“The Green Hilton Memorial Agreement”: Harta Karun Indonesia yang Terlupakan

Green-hilton-memorial-agreement-signatories3 gh13-7339994 gh21-7355505 gh31-7481776 gh41-749985
Inilah perjanjian yang paling menggemparkan dunia. Inilah perjanjian yang menyebabkan terbunuhnya Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy (JFK) 22 November 1963. Inilah perjanjian yang kemudian menjadi pemicu dijatuhkannya Bung Karno dari kursi kepresidenan oleh jaringan CIA yang menggunakan ambisi Soeharto. Dan inilah perjanjian yang hingga kini tetap menjadi misteri terbesar dalam sejarah ummat manusia.

Dan, inilah perjanjian yang sering membuat sibuk setiap siapapun yang menjadi Presiden RI. Dan, inilah perjanjian yang membuat sebagian orang tergila-gila menebar uang untuk mendapatkan secuil dari harta ini yang kemudian dikenal sebagai “salah satu” harta Amanah Rakyat dan Bangsa Indonesia. Inilah perjanjian yang oleh masyarakat dunia sebagai Harta Abadi Ummat Manusia. Inilah kemudian yang menjadi sasaran kerja tim rahasia Soeharto menyiksa Soebandrio dkk. agar buka mulut. Inilah perjanjian yang membuat Megawati ketika menjadi Presiden RI menagih janji ke Swiss tetapi tidak bisa juga. Padahal Megawati sudah menyampaikan bahwa ia adalah Presiden RI dan ia adalah Putri Bung Karno. Tetapi tetap tidak bisa. Inilah kemudian membuat SBY kemudian membentuk tim rahasia untuk melacak harta ini yang kemudian juga tetap mandul. Semua pihak repot dibuat oleh perjnajian ini.

Perjanjian itu bernama “Green Hilton Memorial Agreement Geneva”. Akta termahal di dunia ini diteken oleh John F. Kennedy selaku Presiden AS, Ir. Soekarno selaku Presiden RI dan William Vouker yang mewakili Swiss. Perjanjian segitiga ini dilakukan di Hotel Hilton Geneva pada 14 November 1963 sebagai kelanjutan dari MOU yang dilakukan tahun 1961. Intinya adalah, Pemerintahan AS mengakui keberadaan emas batangan senilai lebih dari 57 ribu ton emas murni yang terdiri dari 17 paket emas dan pihak Indonesia menerima batangan emas itu menjadi kolateral bagi dunia keuangan AS yang operasionalisasinya dilakukan oleh Pemerintahan Swiss melalui United Bank of Switzerland (UBS).

Pada dokumen lain yang tidak dipublikasi disebutkan, atas penggunaan kolateral tersebut AS harus membayar fee sebesar 2,5% setahun kepada Indonesia. Hanya saja, ketakutan akan muncul pemimpinan yang korup di Indonesia, maka pembayaran fee tersebut tidak bersifat terbuka. Artinya hak kewenangan pencairan fee tersebut tidak berada pada Presiden RI siapa pun, tetapi ada pada sistem perbankkan yang sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga pencairannya bukan hal mudah, termasuk bagi Presiden AS sendiri.

Account khusus ini dibuat untuk menampung aset tersebut yang hingga kini tidak ada yang tahu keberadaannya kecuali John F. Kennedy dan Soekarno sendiri. Sayangnya sebelum Soekarno mangkat, ia belum sempat memberikan mandat pencairannya kepada siapapun di tanah air. Malah jika ada yang mengaku bahwa dialah yang dipercaya Bung Karno untuk mencairkan harta, maka dijamin orang tersebut bohong, kecuali ada tanda-tanda khusus berupa dokumen penting yang tidak tahu siapa yang menyimpan hingga kini.

Menurut sebuah sumber di Vatikan, ketika Presiden AS menyampaikan niat tersebut kepada Vatikan, Paus sempat bertanya apakah Indonesia telah menyetujuinya.

Kabarnya, AS hanya memanfaatkan fakta MOU antara negara G-20 di Inggris dimana Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut menandatangani suatu kesepakatan untuk memberikan otoritas kepada keuangan dunia IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Konon kabarnya, Vatikan berpesan agar Indonesia diberi bantuan. Mungkin bantuan IMF sebesar USD 2,7 milyar dalam fasilitas SDR (Special Drawing Rights) kepada Indonesia pertengahan tahun lalu merupakan realisasi dari kesepakatan ini, sehingga ada isu yang berkembang bahwa bantuan tersebut tidak perlu dikembalikan.

Oleh Bank Indonesia memang bantuan IMF sebesar itu dipergunakan untuk memperkuat cadangan devisa negara. Kalau benar itu, maka betapa nistanya rakyat Indonesia. Kalau benar itu terjadi betapa bodohnya Pemerintahan kita dalam masalah ini. Kalau ini benar terjadi betapa tak berdayanya bangsa ini, hanya kebagian USD 2,7 milyar. Padahal harta tersebut berharga ribuan trilyun dollar Amerika.

Aset itu bukan aset gratis peninggalan sejarah, aset tersebut merupakan hasil kerja keras nenek moyang kita di era masa keemasan kerajaan di Indonesia.

Asal Mula Perjanjian “Green Hilton Memorial Agreement”

Setelah masa perang dunia berakhir, negara-negara timur dan barat yang terlibat perang mulai membangun kembali infrastrukturnya. Akan tetapi, dampak yang telah diberikan oleh perang tersebut bukan secara materi saja tetapi juga secara psikologis luar biasa besarnya. Pergolakan sosial dan keagamaan terjadi di mana-mana. Orang-orang ketakutan perang ini akan terjadi lagi. Pemerintah negara-negara barat yang banyak terlibat pada perang dunia berusaha menenangkan rakyatnya, dengan mengatakan bahwa rakyat akan segera memasuki era industri dan teknologi yang lebih baik. Para bankir Yahudi mengetahui bahwa negara-negara timur di Asia masih banyak menyimpan cadangan emas. Emas tersebut akan dijadikan sebagai kolateral untuk mencetak uang yang lebih banyak yang akan digunakan untuk mengembangkan industri serta menguasai teknologi. Karena teknologi informasi sedang menanti di zaman akan datang.

Sesepuh Mason yang bekerja di Federal Reserve (Bank Sentral di Amerika) bersama bankir-bankir dari Bank of International Settlements/BIS (Pusat Bank Sentral dari seluruh Bank Sentral di Dunia) mengunjungi Indonesia. Melalui pertemuan dengan Presiden Soekarno, mereka mengatakan bahwa atas nama kemanusiaan dan pencegahan terjadinya kembali perang dunia yang baru saja terjadi dan menghancurkan semua negara yang terlibat, setiap negara harus mencapai kesepakatan untuk mendayagunakan kolateral emas yang dimiliki oleh setiap negara untuk program-program kemanusiaan. Dan semua negara menyetujui hal tersebut, termasuk Indonesia.

Akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa emas-emas milik negara-negara timur (Asia) akan diserahkan kepada Federal Reserve untuk dikelola dalam program-program kemanusiaan. Sebagai pertukarannya, negara-negara Asia tersebut menerima Obligasi dan Sertifikat Emas sebagai tanda kepemilikan. Beberapa negara yang terlibat diantaranya Indonesia, Cina dan Philippina. Pada masa itu, pengaruh Soekarno sebagai pemimpin dunia timur sangat besar, hingga Amerika merasa khawatir ketika Soekarno begitu dekat dengan Moskow dan Beijing yang notabene adalah musuh Amerika.

Namun beberapa tahun kemudian, Soekarno mulai menyadari bahwa kesepakatan antara negara-negara timur dengan barat (Bankir-bankir Yahudi dan lembaga keuangan dunia) tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Soekarno mencium persekongkolan busuk yang dilakukan para Bankir Yahudi tersebut yang merupakan bagian dari Freemasonry.

Tidak ada program-program kemanusiaan yang dijalankan mengunakan kolateral tersebut. Soekarno protes keras dan segera menyadari negara-negara timur telah ditipu oleh Bankir International.

Akhirnya Pada tahun 1963, Soekarno membatalkan perjanjian dengan para bankir Yahudi tersebut dan mengalihkan hak kelola emas-emas tersebut kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy (JFK). Ketika itu Amerika sedang terjerat utang besar-besaran setelah terlibat dalam perang dunia. Presiden JFK menginginkan negara mencetak uang tanpa utang.

Karena kekuasaan dan tanggung jawab Federal Reserve bukan pada pemerintah Amerika melainkan dikuasai oleh swasta yang notabenenya bankir Yahudi. Jadi apabila pemerintah Amerika ingin mencetak uang, maka pemerintah harus meminjam kepada para bankir Yahudi tersebut dengan bunga yang tinggi sebagai kolateral.

Pemerintah Amerika kemudian melobi Presiden Soekarno agar emas-emas yang tadinya dijadikan kolateral oleh bankir Yahudi dialihkan ke Amerika. Presiden Kennedy bersedia meyakinkan Soekarno untuk membayar bunga 2,5% per tahun dari nilai emas yang digunakan dan mulai berlaku 2 tahun setelah perjanjian ditandatangani.

Setelah dilakukan MOU sebagai tanda persetujuan, maka dibentuklah Green Hilton Memorial Agreement di Jenewa (Swiss) yang ditandatangani Soekarno dan John F. Kennedy. Melalui perjanjian itu pemerintah Amerika mengakui emas batangan milik bangsa Indonesia sebesar lebih dari 57.000 ton dalam kemasan 17 Paket emas.

Melalui perjanjian ini Soekarno sebagai pemegang mandat terpercaya akan melakukan reposisi terhadap kolateral emas tersebut, kemudian digunakan ke dalam sistem perbankan untuk menciptakan Fractional Reserve Banking terhadap dolar Amerika. Perjanjian ini difasilitasi oleh Threepartheid Gold Commision dan melalui perjanjian ini pula kekuasaan terhadap emas tersebut berpindah tangan ke pemerintah Amerika.

Dari kesepakatan tersebut, dikeluarkanlah Executive Order bernomor 11110, ditandatangani oleh Presiden JFK yang memberi kuasa penuh kepada Departemen Keuangan untuk mengambil alih hak menerbitkan mata uang dari Federal Reserve. Apa yang pernah dilakukan oleh Franklin, Lincoln, dan beberapa presiden lainnya, agar Amerika terlepas dari belenggu sistem kredit bankir Yahudi juga diterapkan oleh presiden JFK. salah satu kuasa yang diberikan kepada Departemen keuangan adalah menerbitkan sertifikat uang perak atas koin perak sehingga pemerintah bisa menerbitkan dolar tanpa utang lagi kepada Bank Sentral (Federal Reserve).

Tidak lama berselang setelah penandatanganan Green Hilton Memorial Agreement tersebut, presiden Kennedy ditembak mati oleh Lee Harvey Oswald. Setelah kematian Kennedy, tangan-tangan gelap bankir Yahudi memindahkan kolateral emas tersebut ke International Collateral Combined Accounts for Global Debt Facility di bawah pengawasan OITC (The Office of International Treasury Control) yang semuanya dikuasai oleh bankir Yahudi. Perjanjian itu juga tidak pernah efektif, hingga saat Soekarno ditumbangkan oleh gerakan Orde baru yang didalangi oleh CIA yang kemudian mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Sampai pada saat Soekarno jatuh sakit dan tidak lagi mengurus aset-aset tersebut hingga meninggal dunia. Satu-satunya warisan yang ditinggalkan, yang berkaitan dengan Green Hilton Memorial Agreement tersebut adalah sebuah buku bersandi yang menyembunyikan ratusan akun dan sub-akun yang digunakan untuk menyimpan emas, yang terproteksi oleh sistem rahasia di Federal Reserve bernama The Black screen. Buku itu disebut Buku Maklumat atau The Book of codes. Buku tersebut banyak diburu oleh kalangan Lembaga Keuangan Dunia, Para sesepuh Mason, para petinggi politik Amerika dan Inteligen serta yang lainnya. Keberadaan buku tersebut mengancam eksistensi Lembaga keuangan barat yang berjaya selama ini.

Sampai hari ini, tidak satu rupiah pun dari bunga dan nilai pokok aset tersebut dibayarkan pada rakyat Indonesia melalui pemerintah, sesuai perjanjian yang disepakati antara JFK dan Presiden Soekarno melalui Green Hilton Agreement. Padahal mereka telah menggunakan emas milik Indonesia sebagai kolateral dalam mencetak setiap dollar.

Hal yang sama terjadi pada bangsa China dan Philipina. Karena itulah pada awal tahun 2000-an China mulai menggugat di pengadilan Distrik New York. Gugatan yang bernilai triliunan dollar Amerika Serikat ini telah mengguncang lembaga-lembaga keuangan di Amerika dan Eropa. Namun gugatan tersebut sudah lebih dari satu dasawarsa dan belum menunjukkan hasilnya. Memang gugatan tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan kesabaran yang tinggi, karena bukan saja berhadapan dengan negara besar seperti Amerika, tetapi juga berhadapan dengan kepentingan Yahudi bahkan kabarnya ada kepentingan dengan Vatikan. Akankah Pemerintah Indonesia mengikuti langkah pemerintah Cina yang menggugat atas hak-hak emas rakyat Indonesia yang bernilai Ribuan Trilyun Dollar (bisa untuk membayar utang Indonesia dan membuat negri ini makmur dan sejahtera)?

Ya, semoga saja semua milik indonesia itu kembali walau entah kapan waktunya.

Sya’roni As-Samfuriy, Tegal 21 September 2013

19 Desember dan Momentum Patriotisme

Oleh: Donald Q. Tungkagi, S.Pd

(Pernah dimuat di Harian Media Totabuan edisi 22 Desember 2014)

PATRIOTISME adalah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata “patriot” dan “isme” yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, atau  dalam bahasa Inggris disebut “heroism” dan “patriotism”. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga.

