Meretas Tabir Gelap Toleransi Beragama di Bolaang Mongondow

Donald Qomaidiansyah Tungkagi

Beberapa bangunan rumah ibadah dalam satu area di Desa Mopuya, Dumoga, Bolaang Mongondow. Foto: http://indonesia-ku17.blogspot.com

Bangunan rumah ibadah dalam satu area di Desa Mopuya, Dumoga, Bolaang Mongondow. Foto: http://indonesia-ku17.blogspot.com

Saat melakukan penelitian di PGSD Universitas Negeri Gorontalo untuk skripsi, saya sempat terlibat diskusi singkat dengan salah satu dosen muda sekaligus tokoh pluralis di Gorontalo, Samsi Pomalingo. Saya sempat juga beberapa kali mengikuti kajian pluralisme dan kerukunan beragama dari Direktur Forum Komunikasi Lintas Iman (FORKASI) Gorontalo dan peneliti pada Gorontalo Survey Institude (GSI) ini.

Banyak hal yang saya petik dari diskusi singkat tersebut. Dalam diskusi tersebut saya juga meminta pandangannya terkait pluralisme dan toleransi beragama di Bolaang Mongondow. Satu hal yang sampai saat ini menjadi keresahan saya adalah ketika Samsi Pomalingo mengatakan bahwa, “Bolaang Mongondow menyimpan “bom waktu” terkait toleransi beragama, jika hal ini tidak segera dideteksi dan dicari jalan keluarnya maka sewaktu-waktu bisa meledak”. Saya sempat kaget dengan hal itu, namun saya yakin apa yang disampaikannya bukan tak beralasan, karena toleransi beragama di Sulawesi Utara merupakan fokus penelitiannya saat menempuh studi magister beberapa tahun lalu.

Saya kira studi tentang toleransi ini pula yang absen dalam nalar pengetahuan masyarakat kita. Kondisi masyarakat Bolaang Mongondow yang plural, mau tidak mau menuntut perlu adanya kajian serius terkait dengan toleransi ini. Agar apa yang dikhawatirkan sebagai “bom waktu” bisa segera dideteksi dan dapat dicari solusi untuk bisa dijinakkan.

Pesan ini juga seharusnya dirasakan dan disadari oleh semua element masyarakat, seluruh stakeholder dan lebih khusus lagi pemerintah di daerah. Sebab dalam hal peran pencerahan pada wilayah keberagamaan ini yang dimaksud oleh Muhammad Tholhah Hasan, dkk dalam bukunya “Agama Moderat, Pesantren dan Terorisme” sebagai peran “kelompok elitisme sosial, ekonomi maupun politik yang merupakan pilar penguasa dan pemberdaya potensi-potensi (sumberdaya) strategis publik kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Di tangan mereka, tersedia, ada akses dan investasi komulasi unsur-unsur yang berpengaruh terhadap pencerahan masyarakat”. Terkait hal ini, saya kira pesan Dick Hartoko, SJ, rohaniwan Katolik, dalam wawancara yang dimuat dalam buku “Islam dan Dialog Budaya” bisa menjadi acuan, bahwa “sudah menjadi kewajiban pemerintah menjaga keseimbangan agar tidak terjadi clash, atau benturan-benturan”.

Nah, untuk menjaga keseimbangan tersebut, saya fikir tidak cukup hanya dengan acara-acara formal semata. Sebab membungkus toleransi agama dengan acara-acara formal ini hanya merupakan “lipstik” semata, justru tidak membawa faedah berarti bagi masa depan toleransi beragama di Bolaang Mongondow. Kegiatan ritual keagamaan yang formalistik ini sangat nampak dilakukan dalam komunitas eksekutif kita, padahal kemasan keberagamaan yang terfokus pada dimensi artifisial-formalistik ini tidak membuat pencegahan atas kekacauan (chaos) berjalan maksimal. Sayang gejala toleransi bentuk ini yang nampak begitu ditonjolkan di daerah kita.

Permasalahan toleransi keberagamaan di Bolaang Mongondow dapat kita pelajari dari hasil penelitian seorang peneliti pada Balai Litbang Agama Makassar, Syamsurijal, berjudul “Sisi Gelap Toleransi Beragama di Sulawesi Utara: Menyingkap Problem Kerukunan Beragama di Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara dan Kotamobagu” dalam Jurnal Al-Qolam Vol. 18 No. 1 Januari-Juni 2012. Gambaran ringkas dari hasil penelitian tersebut yang ingin saya bagikan kepada pembaca.

Berdasarkan metode kuantitatif  penelitian ini menggambarkan bahwa indeks kerukunan umat beragama ketiga daerah yang menjadi fokus penelitian berada pada nilai yang sangat bagus yaitu 0,78 untuk Bolaang Mongondow, 0,79 untuk Bolmong Utara, dan 0,79 untuk Kotamobagu. Meski begitu didapati kerukunan dan toleransi beragama di Bolaang Mongondow masih menyimpan sisi gelap yang tertutup tabir tak teretas.

Pada penelitian tersebut, salah satu faktor yang menjadi sisi gelap toleransi beragama di Bolaang Mongondow adalah hubungan komunikasi dan hubungan sosial antar agama sebagai wujud toleransi hanya terjalin pada acara-acara formal saja, baik yang diadakan oleh agama tertentu atau pemerintah. Hubungan sosial dan komunikasi semacam ini bisa dipengaruhi oleh segregasi penduduk yang berdasarkan agama. Karena penduduk sekampung yang dominan berasal dari agama yang sama, maka dalam kehidupan sehari-hari mereka hanya berkomunikasi dengan penduduk yang seagama.

Menurut Syamsurijal dalam penelitian tersebut, hubungan agama semacam ini mungkin nampak bagus, tapi hanya pada tataran permukaan saja. Hal ini yang disebut inklusivisme atau toleransi dalam tataran passif. Hubungan seperti ini biasanya tidak mampu mendorong keinginan untuk menjalin interaksi yang lebih dalam. Problem terbesar dari hubungan seperti ini adalah tidak bisa meretas rasa curiga antara satu dengan yang lain. Demikian halnya tidak bisa menghilangkan dominasi agama tertentu yang mayoritas terhadap yang lain.

Menariknya, satu hal dalam penelitian tersebut yang menurut saya memiliki korelasi dengan kondisi saat ini adalah kerukunan yang terjalin di Bolaang Mongondow hanya bagian dari imbas perukunan pada masa orde baru. Menurut Syamsurijal, perukunan berbeda dengan kerukunan, sebab perukunan adalah sebuah proses pemaksaan rukun demi stabilitas nasional.

Masih menurut Syamsurijal, cara yang dipakai dalam perukunan demi stabilitas nasional ini biasanya mengunakan model meelting pott, yaitu suatu proses peleburan identitas. Semua identitas primordial (termasuk agama) dihilangkan dan lebur masuk kedalam identitas nasional. Berdasarkan pandangan ini, tidaklah keliru jika saya mengatakan model meelting pott  seperti ini yang dipakai untuk Bolaang Mongondow pada saat itu. Program transmigrasi di Bolaang Mongondow hingga pembangunan beberapa rumah ibadah dalam satu kompleks (area) di Dumoga merupakan bukti otentik dari upaya peleburan identitas dan perukunan itu.

Bahayanya, merujuk pendapat Syamsurijal, cara ini biasanya hanya berhasil sejauh stabilitas politik berada dalam kondisi mapan, namun akan terkoyak-koyak jika politik mulai goncang. Jika kita coba merefleksi dijaman orde baru dimana Suharto masih berkuasa dengan otoritas politik yang didukung basis militernya, cara ini masih berfungsi baik. Bukti berhasilnya cara orde baru ini, di Bolaang Mongondow sangat jarang terjadi konflik politik atau konflik berupa tawuran antar kampung (tarkam).

Sayangnya tatanan perukunan ini perlahan-lahan mulai memudar seiring lengsernya Suharto hingga zaman demokrasi saat ini. Dengan kondisi stablitas politik yang tidak menentu membuat gejolak buram toleransi di Bolaang Mongondow yang bagai “bara api dalam sekam” tersebut mulai nampak. Konflik-konflik persoalan politik, konflik perebutan sumber daya alam yang terjadi saat ini, semakin mempertegas itu. Kasus tarkam di Dumoga misalnya, konflik yang terjadi biasanya hanya dipicu oleh anak muda yang kemudian meluas menjadi perkelahian antar kampung.

Bahkan menurut Subekti, kepala Kementrian Agama di Bolaang Mongondow, konflik di Bolaang Mongondow, terutama di dumoga, sudah mengarah pada konflik agama. Dimana kelompok yang bertikai mengidentifikasikan diri pada Islam dan Kristen. Ini menunjukkan bahwa konflik yang dipicu oleh persoalan-persoalan diluar agama, bisa berujung pada konflik agama.

Apa yang menjadi pertanyaan Syamsurijal dalam penelitian tersebut, patut mendapat perhatian kita semua. Benarkah – tulis Syamsurijal — konflik yang sering terjadi di wilayah Bolaang Mongondow hanya dipicu oleh faktor perebutan sumber daya alam atau ada hal laten lainnya yang sebenarnya tinggal menunggu pemicunya saja?

Pertanyaan Syamsurijal itu hadir tatkalah melihat segregasi penduduk yang didasarkan agama, lalu komunikasi antara penganut agama yang hanya ditataran formal saja, maka sesusungguhnya persoalan agama di daerah ini bisa menjadi persoalan laten. Dengan kata lain, diam-diam, sebenarnya masyarakat di daerah kita menyimpan persoalan dengan orang yang berbeda agama. Dimana mereka belum bisa menerima satu sama lain secara sepenuhnya, masih ada curiga dan stigma di antara mereka. Jika demikian adanya maka ini hanya menunggu waktu saja.

Realitas ini mengharuskan adanya tindakan nyata dari Pemerintah dan Masyarakat untuk mencegah konflik yang masih sangat mungkin terjadi. Di akhir catatan penelitian tersebut, Syamsurijal menawarkan beberapa solusi diantaranya; pertama, tindakan pencegahan dengan membuat aturan yang jelas terhadap kemungkinan masuknya paham baru keagamaan yang bisa mengubah cara masyarakat merepresentasikan diri. Kedua, mewaspadai konflik yang berbasis ekonomi dengan melakukan pengaturan yang jelas terhadap reseource ekonomi di suatu daerah. Ketiga, meningkatkan dialog antar umat beragama di level grass root dan tokoh-tokoh agama ditingkat jamaah. Bukan lagi dialog formal tokoh-tokoh agama di tingkat kabupaten. Hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan FGD kampung, atau FGD lintas kampung dengan topik-topik sosial, basis dialog ini bisa pada kearifan lokal yang ada.

Solusi tak kalah pentingnya, saya fikir perlu adanya perbaikan cara pandang masyarakat dengan perbaikan pendidikannya. Hal ini bisa dimulai dengan memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan tinggi yang memadai, misalnya dengan menghadirkan perguruan tinggi berbasis agama seperti STAIN dan STKN di Bolaang Mongondow.  Hal ini merujuk pada pandangan Muhammad Tholhah Hasan, bahwa tingkat inklusifitas (keterbukaan) masing-masing pemeluk agama, diskursus problem keberagamaan yang demikian sering dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi dan organisasi-organisasi keberagamaan, hal ini menjadi langkah konstruktif yang menutup celah-celah yang menimbulkan “ketegangan hubungan antar umat beragama”.

