polisi Hoegeng, dkk.

Saat menjabat sebagai Komandan Tentara Tentorium di Indonesia Timur, AY Mokoginta bersama stafnya ditangkap oleh pasukan bekas tentang KNIL yang dilebur kedalam APRIS dibawah pimpinan Kapten Andi Azis.

Selain itu hasil nyata kerja AY Mokoginta selama bekerja di pulau sumatra juga patut dijempol. Mokoginta menjadi penginisiator lahirnya lembaga sosial yang mewakili kepentingan masyarakat adat di Sumatera Barat yang diberi nama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Mokoginta juga membuat suatu konsep pembangunan sumatera secara menyeluruh yang belakangan dikenal sebagai Plan Mokoginta. Mokinta juga turut memprakarsai pemugaran makam  Amir Hamzah  yang oleh sastrawan HB Jassin dijuluki Raja Penyair Pujangga Baru. Mokoginta  wafat tahun 1984 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata Jakarta.

Catatan Yang Katanya Hitam dari AY Mokoginta

Selain catatan putih dari AY Mokoginta sebagaimana yang penulis jelaskan diatas, terdapat juga informasi terkait “catatan hitam” dari tokoh ini selama beliau bertugas. Yang penulis maksud catatan hitam ini sengaja diberi tanda petik sebagai penegasan subjektifitas penilaian segelintir orang. Kalaupun apa yang dilakukan AY Mokoginta itu memang harus disebut sebagai catatan hitam. Informasi ini sengaja penulis hadirkan dalam catatan ini demi menjaga keberimbangan, minimal untuk meminimalisir pengkultusan kepada tokoh yang ditulis.

Dalam catatannya Dr.Alexander Tjaniago bertajuk “67 Tahun Republik Indonesia” disebutkan bahwa pada saat AY Mokoginta bertugas di Sumatra, di Gayo-Aceh atas Instruksi beliau sebagai Komandan Territoroium Sumatra, dilakukan pembunuhan besar-besaran terhadap PKI . Pada Oktober-November1965, sejumlah 6000 Manusia ( PKI ), dan seterusnya berjalan legalisasi pembunuhan, setiap Minggu 3000 Manusia (PKI) dibunuh, 10 500 Tahanan PKI di Sumatra-Utara kemudian semuanya dibunuh. 40 00 Buruh Plantage Teh dan Karet Tanjungmorawa bersama keluarga dibunuh habis, mereka PKI. ( Ann Laura Stoler, “Capitalism and Confrontation in Sumatra’s Palantation Belt.1870-1979″, Ann Arbor 1995).

Sumber:

El-qudsi, Achsin. Kesederhanaan Marsekal Pertama Santos Mokoginta. Tersedia pada  http://sosbud.kompasiana.com/2010/07/14/kesederhanaan-marsekal-pertama-purn-santos-mokoginta-193832.html di akses 10 Desember 2013

Tangi, Ilham Ambo. Menolak Kolonialisme, Menonton Film Barat di Kota Makasar Tahun 1950-an. Makalah ini dipresentasikan di ITP International Symposium, Kyoto University Jepang, 2-6 Desember 2011.

Tjaniago,  Dr.Alexander. 67 Tahun Republik Indonesia. Tersedia pada http://jakarta45.wordpress.com di akses 10 Desember 2013

http://id.wikipedia.org/wiki/LKAAM diakses 10 Desember 2013

http://www.anakpesisir.com/2012_11_01_archive.html