Sayangnya belakangan semangat patriotisme ini semakin memudar karena kealpaan kita yang disebabkan pengaruh budaya dari luar kurangnya pengetahuan sejarah lokal daerah. Untuk itu catatan ini sengaja dihadirkan sebagai upaya sadar untuk melawan lupa terkait sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Bolaang Mongondow.

Saya kira peristiwa-peristiwa patriotik tersebut amatlah menarik dan tidak hilang aktualitasnya untuk di korelasikan dengan kondisi kita saat ini. Sengaja saya tuliskan kembali dan kemudian di publikasikan dengan tujuan untuk me refresh ingatan akan sejarah kita. Ada pameo yang cukup berkembang, bahwa jika ingin menghancurkan kekuatan sebuah generasi, maka hancurkanlah ingatan akan sejarahnya. Saya amat berharap, kita tidak termasuk bagian dari itu. Dan sudah seharusnya kita keluar dari jebakan para oknum-oknum tertentu yang sengaja membuat kita amnesia akan sejarah masa lalu kita.

Hari ini, merupakan momentum sejarah bagi masyarakat Bolaang Mongondow. Pada hari ini, tepatnya 69 tahun yang lalu 19 Desember 1945, sejumlah element masyarakat yang tergabung dalam pasukan Laskar Banteng mengarak-arak Merah Putih dari Tanoyan dengan berjalan kaki untuk dikibarkan di lapangan Molinow. Peristiwa tersebut membuktikan jiwa patriotisme masyarakat Bolaang Mongondow dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru di proklamirkan oleh Sukarno dan Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945.

Momentum penuh sejarah tanggal 19 Desember ini, tidak ada salahnya jika kita sedikit merenungi pahit manisnya perjuangan para pendahulu kita dimasa lalu. Bukanlah bertujuan untuk menjebakkan diri dalam romantisme lampau tersebut. Tidaklah demikian. Melainkan demi menemukan jatih diri dan semangat yang lebih baru untuk mendorong masa depan daerah kita tercinta ini. Selain itu dengan mempelajari sejrah itu juga, kita coba merancang peta dan arah perubahan Bolaang Mongondow di masa depan. Tentunya ke perubahan yang lebih baik dari saat ini.

19 Desember Sejarahnya Rakyat

Sampai pada pendudukan Jepang, Bolaang Mongondow masih berstatus swapraja. Pada tahun 1943, H.J.C Manoppo diangkat oleh Jepang sebagai Raja Kerajaan Bolaang Mongondow. Tak lama kemudian, bersamaan dengan kemenangan sekutu dalam perang dunia ke-2, yang dipertegas dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Belanda-NICA kembali ke Bolaang Mongondow dan mengukuhkan kedudukan raja Bolaang Mongondow setelah sebelumnya Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya.

Tak ayal, dengan kembalinya Belanda ini menimbulkan kegojalak politik hampir diseantero Nusantara, termasuk Bolaang Mongondow tak luput terkena imbasnya. Kembalinya Belanda tersebut merupakan imbas dari gejolak politik pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 agustus 1945. Belanda bersama pasukan sekutu tiba di Manado pada tanggal 10 Nopember 1945 meresmikan pemerintah NICA (Nedherland Indie Civil Administration) yang berpusat di Tomohon, dengan dipimpin seorang Residen (Keresidenan Manado). Tomohon dijadikan sebagai markas KNIL.

Paska kedatangan Belanda memboceng NICA. Dalam rangkah mempertahankan kedaulatan NKRI tersebut Bolaang Mongondow tidak tinggal diam. Kehadiran Belanda yang mulai memasuki Bolaang Mongondow membuat jiwa patriotisme para pejuang di daerah meningkat. Ini terbukti dengan dibentuknya pasukan gerilya Laskar Banteng Republik Indonesia Bolaang Mongondow pada tanggal 14 Oktober 1945.

Pasukan ini dibentuk dan diberi nama oleh Johan Faisal Kasad Damopolii, yang nama banteng konon diambil dari nama Bogani Antong, Antong atau Bantong, bantong berarti Banteng. Bogani Antong ini merupakan pengawal Raja Laloda Mokoagow, Ia berpasangan dengan Bogani Oyotang. Mereka dikenal sebagai Bogani yang sangat kuat dan perkasa.

Sebelumnya dikirim delegasi untuk menghadap raja Bolaang Mongondow yang waktu itu masih H.J.C Manoppo pada tanggal 12 September 1945. Raja menerima delegasi tersebut di komalig (istana kerajaan Bolaang Mongondow di kotobangon. Delegasi tersebut berjumlah 17 orang yang dipimpin Zakaria Imban. Raja menghimbau untuk membina persatuan dalm perjuanga, pertinggi disiplin serta kesetiakawanan. Tidak lupa raja berpesan agar para pejuanga untuk tidak mengajak rakyat yang masih ragu. Terutama kepada mereka yang sudah menerima terlalu banyak kebaikan Belanda.

Pimpinannya Laskar Banteng terdiri dari Johan F.K Damopolii sebagai Komandan Umum  dan diwakili Roeland Johan Rudolf (Laan) Massie. Komandan Pasukan Pria dipimpin Abdul Rahman Mokobombang, dan Komandan Pasukan Putri dipimpin Nurtina Dampolii Manggo (waktu itu masih menjadi istrinya JFK Damopolii). Pembantu umum dan staf terdiri dari Saleh Mokobombang, Adna Raupu, S.M Daun,  Aminullah T. Mokobombang, Wahab Gonibala, Abubakar Hatam dan Ismail Mokobombang.

Di pasukan putri muncul Djamilah Ansik, Hamsiah Moji, Hasnah Mokobombang dan Nurbaya Ansik. Tokoh-tokoh utama yang dijadikan pembina dan penasehat terdiri dari zakaria imban, Lour Mokobombang, Husinb Raupu, Haji saleh Mustafa, Kinompol Imban, Haji M. Daun, Ibu Raupu Mokobombang dan BY Kaadulah (yang terakhir ini merupakan pimpinan Pasukan Berani Mati di Molibagu).

Pada umumnya yang mendaftar sebagai sukarelawan adalah pemuda bekas anggota pemuda muslim dan SIAP (Syarikat Islam Angkatan Pandu). Sebagian di antara mereka semasa pendudukan jepang menjadi anggota Heiho, Jumpo (Polisi), Seinedan dan Keibodan (Pertahanan Rakyat) yang telah mendapat latihan militer. Mereka itu yang menjadi tonggak utama Laskar Banteng.

Sejak berdirinya anggota laskar banteng  secara maraton diberikan latihan kemiliteran dan disiplin organisasi, penataran tentang arti  dan tujuan perjuangan, keihlasan dan berkorban demi negara. Kepada mereka di pompakan semangat juang dan semboyan “Merdeka atau Mati”.