Selain itu, nilai luhur yang terkandung dalam falfasah local motobatu’ molintak kon totabuan (bersatu membangun totabuan) dan 3 moto, moto totabian, moto tompian, moto tanoban (saling menyayangi, saling memperbaiki, dan saling merindukan), harus benar-benar menjadi laku diri masyarakat Bolaang Mongondow. Jika hal ini hanya menjadi slogan semata dan tidak menjadi praktek dalam kehidupan masyarakat, maka kearifan lokal tersebut akan menjadi tidak berarti sama sekali.

Kita berharap semoga kerukunan di Bolaang Mongondow bukan hanya sekedar mitos, sebagaimana mitos yang dibangun orde baru. Karenanya segenap sisi gelap dari kerukunan beragama di daerah ini perlu kita singkap seterang-terangnya, meski apa boleh buat pada akhirnya kita akan memperlihatkan ‘borok-borok’ dari kerukunan tersebut. Tapi hanya dengan cara itulah borok-borok kerukunan tersebut dapat kita sembuhkan. Doa and do the best. Keep on Fighting for the better Bolaang Mongondow, sedikit memodifikasi kalimat khas Wamenkumham, Deni Indrayana. Terakhir, motobatu’ molintak kon Bolaang Mongondow Raya!

Gelora Kebangkitan Sejarah Bolaang Mongondow

Donald Qomaidiansyah Tungkagi

Peta Bolaang Mongondow; sumber: melayuonline.com

Peta Bolaang Mongondow; sumber: melayuonline.com

Berkaca dari Gorontalo

Setiap tanggal 23 Januari di Gorontalo selalu ramai dengan berbagai kegiatan. Momentum peristiwa tanggal 23 Januari 1942 telah ditetapkan sebagai hari patriotik yang akan tetap diingat oleh masyarakat Gorontalo, karena pada saat itu di bawah kepemimpinan Nani Wartabone, Gorontalo mampu dibebaskan dari penjajahan Belanda.

Dituliskan dalam buku “23 Januari 1942 dan Nasionalisme Nani Wartabone” yang diterbitkan Dikbud Provinsi Gorontalo tahun 2004, di depan alun-alun rumah Asisten Residen (sekarang rumah dinas Gubernur Gorontalo), Nani Wartabone menyampaikan pidato singkat yang dianalogikan sebagai proklamasi kecil di daerah. Pidato tersebut, antara lain: “ Pada hari ini tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada disini sudah merdeka, bebas, lepas dari penjajahan manapun juga. Bendera kita adalah merah putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintah Belanda telah diambil alih oleh pemerintahan Nasional”.

Menurut Joni Apriyanto dalam buku “Sejarah Gorontalo Modern: Dari Hegemoni Kolonial ke Provinsi” peristiwa 23 Januari 1942 menjadi fakta sejarah yang tidak terbantahkan bahwa di Gorontalo telah terjadi perlawanan kolektif rakyat yang berhasil menangkap aparat pemerintah kolonial belanda dan segera mendirikan pemerintahan yang merdeka oleh putra-putri sendiri. Motif intinya adalah ingin merdeka, ingin hidup lebih baik sebagai manusia yang berderajat. Semangat dari peristiwa ini yang kemudian menjadi titik kulminasi perjuangan rakyat Gorontalo menuju terbentuknya provinsi.

Deklarasi yang dibacakan oleh Nelson Pomalingo didampingi Nasir Mooduto pada 23 Januari 2000, dihadapan sekitar 30.000 rakyat Gorontalo yang memadati gelanggang 23 Januari 1942, menjadi fakta sejarah bahwa rakyat Gorontalo menyatakan sikap mendukung sepenuhnya pembentukan Provinsi Gorontalo.

Berkaca dari sejarah Gorontalo tersebut, satu hal yang dapat kita tarik sebagai sebuah pembelajaran adalah bahwa pehamanan dan pemaknaan terhadap sejarah begitu besar efeknya di masa kini dan mendatang. Sejarah ternyata bisa dijadikan alasan untuk untuk melakukan perubahan di masa depan. Dalam artian memahami sejarah tujuan untuk menarik energi pada masa lampau, mengumpulkannya di masa kini, dengan tujuan mendorong masa depan yang lebih baik.

Memang dari segi penafsiran sejarah, Gorontalo sudah lebih maju dibanding Bolaang Mongondow. Gorontalo mampu membuktikan itu, dimana peristiwa 23 Januari 1942 mampu dijadikan semangat menuju pembentukan provinsi Gorontalo yang ditandai dengan deklarasi 23 Januari 2000. Lebih luas lagi hal ini dilakukan Bung Karno, dimana beliau senang sekali menyampaikan masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai doktrin historis demi mempersatukan Indonesia.

Inilah yang dalam tafsiran saya merupakan pesan tersirat dari istilahnya Hasyim Wahid, “Memahami Masa Lalu, Melihat Masa Kini, Untuk Merancang Masa Depan” yang dijadikan judul tulisannya dalam Pitutur, No.1, edisi Juli 2001. Lebih lanjut menurut Hasyim Wahid, guna memahami masa lampau secara objektif dan merancang secara utuh visi (kebangsaan) masa depan, maka kita dapat mengklasifikasi perjalanan bangsa ini dari yang diketahui menuju yang tak diketahui.

Pertanyaannya kemudian, adakah perjalanan sejarah Bolaang Mongondow yang bisa diklasifikasi untuk dijadikan spirit dalam merancang masa depan?

Tafsir Sejarah Baru, Haruskah Ditentang?

Diakui atau tidak, penulisan sejarah kita di Bolaang Mongondow masih jauh dari yang diharapkan. Kendala kurangnya sumber referensi, hingga jebakan kerangkeng budaya mooaheran ‘negatif’ (pengkultusan, penghormatan, pernghargaan berlebihan) membuat penulisan sejarah kita terkesan kurang objektif. Padahal pengungkapan sejarah dengan objektif yang ditulis setelah melalui filter kritis historiografi sangat penting bagi perancangan masa depan Bolaang Mongondow. Hal ini untuk membentuk kesadaran sejarah yang lebih utuh tentang jatih diri Bolaang Mongondow berikut persoalan-persoalan fundamentalnya.

Tanpa berniat mengesampingkan pengetahuan folklor lisan tentang sejarah Bolaang Mongondow, penulisan sejarah Bolaang Mongondow melalui jalur-jalur studi ilmiah sudah saatnya digalakkan. Selain kesadaran masyarakat, peran stakeholder dan pemerintah daerah terhadap ini sangat diperlukan berada di barisan paling depan.

Lebih dari itu, masyarakat Bolaang Mongondow juga sudah harus mengubah cara berfikirnya supaya bisa mencapai tujuan dari penulisan sejarah yang universal, yang secara khusus dapat diartikan terciptanya tulisan sejarah yang dapat dipahami oleh semua orang, baik dari dalam maupun luar Bolaang Mongondow, yang tak terdidik maupun kalangan terdidik. Misalnya, bisa dimulai dengan menempatkan budaya mooaheran secara positif agar tidak ada belenggu lagi dalam langka penulisan sejarah kita. Ini juga demi mengikis cara berpikir kita yang terkesan “a-historis” yaitu tidak atau kurang sadar akan masa lampau dan kaitannya dengan kekinian dan masa depan Bolaang Mongondow.

Meski begitu, William H. Frederick dan Soeri Soeroto dalam “Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi” menekankan bahwa sejarah dan masa lampau merupakan dua hal yang berbeda. Dalam pengertian yang lebih luas, yang dimaksud dengan istilah “sejarah” bukanlah “masa lampau”, melainkan proses pemikiran sehingga masa lampau dapat dipahami. Dengan demikian maka sejarah merupakan tafsiran, suatu upaya pemikiran manusia dengan kekuatan dan kelemahannya. Masa lampau itu tidak bisa dihidupkan lagi, tetapi sejarah – sebagai proses pemikiran yang digunakan manusia untuk mengerti diri sendiri dalam kerangka waktu – sama sekali tidak bisa dimatikan.

Karena memahami bahwa pemikiran atau penulisan sejarah lebih merupakan sebuah penafsiran masa lampau dari penulisnya, maka segala penafsiran tentang sejarah Bolaang Mongondow dalam tataran yang objektif otentik dan berlandasan ilmiah saya kira perlu dipandang positif. Justru keliru, dalam hemat saya, jika hadirnya tafsir yang baru tentang sejarah Bolaang Mongondow kita tolak mentah-mentah tanpa terlebih dahulu kita cernah. Apalagi jika alasannya hanya karena berbeda dengan apa yang ditulis sebelumnya, atau berbeda dengan apa yang kita yakini saat ini.

Perbedaan penafsiran sejarah Bolaang Mongondow saat ini sangat diperlukan agar tidak terjadi penafsiran mutlak, apalagi mengarah pada penyeragaman penafsiran. Penafsiran sendiri membutuhkan tolok ukur dari individu yang menafsirkan, tolok ukur itu sendiri sifatnya relatif karena dipengaruhi oleh waktu, lingkungan, dan tingkat pengetahuan si penafsir. Sehingganya tugas dari penafsir itu sendiri adalah memenuhi segalah syarat yang diperlukan guna menghasilkan penafsiran yang objektif sehingga bersedia merevisi atau bahkan meninggalkan hasil pemikirannya jika menemukan hal yang lebih baik. Tentang hal ini, Imam Syafi’i pernah berkata: “Dalam setiap diskusi, saya tidak pernah menolak siapapun yang menemukan kebenaran: saya atau mitra saya”.

Yang saya sangat sesalkan sampai saat ini adalah ketika melihat ada orang yang terkesan lebih hebat dari Imam Syafi’i. Misalnya di beberapa diskusi terkait dengan sejarah Bolaang Mongondow di dunia maya, masih banyak masyarakat kita yang terkesan antipati dengan penafsiran baru tentang sejarah Bolaang Mongondow. Bahkan tidak sedikit yang dengan tegas menolaknya. Padahal seharusnya tidak demikian, yang kita butuhkan adalah menghargai perbedaan.

Kalaupun dikemudian hari terdapat penafsiran sejarah Bolaang Mongondow yang baik yang diyakini membawa dampak besar dalam memberikan semangat menuju perubahan, mengapa tidak sejarah tersebut diulang dalam wujud kekinian. Seorang Filsuf Perancis pernah berkata, D’historie Serepette (sejarah bisa berulang), pengulangan tersebut bisa dengan alamiah ataupun didesain kembali menyesuaikan dengan waktu kekinian.

Kalaupun seandainya terdapat penafsiran yang meyakinkan bahwa perlu ada rekonstruksi secara menyeluruh terhadap penafsiran dan penulisan sejarah kita, mengapa tidak jika memang itu yang harus kita lakukan. Jika demikian, sikap yang kita butuhkan adalah secara lebih luas menurut Hasyim Wahid – mengutip kalimat Ortega Y Gasset, kita harus mengerti sejarah dalam keseluruhannya, bukan untuk mengulanginya tetapi untuk meninggalkannya.

Namun yang harus dicatat adalah meski telah ada rekonstruksi sejarah yang baru, tidak serta merta kita menolak penafsiran orang-orang terdahulu. Kita tetap harus menghormati mereka, karena mereka berjasa memberikan pengalaman dan pemikiran, paling tidak telah menjadi bahan pelajaran dan renungan. Kita tidak dibenarkan menolak penafsiran mereka dengan berdalih bahwa itu penafsiran lama dan menerima penafsiran yang baru dengan anggapan semua yang baru sesuai dengan konteks kekinian. Menariknya, terkait hal ini prinsip “Al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah” (memelihara yang lama yang masih relevan dan mengambil yang baru yang lebih baik) menjadi rumusan yang tepat.