Diawal-awal perjuangan Laskar Banteng sudah diuji. Pada tanggal 23 Oktober 1945 siang, saat  JFK Damopolii, Abdurahman Mokobombang dan Nurtina Manggo, tengah merundingkan usaha untuk mendapatkan persenjataan, rumah JFK Damopolii dikepung NICA.  Inspektur NICA Jacob ca Beugen menyerahkan surat perintah penangkapan atas JFK Damopolii. Saat menyadari dirinya akan ditangkap dan peluang untuk selamat kecil, JFK Damopolii sempat berbisik kepada Nurtina Manggo untuk melanjutkan perjuangan, seperti dirinya berada ditengah-tenga mereka. Saat hendak dibawah NICA, JFK masih sempat menyeruhkan salam perjuangan “Merdeka atau Mati” yang langsung disambut lantang oleh orang-orang yang berkerumun “tetap merdeka”.

Meski kehilangan Pimpinan mereka, semangat para pejuang tidak sedikitpun surut. Pada hari berikutnya dilaksanakan rapat kilat pimpinan terbatas, dimana Laan Masie menggatikan posisi JFK Damopolii. Pasukan disebar dalam bentuk rayon-rayon. Markas besar dipindahkan ke perkebunan rakyat Tanoyan, sedangkan pusat latihan di hutan Mopusi yang jaraknya sekitar 20 kilometer, yang disinyalir aman dari intaian mata-mata dan intaian pasukan Belanda.

Kesadaran bahwa perjuangan mereka akan berhadapan dengan para pasukan NICA dan KNIL yang memiliki senjata, maka para pimpinan Laskar Banteng berusaha untuk mendapatkan senjata. Akhirnya atas negosiasi dan perjuangan yang tak kenal lelah, pada tanggal 19 Oktober 1945 pasukan Laskar Banteng mendapatkan sejrah dari Perwira Jepang yang bersembunyi di Hutan Mopusi. Perwira Jepang bernama Hirayama San dengan ikhlas menyerahkan senjata-senjata simpanan serta amunisinya dan berpeti-peti granat tangan. Tidak hanya itu pasukan jepang tersebut juga memberikan kain berwarna merah dan putih yang akhirnya dijahit untuk dijadikan bendera oleh pasukan Laskar Banteng.

Setelah mendapatkan sejata, latihan semakin di intensifkan dengan memakai senjata. Kemudian diadakan rapat tertutup yang dihadari pimpina laskar banteng dan para pembina dan penasehat. Di dapat suatu kesepakatan untuk melaksanakan satu gerakan pada tanggl 17 Desember 1945. Aksi tersebut berbentuk pawai akbar merah putih dengan sasaran kantor Kontroleur di Kotamobagu.

Pawai itu terdiri dari anggota pasukan putri yang masing-masing membawa bendera dipimpin oleh 4 komandan regu putri yang berseragam putih dan pita merah putih terikat di kepalah. Mereka menyelipkan pistol secara tersebunyi. Tugas mereka setiba di sasaran adalah menurunkan bendera Belanda dari tiang dan menggantinnya dengn Sang Merah Putih. Mereka tidak dibenarkan meninggalkan tugas bahkan disumpah tidak akan mundur apapun yang tejadi. Tugas mereka adalah mengibarkan bendera hingga ke ujung tiang atau mati karena diberondong senjata musuh. Meski mengetahui ancaman tersebut pada srikandi-srikandi tersebut tidak surut tekad mereka untuk melaksanakan tugas menantang maut. Mereka adalah Djamila Ansik, Hasnah Mokobombang, Hamsiah Moji dan Nurbaya Ansik.

Disamping kekuatan bersenjata Laskar Banteng, pada hari “H” akan datang pasukan tempur ‘Barisan Berani Mati” dari Molibagu yang dipimpin Husin Thanta. Dengan demikian diharapkan pasukan akan semakin besar. Namun karena berbagi kendala dan hambatan menyebabkan hari “H” Pawai Akbar Merah Putih menjadi tertunda hingga 2 hari.

Setelah sempat tertunda akhirnya rencana “Pawai Akbar Merah Putih” jadi juga pada tanggal 19 Desember 1945. Desa Molinow dijadikan sebagai tempat Konsolidasi terakhir sebelum bergerak menuju Kotamobagu. Aksi Laskar Banteng mengawali dengan upacara penaikan bendera pagi jam 08.00 di lapangan olahraga Molinow dan pengucapan ikrar bersama.

Sejak pagi buta setiap perbatasan desa yang akan dilalu pasukan Laskar Banteng dengan berjalan kaki dari Tanoyan sudah dipagari oleh barisan pengintai, terutama dari Jurusan Kotamobagu, Rumah JFK Damopolii yang terletak antara Molinow dan Motoboi (Jalan Veteran) sudah dihiasi lambaian merah putih. Abdurahman Mokobombang dan Nurtina Manggo yang memimpin aksi Merah-Putih tersebut. Rakyat dari desa-desa tetangga juga sudah mulai berkumpul di Molinow sambil membawa senjata seadanya, seperti parang, tombak dan bambu runcing, namun semangat juang yang terpancar dari wajah mereka sangat membara.

Pada tanggal 19 Desember 1945, saat hendak pawai menuju Kotambagu setelah sebelumnya mengibarkan bendera Merah Putih di markas Badule,  dan di lapangan Molinow dengan iringan lagu Indonesia Raya, pasukan Laskar Banteng di kepung oleh tentara NICA yang berintikan KNIL dan polisi kerajaan yang di pimpin oleh J. Kambey. Setelah terjadi baku tembak, J.Kambey dan pasukannyapun akhirnya mundur setelah sebelumnya Ia tertembak di kaki.

Setelah terjadi baku tembak dan dipukul mundurnya pasukan J. Kambey, terdengar ancaman akan mendatangkan pasukan KNIL yang lebih besar lagi. Ancaman tersebut bukan guyonan belaka, maka untuk menghindari korban jiwa dari kalangan rakyat, para pimpinan Laskar Banteng memutuskan agar pasukan menuju ke hutan. Sebagian pasukan lain pergi menyusup ke tangah-tengah rakyat dalam kampung.

Serangan KNIL dan Pasukan NICA ke basis Tanoyan mendapat perlawan. Meski begitu karena kehabisan amunisi dan keterbatasan senjata akhir markas tersebut baru dapat dikuasai pasukan NICA dan KNIL pada 29 Desember 1945.

Dalam catatan singkat tidak cukup untuk menjelaskan secar rinci peristiwa patriotik tersebut, penulis sarankan pembaca untuk membaca bukunya Ny. Ha. Nurtina Gonibala Manggo, “Sejarah Perjuangan Kelaskaran Banteng RI Bolaang Mongondow” dan bukunya T. Mokobombang, “Napak Tilas Mengikuti Jiwa dan Jejak Merah Putih Kawasan Utara PropinsiSulawesi Utara”.

Patriotisme dan Pembangunan

Intinya yang ingin penulis sampaikan dalam catatan ini dengan terlebih dahulu menginformasikan tentang salah satu peristiwa heroik di Bolaang Mongondow adalah agar kesadaran patriotik masyarakat terutama pemuda kembali digairahkan.Semangat patriotisme ini masih diperlukan kendati kemerdekaan Republik Indonesia sudah memasuki usia 69 tahun. Salah satu caranya adalah dengan meneladani semangat para pejuang pendahulu.

Pada masa pembangunan, patriotisme tidak lagi berwujud perlawanan bersenjata melawan kolonialisme, tetapi sudah berbentuk perlawanan terhadap kebodohan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan. Semangat patriotisme tersebut tercermin dalam berbagai sektor pembangunan.

Dengan semangat patriotisme tersebut, kita akan semakin cinta kepada tanah air Indonesia umumnya dan Bolaang Mongondow khususnya. Sehingga dengan rasa ini ketika kita melihat kemajuan daerah lain, akan menambah cinta kita juga kepada daerah kita sendiri dan ingin agar daerah kita juga mendapat kemajuan. Jika daerah kita ditimpa kesulitan, dan orang lain menawarkan untuk menukar dengan yang lain kita tidak akan sudi menerimanya. Dan jika Bolaang Mongondow dalam perjuangannya mendapat kedudukan yang pantas, maka kita bisa dengan bangga mengatakan “aku ini adalah putramu”.

Orang yang cinta kepada daerahnya akan berani memberikan segalah pengorbanan. Karena cinta kepada daerahnya meskipun hidupnya sengsara, dirinya tidak akan sudi menjual hak-hak rakyat untuk kepentingan orang luar. Karena kecintaan kepada daerah orang akan sudi bahkan berani menantang maut. Tanah air hargnya lebih mahal, sehingga itu orang yang mencintai tanah air akan sudi menebusnya dengan nyawa. Nilai nyawa menjadi murah buat menebus tanah air, dan mati adalah bukti cinta sejati. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan para pejuang Laskar Banteng 69 tahun silam pada 19 Desember 1945.

Hemat penulis banyak cara yang bisa dilakukan para generasi muda untuk menunjukkan rasa patriotismenya. Yakni dengan mengisi kegiatan sehari-harinya dengan hal-hal yang positif dan berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat dan bangsa. Generasi muda yang anti patriotisme adalah mereka-mereka yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, norma sosial dan agama serta yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Seharusnya para pemuda Bolaang Mongondow menerapkan prinsip student today, leader tomorrow. Maksudnya dalam upaya menyonsong masa depan Bolaang Mongondow para pemuda harus terus belajar meningkatkan kualitas dirinya, sehingga kelak dapat menjadi pemimpin yang baik. Caranya dengan melalui pendidikan, karena Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk jiwa patriotisme para generasi muda. Pemerintah daerah juga harus memiliki tanggungjawab untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas di Bolaang Mongondow, baik dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi

Pemerintah juga sudah saatnya mengabadikan peristiwa heroik 19 Desember tersebut agar tetap dikenang dalam sanubari masyarakat Bolaang Mongondow. Lebih dari agar peristiwa tersebut menjadi sejarahnya rakyat, yang sedemikian hingga menjadi salah motor penggerak semangat rakyat untuk memperjuangkan masa depan Bolaang Mongondow menjadi lebih baik. Sebab menbangun Bolaang Mongondow sama saja dengan membangun Indonesia. Untuk itu mari kita “Motobatu Molintak Kon Bolaang Mongondow Raya!”. (***)

YANG TERSISA DARI PERJUANGAN: LOLOSNYA BENI RAMDHANI DAN LEPASNYA DANAU MOAT

Oleh. Sumardi Arahbani

Hiruk-pikuk wacana dan aksi memperjuangkan terbentuknya PBMR berakhir dengan tidak disahkannya 87 RUU DOB oleh DPR periode 2009-2014, termasuk RUU PBMR. Tidak disahkannya RUU tersebut sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Tentunya banyak pihak di daerah yang kecewa. Untuk menutupi kekecewaan sejumlah anggota DPR membuat pernyataan menghibur; bahwa pengesahan RUU akan diambil alih oleh DPR periode selanjutnya. Pengesahan RUU DOB ditunda. Publik dikecoh dengan istilah ditunda. Seolah-olah DPR baru tinggal mensahkan saja. Padahal empat hari sebelumnya (26/9) DPR baru saja mensahkan UU Pemerintah Daerah yang merupakan revisi atas UU No. 32 Tahun 2004. Pernyataan berkelit sejumlah anggota DPR itu ternyata hanya untuk meredam kekecewaan pihak daerah, karena untuk selanjutnya pembentukan daerah otonom harus berdasarkan UU Pemda yang baru dengan sistem dan aturan yang baru.

Tidak disahkannnya PBMR tidak menyurutkan gelora semangat sejumlah pihak di Bolaang Mongondow. Masih banyak yang menganggap bahwa pengesahan ditunda. Menganggap bahwa DPR baru tinggal mensahkan RUU yang sudah diproses DPR lama. Sebuah anggapan yang keliru. Karena proses pengusulan daerah otonom baru harus dimulai dari awal. Diusulkan secara baru oleh DPRD, bupati, walikota dan gubernur dengan UU dan peraturan yang baru. Dokumen pengusulan pun semua baru. Dengan demikian diperlukan pendekatan dan semangat yang baru pula.

Di tengah sisa gelora semangat yang dibumbui dengan sentuhan manipulasi spirit lokal, sejauh mana peluang PBMR setelah berlaku UU No. 23 Tahun 2014? Dengan disahkan UU Pemda yang baru tersebut PBMR tidak mungkin disahkan pada masa Pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019). Ini adalah postulat yang harus dipegang. Postulat yang harus dijadikan acuan untuk mengendapkan semangat dan spirit. Sehingga yang muncul adalah pengetahuan yang mendalam sebagai perangkat melakukan perubahan. Bukan pernyataan politik yang bersifat banal yang mudah ditelikung oleh momen politik sesaat.

Dengan UU Pemda baru, pembentukan daerah otonom harus melalui tahapan Daerah Persiapan selama tiga sampai lima tahun. Status daerah persiapan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini berbeda dengan sistem dan peraturan sebelumnya, di mana daerah otonom baru langsung dibentuk dengan UU tanpa melalui daerah persiapan. Sehingga memunculkan banyak masalah karena ketidaksiapan daerah. Dari sisi hukum Tata Pemerintahan, konsep daerah persiapan ini serupa dengan Daerah Administratif di jaman Orde Baru ketika berlaku UU No. 5 Tahun 1974. Konsep daerah administratif ini dihilangkan dalam sistem tata pemerintahan dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999. Saat ini dihidupkan kembali dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di jaman Orde Baru, suatu daerah sebelum ditetapkan menjadi daerah otonom, harus terlebih dahulu melewati tahap Daerah Administratif atau Kota Administratif. Salah satu contohnya adalah Kota Administratif Bitung, yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975. Bitung adalah Kota Administratif pertama dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Kota Administratif Bitung ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Bitung Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990. Jadi, ada rentang waktu 15 tahun dari Kota Administratif menjadi Daerah Otonom Kotamadya/Kota Bitung. S.H. Sarundajang adalah walikota pertama Daerah Otonom Kotamadya Bitung.