Perlu Rekonstruksi Penafsiran Sejarah

Meski sejarah merupakan sebuah penafsiran, tidak serta merta membuat semua penafsiran tentang sejarah dipandang sama. Sebagai contoh kita angkat isu yang lagi diperdebatkan di grup PUSTAKA BOLMONG antara kisah-mitologi-mitos-legenda “Mokodoludut” di Bolaang Mongondow dan “Wali Songo” di Jawa.

Bagi saya pribadi, membaca sembari sedikit mengkritisi antara “kisah” Mokodoludut dan Wali Songo cukup menarik, sebab berdasarkan referensi yang ada, keduanya diyakini hidup dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh. Mokodoludut diperkirakan hidup sekitar tahun 1400-1460, sedangkan Wali Songo menurut perkiraan dibentuk pada pertengahan dasawarsa 1470-an.

Tentang kisah Mokodoludut buku yang sering jadi rujukan, saya kira karyanya Chaeroel Makalalag berjudul “Mokodoludut dan Pemerintah Punu di Bolaang Mongondow” tahun 2006. Dimana menurut Chaeroel, para Bogani berhimpun dan membentuk satu komunitas besar, yang selanjutnya dipimpin oleh seorang Punu’ Molantud atau “Pimpinan Tertinggi”. Gelar Punu’ Molantud itu sendiri untuk pertama kali disematkan kepada Mokodoludut usai disepakati dan memangku jabatan pada tahun 1400-1460.

Pengangkatan Mokodoludut menjadi Punu’ Molantud dikarenakan, kelahirannya yang penuh dengan keajaiban. Dimana secara singkat dapat dikisahkan bahwa Mokodoludut lahir dari telur duduk, dan ditemukan oleh Inalie dan Amalie. Karena keajaiban tersebut banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk melihatnya, saking banyaknya orang yang datang melihat, langkah kaki orang-orang yang datang tersebut membuat tanah bergemuruh atau doludut. Fenomena inilah yang kemudian dijadikan nama Mokodolodut, yang berarti membuat gemuruh.

Masih menurut saya pribadi, sekilas kisah Mokodoludut tersebut tidak jauh berbeda dengan “legenda” kalaupun tidak bisa disebut sebagai mitologi, karena mitologi mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan mahluk halus dalam sebuah kebudayaan. Legenda itu sendiri menurut KBBI berarti “cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah”. Legenda biasanya tidak memberikan perincian fakta, penguatan bukti dan lain sebagainya, padahal ini yang dibutuhkan pada masa sekarang.

Kisah tentang Punu’ pasca Mokodoludut seperti Yayungbangkai, Damopolii, Butiti/Busisi, Makalalo/Makalalag, Mokodompit dan Tadohe tidak jauh berbeda, untuk saat ini (sekali lagi menurut saya, dengan penekanan) masih sukar disebut sebagai tulisan sejarah. Padahal keturunan punu’-punu’ tersebut diyakini ada hingga saat ini, dengan asumsi misalnya saat ini kita tidak sulit menemukan orang Bolaang Mongondow bermarga  Damopolii, Makalalag dan Mokodompit.

Kisah Wali Songo juga tidak jauh berbeda nasibnya menurut saya, ketika membaca buku kisah Wali Songo yang saya dapatkan di perpustakaan sekolah dulu. Dimana diceritakan bahwa Wali Songo dengan  kesaktian atau karomah yang dimilikinya mampu memperlihat hal-hal yang ajaib, sehingga membuat rakyat Jawa pada waktu itu berbondong-bondong masuk Islam. Cerita tentang Wali Songo pada dalam buku tersebut tidak jauh berbeda dengan cerita legenda, meskipun asumsi yang ada bukti kebenaran Wali Songo terkait dengan terdapat makam dari para Wali Songo yang sampai saat ini tidak pernah sepi dari peziarah.

Historiografi Jawa, Cirebon dan Banten, menurut Agus Sunyoto menggambarkan tokoh-tokoh Wali Songo dengan berbagai kisah keramat. Masing-masing tokoh dikisahkan memiliki kemampuan suprahuman berupa karomah-karomah yang menakjubkan yang dengan cepat menarik perhatian masyarakat untuk di Islamkan. Sempat terbit buku karya Sjamsudduha berjudul “Wali Songo tak Pernah Ada?”, yang menurut Agus Sunyoto buku tersebut berisi asumsi-asumsi argumentatif bahwa yang disebut Wali Songo sebagai sebuah lembaga dakwah yang beranggotakan sembilan orang tokoh wali penyebar Islam di Jawa itu tidak pernah ada. Bahkan pengingkaran terhadap keberadaan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia semakin nampak tatkalah buku “Ensiklopedia Islam” terbitan Ikhtiar Baru Van Hoeve tidak mencantumkan satu kalimatpun tentang Wali Songo.

Namun belakangan, pemahaman mitologi tentang Wali Songo seakan runtuh ketika pada tahun 2012, Agus Sunyoto mempublikasikan hasil penelitiannya lewat buku berjudul “Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah”. Dimana melalui buku tersebut Agus Sunyoto membeberkan bukti-bukti historis yang meyakinkan terkait dengan sejarah Wali Songo. Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA pada kata pengantar buku tersebut mengakui bahwa: “Dalam membaca sejarah Wali Songo, selama ini kita selalu terombang-ambing antara mitos dan fakta. Akibatnya, ketika menyampaikannya, kita merasa kurang yakin. Tetapi, dengan memperoleh pijakan historis yang kuat seperti buku ini, kita akan lebih yakin untuk menyebarkannya serta dalam mempelajari strategi perjuangan mereka”. Selain itu, Prof. Dr. Mundardjito Guru Besar Arkeologi di Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa: “Atlas Wali Songo menyediakan latar belakang kesejarahan yang memadai dengan dasar ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan”.

Berkaca dari penafsiran ulang sejarah Wali Songo dalam bentuk penelitian yang lebih komprehensif tersebut, ternyata kebenaran sejarah dengan bukti otentik nan ilmiah yang mampu dipertangungjawabkan dapat dihadirkan. Meski pernah (masih) dianggap sebagai mitos, saya kira dalam arti sempit terdapat satu perbedaan mendasar antara mitologi “Mokodoludut” dan “Wali Songo”. Yakni, dengan adanya rekonstruksi penafsiran sejarah akhirnya “mitologi” Wali Songo mampu dipatahkan dan berubah menjadi sejarah Wali Songo. Sedangkan “Mokodoludut” dengan penafsiran yang ada saat ini, secara jujur saya katakan meski disebut “sejarah” Mokodoludut, dalam penyajiannya tetap lebih mirip mitologi-dongeng ketimbang sejarah.

Tafsir Agus Sunyoto tentang sejarah Wali Songo, betapapun terbentuk oleh kepentingan masa kini, namun bagi pembaca (terutama saya pribadi) tafsiran tersebut memenuhi sebagian besar kebutuhan tentang sejarah. Dalam karya ini saya lebih mendapat gambaran sejarah yang lebih mudah dimengerti. Sehingga tidaklah keliru jika dikatakan bahwa karya ini merupakan sejarah yang lebih memuaskan dan dapat diterima oleh dunia kotemporer.

Olehnya itu, perlu ada penafsiran sejarah Mokodoludut dengan parameter historiografi, sehingga Mokodoludut dapat bebas dari persepsi mitos. Memulai penafsiran tentang sejarah Mokodoludut, menurut saya justru merupakan langkah awal dalam mendesain mata rantai penafsiran sejarah Bolaang Mongondow secara menyeluruh. Dengan penafsiran kembali sejarah ini, mau tidak mau akan membuka titik terang, meleburkan mitologi Gumalangit menjadi sejarah ataukah tetap sebuah mitologi, namun yang pasti mengarahkan kita terhadap jatih diri Bolaang Mongondow sebenarnya.

Sudah saatnya kita (Bolaang Mongondow), keluar dari pandangan eksklusif dan menutup diri dari penafsiran baru terhadap sejarah. Sudah saatnya kita mencoba memberi penafsiran baru terhadap sejarah kita, menjadi sejarah yang bersifat universal. Sehingga sejarah kita tidak hanya dinikmati dan dipahami oleh segelintir manusia Bolaang Mongondow saja, melainkan dapat dibaca oleh seluruh manusia minimal yang ada di Indonesia.

Meski demikian, sebelum menuju pada penafsiran sejarah tersebut, perlu juga kita renungkan pendapat William H. Frederick dan Soeri Soeroto yang mengatakan: “kita tidak boleh melupakan bahwa perbedaan penafsiran sejarah yang “baik” atau “cocok” dan sejarah yang “buruk” atau “tidak cocok” itu bersifat nisbi tidak mutlak, karena perbedaan tersebut terikat seluruhnya pada pola-pola pemahaman dan kebudayaan masyarakat dewasa ini”.

Sehingganya, saya kira perlu ada penekanan, bahwa tulisan saya terkait catatan tentang Mokodoludut dan Wali Songo bukan dalam rangkah membanding untuk mendapatkan kesimpulan mana lebih unggul diantara keduanya. Bahkan William H. Frederick dan Soeri Soeroto yang memadang bahwa mengatakan sebuah karya lebih baik dari karya lain sama saja dengan mengatakan  karya itu “benar” dan yang lainnya “salah”.

Saya dengan segenap hati mencoba menghindari pandangan itu. Karena bisa jadi, bagaimanapun juga bagi masyarakat Bolaang Mongondow penafsiran dan pemahaman tentang Gumalangit, Mokodoludut, dan lain sebagainya itu lebih luas pesan dan cakupannya dibandingkan yang tertulis dalam buku-buku saat ini. Jika sejarah tidak pernah lepas dari rentang waktu, maka dalam kurun waktu berabad-abad yang lalu bagi masyarakat Bolaang Mongondow, tafsir sejarah tentang Gumalangit, Mokodoludut dan sebagainya justru lebih unggul.

Walaupun begitu saya tidak ragu membayangkan, jika rekonstruksi penafsiran sejarah Bolaang Mongondow ini benar-benar terjadi, maka tidak akan menunggu lama lagi, kita akan menyonsong gelora kebangkitan penulisan sejarah di Bolaang Mongondow. Dengan demikian bisa dipastikan arah perubahan menuju kebangkitan Bolaang Mongondow dimasa depan akan lebih mudah dirancang. Jangankan hanya merancang perubahan gerakan menuju Provinsi Bolaang Mongondow Raya sebagaimana yang dicita-citakan rakyat saat ini, merancang yang lebih besar dari itupun saya yakin bisa.

Dalam catatan kali ini saya mengajak kepada pembaca, khususnya orang Bolaang Mongondow mari seobjektif mungkin merekonstruksi sejarah kita. Sejarah kita adalah jatih diri kita. Mari kita gelorakan kebangkitan sejarah Bolaang Mongondow, demi perubahan di masa mendatang lebih baik. Motobatu Molintak ko Bolaang Mongondow Raya!