Status Kota Administratif inilah yang pernah digagas oleh Bupati J.A. Damopolii tahun 1988; yaitu Kota Administratif Kotamobagu. Entah karena alasan apa gagasan itu tidak terwujud. Hingga akhirnya Kota Kotamobagu terbentuk pada tahun 2007, dengan UU baru yang tidak mensyaratkan perlunya daerah admnisitratif. Kompleksitas masalah yang dihadapi Kota Kotamobagu saat ini; dari soal penegasan batas daerah; wacana penggabungan wilayah kecamatan Passi dam Lolayan ke Kota Kotamobagu hingga gamangnya Kotamobagu mencirikan jati dirinya, dapat ditarik ke belakang dari menguapnya gagasan J.A Damopolii tersebut. Sayang jejak sejarah yang tidak terlalu lampau itu, dipahami keliru oleh sejumlah pihak dalam rangka melegitimasi wacana pembentukan provinsi. Mereka menganggap momen tahun 1988 itu sebagai gagasan awal membentuk propinsi di wilayah Bolaang Mongondow. Padahal gasasan tahun 1988 itu adalah gagasan membentuk Kota Administratif. Yang tentunya pada saat itu masih jauh dari wacana membentuk propinsi.

Mengapa PBMR tidak akan disahkan di masa pemerintahan Jokowi-JK? Baik dalam bentuk daerah persiapan terlebih daerah otonom definitif. Berdasarkan kejadian sebelumnya; PP tentang Pemekaran Daerah yang mengatur secara teknis dan administratif pembentukan daerah, keluar dua sampai tiga tahun setelah UU disahkan. Bahkan dalam banyak kejadian, pemerintah tidak juga membuat PP meskipun diamanahkan UU. Meskipun UU Pemda mengamanatkan pembentukan PP maksimal dua tahun setelah terbentuknya UU, kemungkinan PP akan keluar melampaui tenggang waktu dua tahun sangat besar. UU No. 32 Tahun 2004 salah satu contohnya; pemerintah SBY baru mengeluarkan PP pada tahun 2007, yaitu PP. No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang sudah pernah digunakan P3BMR untuk mengusulkan PBMR. Tenggang waktu, sejak disahkannya UU Pemda hingga dikeluarkannya PP memakan waktu 3 tahun.

Usulan daerah persiapan PBMR dapat dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan sejumlah PP. Setidaknya ada dua PP yang harus dikeluarkan terkait pembentukan daerah baru, yaitu PP tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah. Kapan Pemerintahan Jokowi-JK akan mengeluarkan PP tentang Penataan Daerah? UU mengamanatkan maksimal dua tahun. Namun, praktiknya bisa lebih dari dua tahun. PP Penataan Daerah tersebut akan mengatur mekanisme Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Pembentukan daerah yang dimaksud adalah kabupaten, kota dan propinsi. Sedangkan penyesuaian daerah yang dimaksud adalah perubahan batas daerah dengan cara menggabungkan cakupan wilayah daerah tertentu ke daerah otonom lainnya. Misalkan wacana penggabungan kecamatan Passi dan Lolayan yang merupakan cakupan wilayah kabupaten Bolmong ke kota Kotamobagu. Atau gagasan bupati Herson Mayulu untuk menggabungkan kabupaten Bolsel sebagai cakupan wilayah provinsi Sulawesi Utara ke propinsi Gorontalo. Juga, termasuk rencana Pemerintah Pusat untuk menggabungkan kabupaten Buol dan Toli-Toli ke provinsi Gorontalo. Masalah-masalah ini akan diatur dengan PP Penataan Daerah.

Di samping mengenai penataan daerah, pemerintah juga akan mengeluarkan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah. PP inilah yang akan menjadi hambatan utama bagi usulan PBMR untuk dapat menjadi daerah persiapan. Dokumen Desain Besar Penataan Daerah sebenarnya sudah dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2010. Akan tetapi karena tidak ada payung hukumnya, maka masih terjadi perbedaan sikap antara Pemerintah dan DPR. Sekarang Desain Besar Penataan Daerah itu sudah memiliki payung hukum, dan PBMR hingga tahun 2025 jelas tidak masuk sebagai salah satu daerah yang bisa disetujui sebagai daerah otonom. Padahal Desain Besar Penataan Daerah itu akan dijadikan rujukan pemerintah Jokowi-JK dalam penataan daerah. Jadi, peluang PBMR untuk disetujui, sekalipun hanya daerah persiapan, sangat tipis. Bahkan secara affirmatif tidak mungkin.

Perkiraan moderat, paling cepat Pemerintah akan mengeluarkan PP Penataan daerah tahun 2015. Dengan demikian usulan pembentukan daerah persiapan dapat dimulai. Namun di samping PP Penataan daerah, yang akan sangat menentukan proses disetujuinya pembentukan daerah persiapan adalah keberadaan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah. Dua PP ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisah.

Bagaimana dengan peran DPR dan DPD mengenai daerah persiapan?. Mekanisme menegaskan, Pemerintah Pusat akan mengeluarkan PP tentang Pembentukan Daerah Persiapan setelah mendapatkan usulan dari daerah. Secara prosedural, usualan tersebut disampaikan oleh gubernur ke Pemerintah Pusat, DPR atau DPD setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Berdasarkan usulan tersebut Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Penilaian tersebut disampaikan ke DPR dan DPD. Kalau usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen.

Tim kajian independen inilah yang akan melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas Daerah, yaitu kajian kemampuan daerah untuk
berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan sejumlah parameter yang sudah ditetapkan oleh UU. Kajian dari tim independen inilah yang akan dijadikan pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan Daerah Persiapan, setelah berkonsultasi dengan DPR dan DPD. Dari konstruksi hukum tersebut, meskipun DPR dan DPD tetap terlibat dalam proses penetapan Daerah Persiapan, wewenang penuh ada pada Pemerintah. Proses selanjutnya adalah Pemerintah akan mengajukan RUU Pembentukan Daerah ke DPR untuk Daerah Persiapan yang dinilai layak. DPR akan membahas dan mensahkan RUU tersebut. Untuk Daerah yang tidak layak, maka PP Pembentukan Daerah Persiapan akan dicabut dan dikembalikan ke daerah induk.