Letjend Ahmad Yunus Mokoginta: Sebuah Catatan Melawan Lupa

Oleh: Donald Qomaidiansyah Tungkagi

Ahmad Yunus Mokoginta -- Doc TEMPO

Ahmad Yunus Mokoginta — Doc TEMPO

“Seorang kombatan ataupun perwira yang berdarah merah putih harus memiliki keberanian. Tetapi yang terpenting adalah, seorang kombatan harus ikhlas jika sewaktu-waktu dipanggil Tuhan ketika sedang bertugas”.

Begitu petuah yang diajarkan Letjen Ahmad Yunus Mokoginta tatkalah mendidik anaknya Marsekal Pertama Santos Mokoginta. Petuah tersebut syarat dengan makna heroik. Pengabdiannya yang begitu besar terhadap bangsa sedikitnya tercermin dalam petuah tersebut. Kepribadian yang mencerminkan keberanian membela bangsa serta ikhlas meskipun harus mengorbankan nyawa tersebut patut diteladani.

Ahmad Yunus Mokoginta, nama yang baru saya kenal ketika menginjakkan kaki di bangku kuliah. Nama ini begitu asing bagi anak muda yang lahir di era-awal 1990-an seperti saya. Kalaupun ada, itupun secuil informasi saja, bahwa beliau merupakan salah satu tokoh asal Bolaang Mongondow  yang berkiprah di kanca nasional.

Tahunya bahwa Ahmad Yunus Mokoginta merupakan orang Bolmong, ya, dari marganya. Mudah saja, karena semua yang bermarga Mokoginta, bisa dipastikan itu putra Bolaang Mongondow. Sama halnya ketika orang menyebut marga, Sitompul, Hutapea, Sitohang, dll itu dari Batak. Marga Kawilarang, Lasut, Worang, itu pasti dari Minahasa. Marga, Habibie, Uno, Jasin, Wartabone, dll, itu dari Gorontalo.

Sekitar 3 tahun lalu, di awal-awal masa kuliah, saya mulai menelusuri siapa Ahmad Yunus Mokoginta ini. Kalau di Bolaang Mongondow, nama beliau biasa disebut AY Mokoginta saja. Saking sering disebut AY Mokoginta, saya justru pernah salah kaprah, dengan menyangkah bahwa nama beliau adalah (maaf) “Aye Mokoginta”.

Belakangan saya baru tahu, penyebutan AY Mokoginta untuk Ahmad Yunus Mokoginta itu karena dipengaruhi budaya di Bolaang Mongondow sebagai bentuk penghormatan. Di Bolaang Mongondow ada budaya pantangan untuk “mo ratak tangoi guranga/guhanga” atau menyebut dengan lugas nama orang tua atau yang dituakan. Bagi orang Bolaang Mongondow menyebut nama orang tua secara langsung menimbulkan kesan negatif, tidak sopan. Tidak heran, dijaman saya sekolah dulu, ketika ada seorang teman yang menyebut nama orang tua saya, itu bisa menimbulkan perkelahian, seringkali justru berujung adu jotos dan saling serang bogem mentah.

Di Bolaang Mongondow bagi orang yang sudah berkeluarga/menikah atau mempunyai jabatan yang dijadikan status sosial, namanya sudah mulai disingkat dengan mengunakan huruf depan nama saja, kemudian disusul dengan marga. Kecuali Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Nikah, biasanya urusan yang berhubungan dengan pencatatan nama justru memakai nama singkatan seperti ini. Sedangkan nama panggilan untuk orang yang sudah menikah dan mempunyai anak, maka disematkan nama anaknya yang pertama. Kalau sudah mempunyai cucu, maka disematkan namanya memakai cucu pertama. Misalnya nama ayah saya; Djuliadi Tungkagi, biasanya di kartu undangan sering disebut  Dj. Tungkagi,  karena saya anak pertama maka nama panggilan sehari-hari ayah saya: Papa Donald. Seperti itu. Sempat juga saya berfikir, bahwa mungkin kebiasaan seperti ini yang membuat penulisan sejarah Bolaang Mongondow menjadi sukar untuk direkonstruksi, atau kalaupun bisa, pastinya membutuhkan kerja yang super-duper keras.

Kembali ke Ahmad Yunus Mokoginta, tanpa bermaksud untuk kurang sopan dengan penyebutan nama beliau, saya kira penyebutan nama beliau dengan lengkap akan lebih memudahkan kita untuk mengenal beliau dan seperti apa perjuangan dan peran serta beliau dikanca nasional hingga internasional.

Tanpa berniat untuk mengkultuskan individu – marga siapapun– saya hanya mencoba mengungkapkan secara jujur apa saja kiprah dan karya beliau dengan mengumpulkan berbagai informasi yang terserak di dunia maya. Tujuannya hanya satu, agar generasi muda Bolaang Mongondow menemukan patron untuk dijadikan teladan, serta menjadikan pemantik api semangat dalam meneruskan pembangunan Bolaang Mongondow lebih baik dimasa mendatang.

Semangat Patriotik Warisan Ayah

Ahmad Yunus Mokoginta lahir pada 28 April 1921, di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Kotamobagu sendiri memiliki arti Kota Baru yang sebelumnya berada di Desa Sia, Kotamobagu Utara sekarang. Karena terjadi gejolak dari penduduk yang menolak perampasan tanah oleh Belanda untuk perluasan kota, maka rencana perluasan kota dipindahkan di Kotamobagu sekarang, yang nanti terwujud pada tanggal 30 April 1907.

Beliau dilahirkan tepat dimana rasa kebangsaan dan keislaman mulai menggeliat di Bolaang Mongondow. Hal ini pasca masuknya Syarekat Islam pada tahun 1920, yang dibawah Maksun Lubis yang diutus langsung  H.O.S. Cokroaminoto untuk membuka cabang Syarekat Islam di Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat sekarang.

Lahir dari kalangan aristokrat Bolaang Mongondow, Yunus Mokoginta sering digambarkan sebagai orang yang tegas dan mempunyai disiplin tinggi. Darah keturunan kerajaan Ahmad Yunus Mokoginta dapat dari ayahnya Abraham Patra Mokoginta yang merupakan cucu sekaligus cicit raja Bolaang Mongondow. Neneknya Bua’ Dabo adalah putri Raja Abraham Sugeha. Sedangkan kakeknya Abo’ Mundung Mokoginta merupakan anak dari Abo’ Namug Mokoginta (Penghulu Passi) yang menikah dengan bua’ Mohondi, yang merupakan putri Raja Jacobus Manuel Manoppo.

Di beberapa catatan, Yunus Mokoginta dituliskan sebagai sosok yang senantiasa berbusana rapi hal yang khas bagi seorang pejabat negara dan pejabat militer. Raut wajahnya penuh wibawa namun ramah sebagai orang tua, serta ketika berbicara langsung tidak bertele-tele dan langsung fokus pada masalah yang dibicarakan kemudian menguraikannya secara sistematis.

Pada usia 5 tahun, sekitar tahun 1926, Yunus kecil dibawah ayahnya hijrah ke Jawa.  Bisa dibilang keberanian, militansi, serta kekuatan hati Yunus Mokoginta dikemudian hari merupakan hasil didikan dan teladan dari ayahnya, Abraham Patra Mokoginta. Ayahnya merupakan seorang Jogugu (Perdana Menteri) Kerajaan Bolaang Mongondow di masa Raja D.C Manoppo, yang “diasingkan” di Batavia oleh Belanda karena mendukung gerakan Syarekat Islam di Kotamobagu.

Di masa-masa pengasingan di Batavia inilah yang menumbuhkan semangat nasionalisme Abraham Patra Mokoginta. Kedekatannya dengan beberapa tokoh seperti Mohammad Husni Thamrin, Douwes Dekker dan Sam Ratulangi di Batavia inilah yang turut serta memupuk dan menyuburkan semangat nasionalismenya. Semangat seperti ini yang kemudian diturunkan kepada Ahmad Yunus Mokoginta.

Perjalanan Karir dan Perjuangan

Perjalanan pendidikan hingga karir Ahmad Yunus Mokoginta dimulai dari AMS pada masa perang pasifik dan menjadi Kopral Kadet KMA (Konninklijk Militaire Academie) Bandung sekitar tahun 1939, Menjadi Kapten TKR pada tahun 1945 bersama dengan AE Kawilarang meski kemudian berbeda pandangan, Wakil Komandan KRU X dengan pangkat Letnan Kolonel, menjadi Komandan Hijrah Divisi Siliwangi, menjadi Komandan CPM Djawa.

Saat pendudkan Jepang dan masa-masa menjelang dan setelah Proklamasi, terlibat dalam gerakan pemuda. Mokoginta bergerilya di Jawa Barat saat perang Revolusi. Pernah menajdi ajudan Jenderal Urip Sumohardjo. Serta pernah menjabat Komandan Polisi Militer Daerah Jawa, menggantikan Gatot Soebroto (1948-1950).

Panglima Teritorium VII Let Kol, Anggota Fact Finding Commission, Komandan SSKAD/SESKOAD Kolonel, Command and General Staff College Fort Leavenworth Kansas USA Brigjend, Deputy Menpangad, Pangandahan Sumatera Mayjend, Dubes Luarbiasa dan berkuasa penuh untuk Mesir,Libanon,Sudan dan Maroko Letjend, Dirut PT. Tri Usaha Bhakti, Penggagas Forum Study dan Komunikasi AD, Anggota Yayasan lembaga Kesadaran Berkonstitusi, Penandatangan Petisi 50 bersama Ali Sadikin dan Jendral Polisi Hoegeng, dkk.

Saat menjabat sebagai Komandan Tentara Tentorium di Indonesia Timur, AY Mokoginta bersama stafnya ditangkap oleh pasukan bekas tentang KNIL yang dilebur kedalam APRIS dibawah pimpinan Kapten Andi Azis.

Selain itu hasil nyata kerja AY Mokoginta selama bekerja di pulau sumatra juga patut dijempol. Mokoginta menjadi penginisiator lahirnya lembaga sosial yang mewakili kepentingan masyarakat adat di Sumatera Barat yang diberi nama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Mokoginta juga membuat suatu konsep pembangunan sumatera secara menyeluruh yang belakangan dikenal sebagai Plan Mokoginta. Mokinta juga turut memprakarsai pemugaran makam  Amir Hamzah  yang oleh sastrawan HB Jassin dijuluki Raja Penyair Pujangga Baru. Mokoginta  wafat tahun 1984 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata Jakarta.

Catatan Yang Katanya Hitam dari AY Mokoginta

Selain catatan putih dari AY Mokoginta sebagaimana yang penulis jelaskan diatas, terdapat juga informasi terkait “catatan hitam” dari tokoh ini selama beliau bertugas. Yang penulis maksud catatan hitam ini sengaja diberi tanda petik sebagai penegasan subjektifitas penilaian segelintir orang. Kalaupun apa yang dilakukan AY Mokoginta itu memang harus disebut sebagai catatan hitam. Informasi ini sengaja penulis hadirkan dalam catatan ini demi menjaga keberimbangan, minimal untuk meminimalisir pengkultusan kepada tokoh yang ditulis.

Dalam catatannya Dr.Alexander Tjaniago bertajuk “67 Tahun Republik Indonesia” disebutkan bahwa pada saat AY Mokoginta bertugas di Sumatra, di Gayo-Aceh atas Instruksi beliau sebagai Komandan Territoroium Sumatra, dilakukan pembunuhan besar-besaran terhadap PKI . Pada Oktober-November1965, sejumlah 6000 Manusia ( PKI ), dan seterusnya berjalan legalisasi pembunuhan, setiap Minggu 3000 Manusia (PKI) dibunuh, 10 500 Tahanan PKI di Sumatra-Utara kemudian semuanya dibunuh. 40 00 Buruh Plantage Teh dan Karet Tanjungmorawa bersama keluarga dibunuh habis, mereka PKI. ( Ann Laura Stoler, “Capitalism and Confrontation in Sumatra’s Palantation Belt.1870-1979″, Ann Arbor 1995).

Sumber:

El-qudsi, Achsin. Kesederhanaan Marsekal Pertama Santos Mokoginta. Tersedia pada  http://sosbud.kompasiana.com/2010/07/14/kesederhanaan-marsekal-pertama-purn-santos-mokoginta-193832.html di akses 10 Desember 2013

Tangi, Ilham Ambo. Menolak Kolonialisme, Menonton Film Barat di Kota Makasar Tahun 1950-an. Makalah ini dipresentasikan di ITP International Symposium, Kyoto University Jepang, 2-6 Desember 2011.

Tjaniago,  Dr.Alexander. 67 Tahun Republik Indonesia. Tersedia pada http://jakarta45.wordpress.com di akses 10 Desember 2013

http://id.wikipedia.org/wiki/LKAAM diakses 10 Desember 2013

http://www.anakpesisir.com/2012_11_01_archive.html

 

“Expansionisme Brutal” Danau Moat ?

KONFLIK tapal batas memang bukan barang langkah di Negeri ini. Tapal batas belakangan menjadi tolok ukur penegasan teritorial. Bahkan tak jarang persoalan tapal batas seringkali meluber hingga ke masalah penegasan identitas kewilayahan.

Pembagian batas wilayah serta penentuan tapal batas di Negara ini sejatihnya merupakan produk penjajah. Sebelumnya wilayah kekuasaan di nusantara bersifat cair, dalam artian tidak mengenal batas wilayah secara pasti, karena yang dikuasai bukan wilayahnya melainkan orangnya. Bolaang Mongondow sendiri baru mengenal apa itu batas wilayah (enclave) nanti tahun 1901.

Penentuan batas-batas wilayah ini dimulai setelah masuknya Gubernemen Belanda di Bolaang Mongondow. Dari sinilah mulai dikenal swapraja-swapraja diantaranya: swapraja Bolaang Mongondow, swapraja Bintauna, swapraja Bolaang Uki, dan swapraja Kaidipang Besar. Akibat penentuan enclave, wilayah Rololuo (Doloduo) yang sebelumnya milik Kerajaan Bintauna ditukar dengan Batulintik miliknya Kerajaan Bolaang Mongondow.

Masuknya Gubernemen Belanda ini pula memberikan penegasan bahwa Bolaang Mongondow dikuasai seutuhnya. Bisa dikatakan pula Bolaang Mongondow baru dijajah secara menyeluruh nanti pada tahun 1901 ini.

Sejauh ini, permasalahan tapal batas di Bolaang Mongondow Raya (Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, dan Kota Kotamobagu) masih banyak yang belum terselesaikan. Baik permasalahan tapal batas di internal wilayah Bolaang Mongondow Raya saja maupun dengan daerah tetangga.

Diantara permasalahan tapal batas tersebut, konflik tapal batas antara Bolaang Mongondow Timur dan Minahasa Selatan belakangan menjadi topik hangat dibahas media se-Sulawesi Utara. Tidak jarang permasalahan tapal batas ini dikait-kaitkan dengan agenda pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR). Perundingan demi perundingan telah dilakukan kedua daerah untuk mencari solusi terkait permasalahan ini. Kedua wilayah pun sudah menyepakati beberapa titik batas wilayah. Namun diantara kesepakatan tersebut, permasalahan danau moat seakan tidak berujung. Dari banyak perundingan pembahasan danau moat selalu mandeg. Mengapa demikian? Tulisan ini coba mengungkapkan sisi lain kepemilikan danau moat.

Sebuah berita di manado.tribunnews.com berjudul “Masalah Tapal Batas Minsel Boltim Sudah Ada Kesepakatan” yang menjelaskan tentang kesepakatan antara Boltim-Mitra terkait sengketa danau moat perlu dikritisi.

“Pada pertemuan kemarin, akhirnya Boltim yang diwakili oleh Asisten I, menyepakati sesuai dengan permintaan dari Pemkab Minsel,” jelas Tusrianto Rumengan, Kabag Pemerintahan Minsel. Ia menambahkan, yang disepakati adalah, batas danau diambil garis lurus, membelah danau, namun hanya beberapa persen saja yang masuk wilayah Minsel. “Jadi pesisir yang masuk di Wilayah Minsel, itu masuk wilayah administrasi Minsel, dan dikelola oleh Minsel, juga pengurusan administrasinya juga, kalau mau bikin usaha, urus di Minsel, ” kata dia. (baca:http://manado.tribunnews.com/2013/12/02/masalah-tapal-batas-minsel-boltim-sudah-ada-kesepakatan)

Permintaan Pemkab Minsel yang diaminkan Pemkab Boltim yang diwakili Asisten 1 sebagaimana dijelaskan dalam berita tersebut jelas merupakan petanda kekalahan Boltim dalam mempertahankan wilayah danau moat seutuhnya. Permintaan Pemkab Minsel yang disepakati Pemkab Boltim tersebut adalah, batas danau diambil garis lurus membelah danau, meski hanya beberapa persen saja yang masuk wilayah Minsel.  Ketika acuan hukum tapal batas tersebut selesai disusun Permendagri secara otomatis Boltim akan kesulitan lagi mengklaim kepemilikan seutuhnya danau moat. Padahal sebelumnya kedua sebelum adanya pemekaran, wilayah danau moat seutuhnya merupakan milik Bolaang Mongondow.

Wakil Bupati Boltim, Medy Lensun juga sudah menegaskan bahwa danau moat milik Boltim seutuhnya. “Soal Boltim-Minsel, tidak ada masalah dan danau Moaat memang masuk boltim secara menyeluruh,” tegasnya. (baca: http://manado.tribunnews.com/2013/11/28/lensun-tak-ada-masalah-danau-moat )

Keinginan Pemkab Minsel agar tapal batas ditarik lurus memotong sebagian danau moat sebagaimana yang disampaik Kabag Pemerintahan, Pemkab Minsel Tusrianto Rumengan dalam analisa saya terinsiprasi dari tulisan sejarah. Lebih tepatnya tulisannya ML Maukar, SH., seorang penulis asal Minahasa yang juga mantan Hukum Besar/Kewedanan Motoling. Saya pernah menulis permasalahan danau moat ini di situs lenteratimur.com setahun lalu, tepatnya pada Desember 2012, dengan judul “Danau Moat Siapa Punya?”

ML Maukar, mengatakan bahwa konflik antara Bolaang Mongondow dan Minahasa terkait status Danau Moat adalah kisah lama yang sempat mencuat kembali pada 1968. Menurut penulis buku penyusun Sejarah Kecamatan Modoinding ini, Danau Moat telah dibagi dua dengan persetujuan Raja Bolaang Mongondow. Pembagian itu dimulai dari hulu sungai Poigar, ditarik garis lurus ke tengah danau, sampai di seberang pada titik yang ditandai dengan tumpukan-tumpukan batu yang ditancapkan tiang besi.

Kemudian, dengan perintah Gubernur Sulawesi Utara pada 9-12 Maret 1968, kedua belah pihak, yakni pemerintah Minahasa dan Bolaang Mongondow, duduk semeja di Desa Guaan Kecamatan Modayag. Tujuannya untuk merundingkan tapal batas antara kedua kabupaten.

Bisa diduga berdasarkan hal tersebut, sehingga saat ini sebagian Danau Moat termasuk dalam wilayah Minahasa. Ini dapat dilihat dari peta batas administratif antara kedua wilayah pada 2011.

Peta Batas Administratif Bolaang Mongondow Timur-Minahasa Selatan tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Tata Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Peta Batas Administratif Bolaang Mongondow Timur-Minahasa Selatan tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Tata Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Kisah sengketa tapal batas kedua wilayah ini bisa dibilang memang bukan hal baru. Masing-masing kubu selalu berusaha menegaskan batas teritorialnya. Untuk itu referensi sejarah yang otentik pun diperlukan untuk dijadikan landasan dalam penyelesaian sengketa.

Meski bagi masyarakat Bolaang Mongondow, Danau Moat merupakan miliknya secara utuh. Namun bagi Minahasa, danau ini diyakini telah dibagi dua oleh Residen Manado Van Rhyn pada 1938.

Akan tetapi, jika dikatakan Danau Moat telah dibagi dua pada 1938 atas persetujuan Raja Bolaang Mongondow, hal tersebut justru bertolak belakang dengan peta 1938. Di peta tahun tersebut, Danau Moat sepenuhnya masuk ke dalam wilayah teritori Kerajaan Bolaang Mongondow.

Peta Batas Bolaang Mongondow-Minahasa tahun 1938. Sumber: Overzichtelijke wegenkaart der Minahasa.

Peta Batas Bolaang Mongondow-Minahasa tahun 1938. Sumber: Overzichtelijke wegenkaart der Minahasa.

Kalaupun dalam perundingan di Desa Guaan Kecamatan Modayag pada Maret 1968, permasalahan tapal batas kedua wilayah telah diselesaikan. Belum ada bukti otentik yang secara pasti menjelaskan bahwa sebagian wilayah danau moat telah diberikan Bolaang Mongondow kepada Minahasa. Pada peta Bolaang Mongondow-Minahasa tahun 1971 berikut misalnya, danau moat masih milik Bolaang Mongondow.

Peta Batas Bolaang Mongondow-Minahasa tahun 1971. Sumber: KITLV.

Peta Batas Bolaang Mongondow-Minahasa tahun 1971. Sumber: KITLV.

Pada peta ini, Danau Moat masih tetap berada sepenuhnya di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan letak di tepi garis batas wilayah.

Saya kira dokumen-dokumen sejarah ini penting dijadikan acuan untuk memulai diskusi sejarah. Bukan niatan untuk menyingkap kembali tabir kelam antar kedua wilayah. Melainkan tujuannya semata untuk menghamparkan bukti demi menyelesaikan sengketa, agar tidak aka ada lagi yang merasa dirugikan.

Jangan sampai terjadi sebuah pengklaiman wilayah dengan cara sewenang-wenang atau “Expansionisme Brutal” mengutip bahasanya Ingenieur Oemar Mokoginta. Hal ini disampaikan Ingenieur Oemar Mokoginta dalam surat terbuka kepada Gubernur Sulawesi Utara. Dimana dalam arsip tersebut dijelaskan bahwa Danau Moat sepenuhnya milik Bolaang Mongondow. (***)

Ancaman “Petaka” Dibalik Postingan Ibrahim Waworuntu

ImageKopi postingan akun facebook Ibrahim Waworuntuh di grup Radar Manado Berita Biro Bolmong Raya….”____Oi sdh ada kajian Lolayan rupa,,,,Kalau menurut kita Lolayan tepat gabung KK,,,(Krn budayanya berbeda),,,,,Maju teruss PBMR yess,,,BOLTENG yesss,,,,,,”  dan “”__,,Mendukung sepenuhnya Passi-Lolayan gabung KK,,,(Tdk cocok gabung BOLTENG, krn beda budaya),,__”

Saya tidak mempermasalahkan pendapat tentang bergabungnya Lolayan ke KK. itu sah-sah saja, dan merupakan kekayaan dalam perang wacana, selama itu punya landasan jelas tentunya. agi saya dimanapun Lolayan digabungkan, itu tdk jadi persoalan, selama alasannya jelas dan berdasarkan kajian akademik yang matang.