Di samping faktor teknis legislasi, jamak diketahui bahwa pembentukan daerah otonom sering didasarkan pada perhitungan kepentingan partai politik di Jakarta, terutama pembentukan provinsi. Pembentukan daerah otonom menjadi ajang persaingan partai politik untuk memperkokoh jaringannya di daerah. Dengan dibentuknya daerah tertentu diyakini kader partai tertentu akan menguasai jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif, dengan demikian memperkuat basis suara di daerah tersebut. Dalam kontek ini jelas PDIP sebagai partai penguasa, akan berhitung matang apabila PBMR ditetapkan menjadi daerah persiapan, sementara yang akan menguasai basis elektoral adalah Golkar dan atau PAN. Di situlah tantangan dari sisi konstelasi kepentingan partai politik di Jakarta. Terlebih yang menduduki jabatan menteri dalam negeri saat ini adalah politisi, yang terbiasa dengan hitung-hitungan politis. Berbeda dengan menteri dalam negeri sebelumnya yang berlatar belakang birokrat dan akademisi.

Dengan mekanisme dan aturan baru tentang pembentukan daerah otonom, posisi DPR dan DPD tersisih oleh kewenangan utama Pemerintah. Pola hubungan eksekutif-legislatif tidak seperti yang berlaku sebelumnya, yang penuh dengan intrik politik dan manipulasi informasi. Elite-elite daerah di Bolaang Mongondow tidak akan bisa mengelabuhi rakyat dengan isu pemekaran. Kalaupun toh masih akan mengelabui, maka dengan cepat akan diketahui motifnya. Karena persoalan penataan daerah saat ini menjadi sepenuhnya domain Pemerintah.

Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan PP tetang Penataan Daerah yang mengatur syarat-syarat yang lebih ketat dalam proses pembentukan daerah. Salah satu syaratnya adalah luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebuah Daerah untuk dapat diusulkan menjadi daerah persiapan, sebagimana tercantum dalam UU. Muncul sejumlah gagasan. Berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan, untuk kelompok Sulawesi, jumlah minimal penduduk untuk dapat diusulkan menjadi daerah persiapan propinsi adalah antara 800 ribu sampai satu juta. Kalau angka 800 ribu sampai satu juta itu yang muncul dalam PP teresebut, maka akan membatasi peluang disetujuinya daerah persiapan PBMR.

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan persamaan matematika, apabila jumlah penduduk BMR saat ini adalah 520 ribu jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2 porsen pertahun; maka pada tahun 2025 jumlah penduduk baru mencapai 646 ribu jiwa. Mengenai perkiraan jumlah penduduk, kita bisa melakuan simulasi atau pemodelan dengan menetapkan nilai pertumbuhan penduduk dalam angka tertentu. Dari situ bisa diperkirakan jumlah penduduk BMR pada tahun 2025 atau 2030. Dengan angka minimal yang akan muncul dalam PP Penataan daerah itu, perkiraan jumlah penduduk itu akan bisa dijadikan acuan untuk melihat keterbatasan-keterbatasan demografis, yang akan menentukan disetujui tidaknya usulan daerah persiapan.

Kalau dalam PP tentang penataan daerah yang akan dikeluarkan nanti, angka minimal jumlah penduduk yang disyaratkan untuk kelompok pulau Sulawesi adalah satu juta jiwa untuk pengusulan daerah persiapan propinsi. Maka dapat dikatakan bahwa dalam sekejap keinginan rakyat Bolmong dipadamkan oleh Pemerintah Pusat. Karena dengan pertumbuhan penduduk tiga porsen saja, jumlah penduduk BMR akan melampaui satu juta jiwa setelah tahun 2030. Selanjutnya persepsi yang muncul adalah ketidak adilan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap daerah. Dalam kaitan dengan Bolaang Mongondow, bentuk ketidakadilan seperti itu sebernarnya sudah terjadi dalam soal pembentukan desa, ketika pemerintah mengeluarkan PP No 43 Tahun 2014, Tentang Desa. Bagaimana tidak adil? Berdasarkan PP tersebut, di Bolaang Mongondow untuk dapat mengusulkan pembentukan desa, syarat minimal jumlah penduduk adalah 3000 jiwa, sementara untuk Gorontalo 2000 jiwa. Padahal kepadatan penduduk di Gorontalo lebih tinggi dari pada Bolaang Mongondow. Itulah sekedar gambaran dari konsekuensi yang akan muncul dari praktik politik hukum pemerintah. Apakah dua PP yang akan dikeluarkan Pemerintah Jokowi nanti membuat peluang lahirnya PBMR, meskipun sekedar daerah persiapan?

Terlepas dari materi yang akan muncul dalam dua PP tersebut, sejauh mana Pemerintah Pusat akan mengeluarkan PP tentang Pembentukan Daerah Persiapan PBMR? Dengan pertimbangan teknis dan administratif serta politis, dengan merujuk dokumen Desain Besar Penataan Daerah; diperkirakan Pemerintahan Jokowi tidak akan mengeluarkan PP PBMR. Kalaupun toh PP itu akan dikeluarkan juga, maka akan dilakukan di akhir masa jabatannya, yaitu menjelang Pemilihan Umum serentak tahun 2019. Dikeluarkannya PP itu adalah dalam upaya menarik simpati daerah-daerah yang menuntut pemekaran. Jadi, PP PBMR kira-kira akan keluar pada akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019. Namun, peluang dikeluarkannya PP PBMR oleh Jokowi ini sangat tipis.

Lantas, bagaimana kalau di era pemerintahan Jokowi-JK tidak dikeluarkan PP PBMR? Maka yang paling realistis dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Bolaang Mongondow adalah minimal merintis pendirian PTN di Bolaang Mongondow baik yang di bawah naungan Kementerian Dikti Ristek atau Kementerian Agama; membangun Rumah Sakit yang memenuhi standar; membentuk kapastitas birokrasi yang handal, serta infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan dan bandara perintis. Mengenai upaya merintis PTN, kepala daerah di BMR bisa belajar dari kebijakan yang dilakukan oleh bupati Banyuwangi. Yaitu melakukan upaya untuk membuka beberapa Prodi yang ada di Universitas Samratulangi atau Unima untuk diselenggarakan di Kotamobagu; seperti yang dilakukan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Annas, yaitu membuka sejumlah Prodi yang ada di Unair Surabaya untuk diselenggarakan di Banyuwangi. Langkah realistis ini dilakukan dalam rangka persiapan untuk menyambut peluang lahirnya PBMR setelah tahun 2025 nanti.

Akhir kata. Di balik proses perjuangan mewujudkan provinsi yang melibatkan sepenuhnya emosi rakyat, memang muncul pencapaian dan pembatasan. Titik pencapaian tertinggi dari gelora perjuangan yang menyihir kesadaran dan mengaduk-aduk emosi rakyat Bolmong adalah diraihnya satu kursi DPD RI untuk Beni Ramdhani. Sepanjang karier politik Beni Ramdhani nantinya, tidak akan pernah terjadi reborn yang melampaui titik pencapaian tersebut. Memang masuknya Beni Ramdhani ke DPD, akan membuka kesempatan baginya untuk masuk dalam lingkaran elite-elite Jakarta, khususnya di lingkaran PBNU. Dengan itu, Beni Ramdhani adalah satu-satunya tokoh dari Sulawesi Utara yang pertama kali bisa masuk lingkaran PBNU. Namun sepanjang mengenai Bolaang Mongondow dengan berbagai macam masalahnya, tidak akan lebih dari titik pencapaian itu: Sekedar mengantarkan seseorang masuk ke Senayan. Peristiwa serupa ini mungkin akan terulang dalam momentum lain dengan persona yang berbeda.