Namun untuk alasan sensitf saya kira perlu dikritisi. Misalnya pandangan bahwa Lolayan lebih cocok masuk KK dan tidak cocok masuk Bolteng karena budayanya berbeda. MAKSUDNYA…??????

Bagi yang mempunyai nalar sehat, dengan mercermati kalimat ini pasti akan berasumsi bahwa, Lolayan (Mongondow) tidak cocok digabungkan dengan Bolteng (sebagian besar bukan Mongondow) karena semata-samat alasan perbedaan budaya, beda suku. Saya yakin postingan ini pasti punya maksud terselubung. Saya berani katakan mempunyai maksud terselubung karena postingan penolakan penggabungan Lolayan ke Bolteng karena alasan berbeda budaya sudah diposting lebih dari satu kali, jelas ada unsur kesengajaan. Lebih tepatnya sengaja untuk mewacanakan ini.

Saya sendiri belum begitu paham apa maksud terselubung dari postingan ini. Yang jelas, tujuan postingan ini dalam analisa saya justru semakin memperjelas, bahwa ada upaya untuk membuat Bolteng dikuasai satu budaya saja (budaya mayoritas). Yang bahayanya hal ini justru mengarah pada upaya penguasaan tanah dari pemilik tanah itu sendiri (dalam hal ini mongondow). Ini ujung-ujungnya justru berdampak pada kesenjangan sosial-ekonomi di wilayah itu. Apa bedanya dengan perampasan atau penjajahan terselubung?

Tidak penting bagi saya, siapa sosok asli makhluk “gaib” yang mengunakan akun IW ini. Namun bagi saya postingannya tersebut cukup berbahaya dalam menjaga stabilitas di BMR. Postingan ini tersirat makna yang justru menuai ancaman “petaka” dimasa mendatang. Saya tidak ingin rakyat BMR berfikir bahwa kehadiran etnis pendatang di BMR justru membawa negatif, dengan kesan merasa tertindas. Saya sangat “ngeri” membayangkan jika saja rakyat BMR merasa tertindas di rumah sendiri. Semut yang dipandang lemah-pun akan berusaha melawan dengan gigitan jika terinjak atau rumahnya diganggu.

Kasus-kasus yang berbau –SARA- yang pernah terjadi di negeri ini sudah cukuplah membuat kita dewasa. Belum hilang dari ingatan kita tragedi Sampit di Kalimantan Tengah. Serasa belum kering air mata akibat duka dari tragedi yang memakan ribuan korban akibat perang etnis suku Dayak dan Madura tersebut.

Berkaca dari tragedi sampit ini, banyak Versi tentang latar belakang tragedi ini. Diantara sebab yang menyulut pertikaian di sampit ini yang saya kutip untuk Anda, diantaranya: sebab suku Dayak di Kalteng begitu kalap dalam menghadapi warga Madura, ada versi yang mengungkapkan bahwa karena kecemburuan sosial ekonomi. Selain itu suku Dayak di Sampit selalu “terdesak” dan selalu mengalah. Dari kasus dilarangnya menambang intan di atas “tanah adat” mereka sendiri karena dituduh tidak memiliki izin penambangan. Ada juga kasus pembunuhan orang dayak yang justru akibat aksi premanisme Etnis Madura yang merugikan masyarakat Dayak karena. Etnis madura yang juga punya latar belakang budaya kekerasan ternyata menurut masyarakat Dayak dianggap tidak mampu untuk beradaptasi (mengingat mereka sebagai pendatang). Sering terjadi kasus pelanggaran “tanah larangan” orang Dayak oleh penebang kayu yang kebetulan didominasi oleh orang Madura. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu perang antar etnis Dayak-Madura. (baca: http://www.mentari.biz/peristiwa-memicu-tragedi-sampit-dayak-vs-madura.html)

Menurut Prof. Hendro Suroyo Sudagung, dalam disertasinya bertajuk Migrasi Swakarsa Orang Madura ke Kalimantan Barat, bahwa pertikaian yang sering terjadi antara Madura dan Dayak dipicu rasa etnosentrisme yang kuat di kedua belah pihak. Semangat persukuan inilah yang mendasari solidaritas antar-anggota suku di Kalimantan. Situasi seperti itu diperparah kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda, bahkan mungkin berbenturan. Misalnya, adat orang Madura yang membawa parang atau celurit ke mana pun pergi, membuat orang Dayak melihat sang “tamu”-nya selalu siap berkelahi. Sebab, bagi orang Dayak, membawa senjata tajam hanya dilakukan ketika mereka hendak berperang atau berburu. Tatkala di antara mereka terlibat keributan dari soal salah menyabit rumput sampai kasus tanah amat mungkin persoalan yang semula kecil meledak tak karuan, melahirkan manusia-manusia tak bernyawa tanpa kepala. (Sumber: www.liputan6.com ).

Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah sampit tersebut. Tujuannya agar jangan sampai kita mengulang tragedi suram, ditengah bangsa saat ini yang butuh persatuan karena mulai tergerus oleh disintegrasi. Pertikaian atau perang atas nama apapun tidak akan pernah dimaafkan. Meski begitu, kita tidak bisa memungkiri bahwa pemantik konflik terutama antara etnis pribumi dan pendatang akan selalu ada, sehingga apinya juga sewaktu-waktu bisa menyalah. Tugasnya kita semua adalah meredam itu. Bagaimana caranya? Itu butuh kesadaran kita semua.

Mungkin, sudah saatnya kita mulai merenungi falsafah bijak leluhur kita, “dimana kaki berpijak disitu langit dijunjung”. Semoga dengan memahami falsafah tersebut, kita akan tetap memandang dalam bingkai “ika” (persatuan) meskipun sejatinya kita “bhineka” (berbeda). Bhineka tunggal ika, berbeda namun tetap satu jua. Natua dega..!!

MENGHADANG PBMR DENGAN CARA KONSTITUSIONAL

Oleh: Muhamad Triasmara Akub

GambarTidak habis bahan untuk membicarakan isue PBMR, selalu saja ada celah yang entah itu diciptakan atau secara alamiah muncul karna ketidaksiapan kita menyambut PBMR. Melihat pemberitaanhttp://harianmetro.co.id/index.php/2013-02-02-05-25-09/bolmong-raya/11670-dinilai-belum-memadai-wilayah-kotamobagu-bakal-ditambah#.Uo-FJayb8tZ dengan isi pemberitaan yang secara khusus menyinggung isue digabungkannya kecamatan passi dan lolayan ke Kota Kotamobagu untuk menopang perjuangan dibentuknya PBMR mungkin membuat sebagian kalangan manggut-manggut saja, tapi secara pribadi saya melihat justru ini akan menghambat perjuangan PBMR yang dilakukan secara konstitusional.

Syarat Ibukota Propinsi

Dalam PP 78 Tahun 2007 terlampau jelas dan konkrit diberikannya syarat suatu calon ibukota propinsi, membaca Pasal 12 ayat (1) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten. Ayat (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota. Ayat (3) Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.

Dengan begitu jelaslah apa syarat menetapkan suatu ibukota propinsi, dalam PP dimaksud tidak ada satupun membahas tentang berapa sebenarnya syarat luas wilayah calon ibukota propinsi. maka tentang luas wilayah kotamobagu yang menjadi permasalahan saya melihat kita akan berdebat tanpa ujung pangkal yang jelas untuk berkesimpulan layak atau tidaknya KK menjadi ibukota propinsi. Untuk masalah ini saya berharap akan ada suatu kajian terkhusus kajian tata ruang yang secara konverhensif mengulas persoalan tersebut.

Design Kotamobagu bukan tujuan untuk PBMR

Jika kita mau konsisten dengan pernyataan bahwa luas wilayah KK memang tidak representatif, dan harus ditambahkan beberapa kecamatan yang berbatasan langsung dengan KK untuk memenuhi syarat KK sebagai ibukota propinsi, maka ada masalah serius yang harus kita kaji kembali, yaitu dibentuknya beberapa kab/kota di Bolaang Mongondow Raya yang katanya untuk tujuan didirikannya suatu Propinsi, karna sekarang telah terbukti bahwa design Kotamobagu tidak layak menjadi ibukota propinsi karna wilayahnya kecil dan tidak menunjang menjadi suatu ibukota propinsi. Apakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemekaran KK tidak mengkaji hal ini? Atau jangan-jangan KK diperjuangkan untuk sekedar mekar saja dan PBMR sebenarnya bukan tujuan dari pemekaran wilayah di BMR? Sekelumit pertanyaan ini terpaksa saya lontarkan untuk mencari jawaban apa sesungguhnya yang terjadi dengan daerah ini, apakah kita harus mempersalahkan rezim terdahulu karna tidak cakap mengurus pemekaran wilayah? Hal ini harus menjadi perhatian yang sangat serius oleh kita terkhusus ke P3BMR karna bukan tidak mungkin disatu masa mendatang pertanyaan yang sama akan menghampiri mereka, karna salah kaji atau semacamnya PBMR dinyatakan sebagai suatu produk yang gagal total.

Problematika Hukum berdampak ke PBMR

Setelah saya menelaah, ada persoalan menarik yang mungkin luput dari penglihatan khalayak. Jika kecamatan Passi dan Lolayan digabungkan ke KK maka konsekuensi logisnya adalah UU pembentukan KK harus direvisi. Secara tidak langsung jika skenarionya seperti ini maka usulan PBMR harus dipending terlebih dahulu. Tidak logis kiranya 5 kab/kota yang mengusulkan menjadi suatu propinsi yang baru, mau dibahas dan disahkan tapi disisi lain salah satu daerahnya masih bermasalah karna harus mengubah dahulu UU pembentukannya akibat dari ketambahan wilayah. Hemat saya kita harus menyelesaikan problem ketambahan wilayah di KK terlebih dahulu baru membicarakan usulan PBMR. Tentunya jika isue ini harus direalisasikan.

Daluwarsa Hukum

Sebelumnya saya telah menulis tentang masalah ini, tapi menurut saya hal ini perlu kembali diungkapkan agar ada kesepakatan bersama akan problem yang kita hadapi.
Berkas usulan PBMR menurut saya akan daluwarsa jika hal ini tidak diselesaikan oleh anggota DPR periode sekarang ini (2009-2014). Artinya jika sampai masa jabatan DPR periode sekarang tidak juga memparipurnakan usulan RUU PBMR menjadi UU, maka usulan RUU tersebut tidak bisa dibahas oleh DPR periode berikutnya (2014-2019). Tidak akan mungkin suatu usulan akan berlaku seumur hidup tanpa mengenal masa Daluwarsa Hukum. Setiap perundang-undangan di Republik ini memiliki masa daluwarsanya, tidak terkecuali RUU sebagai suatu produk politik hukum kita. Fakta yang bisa saya tambahkan untuk memperkuat argumentasi saya sebelumnya adalah pada Pemilu Legislatif tahun 2014 akan diikuti oleh 11 partai nasional ditambah 3 partai lokal (khusus aceh). Paripurna usulan RUU PBMR sebelumnya hanya disetujui oleh 9 fraksi (PAN, GOLKAR, PDIP, PKB, PPP, PKS, GERINDRA, DEMOKRAT, HANURA) yang saat sekarang eksis di senayan. Jika 3 parpol lainnya (PKPI, NASDEM, PBB) yang menjadi peserta pemilu sekarang disamping 9 partai lainnya lolos ke senayan (Periode 2014-2019) maka secara hukum RUU PBMR kehilangan legitimasi Hukum. Karna bagaimana mungkin mereka (3 parpol) itu melewatkan fase awal persetujuan fraksi untuk membahas RUU ini bersama pemerintah dan langsung mau menyetujui fase akhir yaitu persetujuan PBMR dan 64 DOB lainnya menjadi Propinsi, kabupaten maupun kota? Saya menganalisa bahwa usulan PBMR dan 64 DOB lainnya harus melakukan usulan kembali untuk dibahas oleh DPR periode berikutnya.

Cerdas menghambat PBMR dengan cara yang Konstitusional

Melihat perkembangan ini, saya menduga ada aktor intelektual yang sangat cerdas dengan cara yang sah dan konstitusional mau menghambat PBMR. Tidak mudah menganalisa persoalan ini, apalagi menentukan siapa aktor intelektual dibelakang semua problematika PBMR. Dengan “modus” penambahan wilayah KK agar relevan menjadi Ibukota PBMR kelak merupakan cara yang secara hukum sah dan konstitusional, tapi maksud tersebut menurut saya adalah cara yang paling ampuh menghambat PBMR tanpa pertumpahan darah. Akan ada suatu masa dimana beberapa orang menolak bertanggung jawab akan molornya pembentukan PBMR karna alasan ibokota yang tidak representatif jika tidak ditambah wilayahnya, dengan alasan kita harus menunggu terlebih dahulu revisi UU KK baru akan berjuang untuk pembentukan PBMR, dan alasan-alasan lainnya yang demi suatu argumentasi yang masuk akal dengan tujuan mengibuli aspirasi rakyat BMR. Semoga P3BMR, para Bupati/Walikota dan semua yang berkepentingan atas PBMR tidak terjebak dengan skenario jahat tersebut.

Solusi yang saya tawarkan

Saya tidak ingin mengkritik suatu kebijakan tanpa memberikan solusi atasnya, dengan melihat problem PBMR yang cukup pelik ini saya memberikan solusi yang secara singkat dalam beberapa point berikut ini:
Pertama: jika ingin PBMR terwujud dalam waktu dekat, maka usulan ditambahkannya Kecamatan Lolayan dan Passi ke KK dipending dahulu. Jika hal ini dipaksakan maka konsekuensinya PBMR tidak mungkin akan terwujud dalam waktu dekat, toh P3BMR bisa mendebat siapapun yang menambahkan syarat luas wilayah KK yang tidak representatif menjadi ibukota PBMR karna dalam PP 78 Tahun 2007 hal ini tidak diatur. Mengacu ke asas legalitas, seharusnya argumentasi P3BMR dan siapapun yang peduli akan pembentukan PBMR ini bisa diterima secara nalar dan keilmuan hukum. Disamping itu jika PBMR telah terwujud lebih dahulu, maka proses selanjutnya masih bisa untuk mengubah luas wilayah KK sebagai ibukota propinsi;
Kedua: saya menyarankan kepada P3BMR dan pimpinan wilayah untuk berkonsultasi ke tokoh yang benar-benar paham akan pemekaran wilayah, jika hal ini tidak dilakukan maka hasilnya akan seperti sekarang ini dimana kita sering di obok-obok tanpa dasar yang jelas, dan parahnya jika kita menerima begitu saja. Pada acara halal bil halal tahun kemarin yang dilaksanakan RPIBM jakarta, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang hadir saat itu berucap akan mendukung sepenuhnya perjuangan pembentukan PBMR. Tapi sampai sekarang ini saya tidak pernah mendengar ada tokoh mongondow ataupun pihak yang berkepentingan masalah PBMR berkomunikasi atau silaturahmi dengan beliau. Beliau sangat berkompeten dalam penyelesaian masalah ini, beliau pakar hukum tata negara dan urusan PBMR sangat erat bersinggungan dengan persoalan tersebut. Lepaskanlah ego kepartaian atau apapun namanya demi kepentingan PBMR. Jika mau berkonsultasi dengan beliau saya yakin beliau tidak menitipkan syarat warga mongondow yang dibantu harus pindah pilihan atau menjadi kader Partai Bulan Bintang;

Ketiga; solusi lain yang saya tawarkan adalah mendorong setiap jaringan politik lokal maupun nasional untuk bahu membahu mewujudkan PBMR. Hal yang substansial tidak terlihat adalah penggalangan dukungan dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten bahkan secara nasional. Dengan tempo waktu yang bisa dibilang sangat mepet ini, belum terlambat jika P3BMR mau sungguh-sungguh bergerak. Kumpulkan setiap potensi yang ada dan bergerak cepat serta terukur.
Keempat; jika panitia maupun pimpinan wilayah berkesimpulan bahwa PBMR tidak akan terwujud dalam waktu singkat, maka benahi dulu segala persoalan yang kita hadapi sekarang. Jika lewat 2014 usulan kita juga akan masuk daluwarsa hukum, maka moment ini kita gunakan untuk introspeksi saja dahulu. Berhubung usulan itu harus diajukan kembali, tidak ada salahnya jika Lolayan dan Passi dikaji secara konverhensif. Jika memang harus digabungkan ke KK yah digabungkan saja walaupun konsekuensinya usulan PBMR akan terhambat. Selesaikan masalah ini secepat mungkin, lalu buat kajian dan proposal yang baru untuk memperkuat legal study dan legal draft PBMR. Setelah itu kita fight bersama-sama untuk kepentingan PBMR.

Demikian tulisan singkat saya, semoga kita semua mendapatkan pencerahan demi terwujudnya PBMR. Yang ingin membantah argumentasi saya dipersilahkan, semoga diskusi kali ini membawa kita ke suatu dimensi pengembangan intelektual dan menyingkirkan egosentris kedaerahan. (***)

Keterangan Foto: Peta Kotamobagu (ppsp.nawasis.info )

KELUAR DARI SKENARIO BELANDA: PASSI GABUNG KOTAMOBAGU, LOLAYAN MENYATU DENGAN DUMOGA; LOLAK IBUKOTA PBMR

Oleh: Sumardi Arahbani

GambarPenataan daerah di jaman Indonesia merdeka; dalam bentuk provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan, cenderung mewarisi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pulau Jawa adalah contoh sempurna dari warisan penataan Belanda itu. Hingga Hindia Belanda bubar, penataan daerah untuk daerah luar Jawa belum sepenuhnya selesai, terutama untuk daerah-daerah swapraja. Termasuk penataan daerah lima swapraja yang berada di bawah onderafdeeling Bolaang Mongondow.

Penataan daerah untuk swapraja-swapraja di onderafdeeling Bolaang Mongondow sebenarnya sudah ditandai dengan adanya garis batas administratif yang relatif jelas. Swapradja Bolaang Mongondow diposisikan sebagai lanskap yang dibagi ke dalam empat distrik; yaitu distrik Bolaang, distrik Kotaboenan, distrik Mongondow dan distrik Dumoga. Swapraja Bolaang Itang dan Kaidipang ditempatkan sebagai distrik, disatukan menjadi lanskap Kaidipang Besar. Jadi, swapradja Bolaang Itang dan Kaidipang disetarakan degan distrik-distrik di swapradja Bolaang Mongondow. Sementara dua swapradja yang lainnya yaitu Bintaoena dan Bolaang Oeki masing-masing ditempatkan sebagai lanskap tanpa dibagi ke dalalam sejumlah distrik.

Kalau kita proyeksikan ke kondisi sekarang; di antara empat distrik di lanskap Bolaang Mongondow hanya bekas wilayah distrik Kotabunan yang saat ini bekas teritorinya relatif sejajar atau sebangun dengan daerah otonom kabupaten; yaitu kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sementara tiga distrik di lanskap Bolaang Mongondow yang lainnya; Bolaang, Mongondow dan Dumoga jejak pewilayahannya sangat cair dan kacau. Sedangkan tiga lanskap berikutnya yang bermetamorfosa dalam bentuk daerah otonom Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dinamika pewilayahannya cenderung normal. Kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, hanya swapradja Bolaang Mongondow yang teritorialnya terbagi-terbagi ke dalam banyak daerah otonom baru. Sementara swapradja yang lainnya justru mewarisi sebagian bekas teritori swapradja atau lanskap Bolaang Mongondow

Distrik Dumoga sebagai contoh, lewat penataan daerah oleh pemerintah Hindia Belanda memiliki teritori yang meliputi seluruh wilayah Dumoga saat ini, sebagian wilayah kecamatan Lolayan berbatasan dengan Kotamobagu dan daerah-daerah pesisir Selatan dari daerah-daerah sekitar Kombot hingga Molibagu. Teritori distrik Dumoga yang ada di pesisir Selatan, saat ini seluruhnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang sering diidentifikasi sebagai metamorfosa swapradja atau lanskap Bolaang Oeki.

Sekarang, teritori distrik Dumoga hanya menyisakan wilayah yang menjadi konsentrasi pemukiman penduduk yang berasal dari luar Bolaang Mongondow lewat program tansmigrasi sejak tahun 1950-an. Maka terciptalah Dumoga sebagai sebuah identitas politik dan wilayah yang benar-benar baru. Lembah Dumoga yang dalam mitologi adalah ruang asal-usul [genesis] leluhur orang Mongondow, saat ini perlahan menjauh dari jangkauan kuasa orang Mongondow.

Bagaimana dengan keadaan dua distrik di swapradja Bolaang Mongondow lainnya; yaitu distrik Mongondow dan Bolaang? Rupanya ‘proyeksi’ teritori yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda secara tidak sadar mengendap dalam nalar sejumlah pemimpin Mongondow. Gagasan penggabungan wilayah Passi-Lolayan ke Kota Kotamobagu oleh wakil walikota Kotamobagu Jainudin Damopolii dan bupati Bolaang Mongondow Salihi Mokodongan adalah contohnya. Apabila nantinya wilayah Passi-Lolayan bergabung dengan Kota Kotamobagu, maka warisan teritori yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda benar-benar terwujud. Kalau di jaman Hindia Belanda namanya distrik Mongondow, nantinya bernama kabupaten Kotamobagu.

Dengan demikian bekas wilayah lanskap Bolaang Mongondow akan memiliki tiga wilayah daerah otonom yang sejajar dan sebangun dengan wilayah distrik yang sudah ditata oleh pemerintah Hindia Belanda. Yaitu Kab Bolaang Mongondow Timur yang merupakan metamorfosa distrik Kotabunan; Kota Kotamobagu metamorfosa distrik Mongondow dan Kab Bolaang Mongondow metamorfosa distrik Bolaang. Serta menyisakan satu teritori yang liar dan cair yang cenderung ‘emoh’ mengikuti alur penataan teritori Hindia Belanda; yaitu lembah Dumoga. Dumoga yang diproyeksikan menjadi Kab Bolaang Mongondow Tengah akan menjadi satu-satunya daerah otonom yang wilayahnya menyimpang dari pola penataan daerah ala pemerintah Hindia Belanda.

Lantas apa hubungannya gagasan penggabungan Passi-Lolayan dengan cita-cita rakyat Bolaang Mongondow untuk mewujudkan PBMR? Apakah memang benar dalam rangka memenuhi syarat Kota Kotamobagu sebagai calon Ibu Kota PBMR? Ataukah hanya perwujudan endapan alam pikiran yang bergerak dalam alam bawah sadar pemimpin Mongondow warisan praktik kolonial Belanda.

Terlepas dari apakah nantinya seluruh wilayah Kecamatan Passi-Lolayan-Bilalang, atau hanya sebagian wilayah desa-desa tertentu yang akan masuk ke Kota Kotamobagu; alasan penggabungan Passi-Lolayan ke kota Kotamobagu sebagai syarat untuk memenuhi luasan sebagai calon Ibu Kota provinsi sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat dari aspek regulasi. Kalau memang dari sisi perencanaan idealnya diperlukan lahan seluas 100 hektar untuk pengembangan ibukota provinsi apakah memang harus dengan cara menggabungkan wilayah Pasi-Lolayan?

Mengenai aspek yang menyangkut detail perencanaan perlu ada penjelasan dari pihak pemerintah yang terkait. Apakah hanya desa-desa tertentu atau seluruh wilayah kecamatan Passi-Lolayan yang akan dimasukkan ke Kota Kotamobagu. Karena permasalahan ini terkait dengan peta dan interaksi dukungan masyarakat di dua wilayah tersebut. Mengenai luasan calon ibukota provinsi itu, secara umum kita bandingkan saja dengan Kota Gorontalo, ibu kota provinsi Gorontalo, yang memiliki luas 66, 5 km persegi, dengan Kota Kotamobagu yang salah satu versi disebutkan memiliki luas 184, 33 km persegi. Bandingkan juga dengan luas kota lainnya; Kota Manado dengan luas 154 km persegi, Kota Makasar 190 km persegi, DKI Jakarta 666 km persegi.

Penataan ruang atau wilayah Bolaang Mongondow di jaman Belanda itu memang dibuat sesuai dengan kepentingan kolonial, yaitu menempatkan Bolaang Mongondow sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari Minahasa dalam wilayah administrasi yang disebut Afdeeling Manado. Di mana wilayah Bolmong dan Minahasa sendiri adalah bawahan Asisten Residen dan Residen di Manado. Asisten Residen dan Residen itu kepanjangan tangan dari Gubernur Jenderal di Batavia [Jakarta]. Afdeeling Manado bersama empat Afdeeling lainnya, yaitu Afdeeling Gorontalo, Afdeeling Poso, Afdeeling Donggala, Afdeeling Sangire- Talaud, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam satuan wilayah administrasi yang bernama Residensi Manado.

Pola penataan daerah atau ruang yang di jaman Belanda itu mungkin cocok untuk keadaan jaman itu. Namun, ketika Indonesia merdeka dengan mengembangkan bentuk pemerintahan daerah yang baru di mana sistem Residensi warisan Belanda dihapuskan; pola penataan daerah atau ruang ala Belanda itu tentunya sudah tidak cocok lagi. Bolaang Mongondoww yang diperjuangkan terpisah dari Sulawesi Utara, lepas dari kendali kekuasaan di Manado di mana secara hirarki akan ditempatkan langsung berada di bawah Pemerintah Pusat; tentunya harus bisa lepas dari warisan praktik kolonial tersebut.

Karena memang pemerintah Hindia-Belanda itu dengan sadar menyatukan Bolmong dan Minahasa dalam satu teritorial Afdeeling Manado. Afdeeling Manado sendiri terdiri dari empat Onderafdeeling, yaitu Bolaang Mongondow, Amoerang, Tondano dan Manado. Dengan kata lain Bolmong dan Minahasa dalam alam pikiran kaum ambtenar waktu itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisah.

Kalau kita lihat secara historis, Bolaang Mongondow yang terdiri dari lima swapradja dan disatukan ke dalam empat lanskap, di jaman Hindia Belanda statusnya disejajarkan dengan Amoerang, Tondano dan Manado. Status lima swapradja Bolaang Mongondow hanyalah Onderafdeeling, seperti tiga daerah di Minahasa tersebut. Hal ini berbeda dengan penyatuan swapradja-swapradja yang ada di Sulawesi Tengah, yang disatukan dalam satuan administrasi Afdeeling Poso dan Afdeeling Donggala. Juga berbeda dengan perlakuan pemerintah Hindia Belanda atas Afdeeling Gorontalo dan Sangire-Talaud. Singkatnya, hanya Bolaang Mongondow yang memiliki status paling rendah dalam hirarki administrasi pemerintahan Hindia Belanda.

Kondisi saat ini dan perkembangan selanjutnya, bekas Afdeeling Poso dan Afdeeling Sangire -Talaud diperjuangkan untuk menjadi Propinsi, menyusul suksesnya bekas Afdeeling Gorontalo menjadi propinsi Gorontalo. Afdeeling Poso akan diperjuangkan menjadi Propinsi Sulawesi Timur dan afdeeling Sangire Talaud menjadi Propinsi Kepulauan Nusa Utara.

Dari sudut pandang sejarah itulah yang membedakan antara daerah-daerah di Sulawesi Tengah dengan Bolaang Mongondow, yang saat ini juga sedang berjuang mewujudkan DOB provinsi. Sulawesi Timur [Afdeeling Poso], memang tidak pernah disatukan dengan afdeeling Donggala yang berpusat di Palu. Hal ini berbeda dengan Bolaang Mongondow yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Minahasa dalam satuan adminitrasi Afdeeling Manado yang berpusat di Manado.

Di antara daerah-daerah itu hanya Bolaang Mongondow yang berstatus onderafdeeling di jaman Hindia Belanda, yang saat ini berjuang menjadi Provinsi. Sementara yang lainnya berstatus Afdeeling. Melihat jejak sejarah dan perkembangan saat ini, apabila Bolaang Mongondow berencana dijadikan Provinsi, mestinya harus bisa keluar dari pola penataan daerah ata tata ruang ala Hindia Belanda, bukan justru kembali ke jaman Belanda.

Maka, untuk keluar dari hegemoni Manado, akan salah arah kalau mengikuti pola penataan daerah atau tata ruang yang dibentuk Belanda, seperti gagasan Jainudin Damopolii dan Salihi Mokodongan. Kalaupun toh tidak bisa sepenuhnya keluar dari skenario warisan Belanda, mesti ada terobosan-terobosan baru, yaitu tempatkan wilayah pesisir sebagai Ibu kota PBMR, bukan daerah pedalaman seperti Kotamobagu yg merupakan simbol kekalahan dan peminggiran orang Mongondow.

Karena PBMR akan berpeluang terwujud setelah tahun 2025 sebagaimana desain penataan daerah yang sudah dibuat Pemerintah, mestinya penataan daerah atau ruang Bolaang Mongondow harus dirancang dalam pola yang strategis untuk menyambut perkembangan ke depan. Sebagai persiapan untuk menyambut perluang terwujudnya PBMR setelah tahun 2025 itu, setidkanya ada tiga pilihan atau skenario:

1. Kota Kotamobagu tetap sebagai calon Ibukota PBMR tanpa penggabungan Passi Lolayan ke Kotamobagu. Hanya desa-desa tertentu yang direncanakan untuk digabungkan, itupun atas pertimbangan yang matang. Pasi tetap berada di Kabupaten Bolmong, persoalan kesulitan pelayanan publik di atasi dengan model manajemen berbasis kawasan. Lolayan harus digabungkan ke Bolteng karena secara geografis posisinya terjepit. Kalau Lolayan tidak digabungkan ke Bolteng dan Bolteng berdiri tanpa Lolayan, maka sudah selesai klaim sejarah orang Mongondow. Dengan demikian hampir tertutup peluang berdirinya PBMR. Bolteng yg dikuasai orang luar Mongondow, tentunya emoh berada di PBMR, lebih aman dan nyaman tetap bergabung dengan Sulut.

2. Seluruh Pasi-Lolayan digabungkan dengan Kota Kotamobagu, dengan demikian Kota Kotamobagu berubah status menjadi Kabupaten Kotamobagu. Bolaang Mongondow Tengah akhirnya hanya terdiri dari Dumoga Raya. Orang Bolmong kehilangan klaim historis dan mitologis atas Dumoga. Perjuangan mewujudkan PBMR setelah 2025 akan mendapat hambatan, karena Bolteng lepas dari kuasa orang Mongondow. Dalam kondisi yang demikian, dengan optimisme bahwa orang luar Mongondow di Bolteng akan mendukung terwujudnya PBMR, mestinya yang dijadikan Pusat Bolaang Mongondow Raya bukan daerah pedalaman, melainkan daerah pesisir seperti Lolak. Lolak yang menghadap ke laut Sulawesi dipersiapkan untuk menjadi Ibukota PBMR. Kembalikan kedaulatan Bolaang Mongondow sebagaimana ketika di masa lampau pusat kekuasaannya ada di pesisir. Karena apabila Kabupaten Kotamobagu tetap menjadi Ibukota provinsi, maka akan berbatasan langsung dengan Minahasa Selatan. PBMR akan menjadi satu-satunya Provinsi yang ibukotanya berbatasan dengan provinsi lain. Pasti, di kemudian hari juga akan muncul pemikiran untuk memisahkan kembali Kotamobagu dari Kabupaten Kotamobagu membentuk Daerah Otonom Kota Kotamobagu yang baru; karena tidak lazim dan tidak ada Ibukota Provinsi berbatasan dengan provinsi lain.

3. Pasi digabungkan dengan Kota Kotamobagu, dengan demikian Kota Kotamobagu berubah status menjadi Kabupaten Kotamobagu. Wilayah Kotamobagu saat ini hanya menjadi kawasan Perkotaan yang merujuk pada PP tentang Kawasan Perkotaan, dan dibentuk dengan Perda Kabupaten Kotamobagu, bukan Daerah Otonom yang berdasarkan UU. Wilayah Lolayan digabungkan ke rencana Kabupaten Bolteng, dalam rangka memperkuat klaim orang Mongondow atas memori sejarah masa lalunya. Dengan bergabungnya Lolayan ke Bolteng, maka Bolteng tidak didominasi oleh orang luar Mongondow, di samping dalam rangka menjaga memori identitas sejarah Bolaang Mongondow atas Dumoga. Langkah yang demikian itu akan menguntungkan atau memudahkan upaya perjuangan mewujudkan PBMR setelah tahun 2025 nanti atau sebelum tahun itu sebagaimana keinginan rakyat Bolaang Mongondow. Melalui pola penataan daerah dan tata ruang yang demikian, tempatkan pesisir sebagai calon Ibukota provinsi ke depan. Maka, Lolak yang menghadap ke Laut Sulawesi berpeluang dikembangkan menjadi calon ibukota propinsi. Sebagai ibu kota propinsi, persiapkan kawasan perkotaan Lolak dan kecamatan Sang Tombolang menjadi Daerah Otonom Kota lepas dari kabupaten Bolaang Mongondow 10-20 tahun ke depan. Dengan demikian ibu kota kabupaten Bolaang Mongondow bergeser atau pindah ke kecamatan Bolaang atau Bolaang Timur. Kota Lolak berpotensi menjadi titik penghubung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan muncul di sekitar laut Sulawesi, dari Kalimantan hingga kepulauan Sangire-Talaud.

Di antara tiga pilihan atau skenario di atas, skenario nomor tiga adalah yang paling strategis untuk masa depan Bolaang Mongondow. Namun, kalau terasa jauh untuk dijangkau skenario nomor satu adalah yang cukup bisa dijalankan. Skenario nomor dua adalah langkah yang penuh resiko bagi Bolaang Mongondow. (***)