Praktik Pembatasan atas teritorial Bolaang Mongondow muncul mengiringi hiruk pikuk gelora perjuangan provinsi. Pemprov Sulut telah secara cerdik memanfaatkan momen tersebut untuk menyelesaikan persoalan batas daerah. Mengenai Danau Moat sudah hampir dapat dipastikan akan dibagi dua. Secara de jure berdasar Permendagri No. 76 tahun 2012 danau Moat akan dibagi dua. Proses politik demi provinsi yang dijalankan pemimpin-pemimpin BMR, mempermudah pihak provinsi mempercepat proses penegasan batas daerah antara wilayah Bolaang Mongondow dan Minahasa. Akhirnya, mengiringi proses perjuangan untuk mewujudkan provinsi, danau Moat yang sudah sejak jaman swapradja adalah wilayah sepenuhnya Bolaang Mongondow; sebentar lagi akan dibagi dua. (***)

Salam Taklim.

Berkarya dengan Hati: In Memoriam Anuar Totabuan Syukur

Anuar Totabuan Syukur, sumber: Facebook

Anuar Totabuan Syukur, sumber: Facebook

Oleh: Donald Qomaidiansyah Tungkagi

“Assalamualaikum, utat minta kesan-kesan tentang sosok Almarhum ATS di mata pa ente”, begitu bunyi pesan singkat di telpon genggam saya. Saya pun buru-buru melakukan konfirmasi apakah ATS yang dimaksud adalah Anuar Totabuan Syukur. Setelah mendapat kepastian bahwa salah satu budayawan di Bolaang Mongondow ini telah berpulang, saya sempat kaget, setengah tidak percaya mendengar kabar duka itu. Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji’un, semoga arwah beliau diterima di sisi Allah SWT, teriring pula doa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran.

Catatan ini sengaja saya tulis sekedar untuk berbagi kenangan terkait sosok Anuar Sukur di mata saya kepada pembaca. Terinformasi sekitar pukul 15.00 WITA, pada Sabtu (18/10/204), Bang Anuar (panggilan akrab saya) menghadap Sang Pencipta. Dari kabar yang saya dapat, sebelumnya beliau memang memiliki riwayat penyakit jantung.   Saya memang tidak sampai menangis terisak-isak mendengar kabar duka tersebut, namun bukan berarti tidak bersedih. Sedihnya itu di hati. Sebab yang namanya kehilangan dan perpisahan akan selalu menyisahkan kesedihan mendalam. Terutama bagi yang mengenal cukup dekat siapa sosok Anuar Syukur.

Secara intens saya mengenal Bang Anuar memang belum terlalu lama. Perkenalan tersebut menemui titik puncak ketika saya menjadi koordinator bedah novel karyanya di Asrama Bogani Gorontalo pada tahun 2011 lalu. Setelah acara itu, hubungan kami menjadi sangat akrab. Saya sesekali mengunjungi beliau, ketika pulang kampung karena libur kuliah. Meski setelah saya wisuda, komunikasi kami sempat terputus karena kesibukan masing-masing.

Bang Anuar orangnya sederhana. Enak di ajak diskusi. Beliau juga tempat saya bertanya seputar perkembangan sejarah dan kebudayaan Bolaang Mongondow. Terkadang via sms atau melalui chating di facebook.

Selain sebagai budayawan muda, Bang Anuar bagi saya merupakan sosok pemberi cahaya gerbang literasi kebudayaan di Bolaang Mongondow. Karya-karyanya hadir menerangi gelapnya budaya literasi di daerah kita. Meski tak jarang mendapat tantangan, namun bagi Bang Anuar, lebih baik menyalahkan lilin ketimbang mengutuk kegelapan. Secara tidak langsung Bang Anuar membuktikan bahwa putra daerah juga berkemampuan untuk membaca dan menulis jika kemampuan itu senantiasa dilatih.

Beliau menulis narasi berlatar kondisi dan kebudayaan lokal Bolaang Mongondow dalam tulisannya. Bang Anuar merupakan peletak dasar tulisan sastra warna lokal di Bolaang Mongondow. Sastra warna lokal disini sangat nampak dari karyanya. Berbentuk novel yang mengungkapkan banyak hal tentang warisan, tradisi, nilai, dan simbol budaya Bolaang Mongondow.

Bang Anuar juga tidak bosan mengingatkan kami kaum muda di Bolaang Mongondow untuk menulis, hingga membukukan tulisan itu. Beberapa kali terlibat diskusi dengannya, saya melihat Bang Anuar termasuk orang yang gelisah memikirkan perkembangan budaya daerah. Akibat kegelisahan itulah, Bang Anuar menggagas kelompok penulis di Bolaang Mongondow yang beliau namai kelompok MOBOIS  yang merupakan singkatan dari Mobaca bo Momais (membaca dan menulis). Dimana dirinya berharap melalui kelompok tersebut lahir generasi yang bisa menulis dengan tema lokal dan mengangkat potensi daerah.

Gagasan MOBOIS ini pertama kali beliau wacanakan saat melihat besarnya antusias anak muda Bolaang Mongondow untuk bisa menulis saat membeda novelnya. “Kalau bukan kita yang memulai siapa lagi. Budaya dan sejarah Bolaang Mongondow jika tidak diabadikan dengan tulisan maka akan jadi mitos” begitu pesan beliau.

Sejauh ini, dalam membangkitkan dunia kepenulisan di daerah, Bang Anuar menemui banyak rintangan. Pahit getirnya dinamika perjuangan tersebut tetap beliau lalui hingga menutup usia.  Salah satu rintangan perjuangan itu beliau gambarkan dalam catatan pribadi di blognya sebagai berikut “ketika bicara tentang dunia penulisan di Bolmong Raya, cukup banyak yang memandang nyinyir ke saya. Mereka bilang ini hanya kepentingan pribadi saja. Tapi semua itu tentu tak menyurutkan langkah. Walau bergerak perlahan namun tetap dilakukan. Mogaid kon onu in ko’aidan”. Bekerja untuk apa yang bisa dikerjakan itu moto yang sering Bang Anuar sampaikan.

Memang tak banyak orang yang mau dan mampu menulis dengan latar daerah sebagai objeknya. Disamping bergengsi rendah, karya bertema daerah juga profitnya kecil. Banyak kali justru kurang mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Meski begitu, Bang Anuar –menurut saya– justru mengesampingkan semua itu. Beliau tetap konsisten menulis sejarah dan kebudayaan Bolaang Mongondow yang beliau kemas dengan narasi novel sebagai ciri khasnya.

Bang Anuar seringkali dikecewakan pemerintah daerah karena karya-karyanya kurang di apresiasi. Meski begitu Bang Anuar tidak menyalahkan pemerintah. Padahal dirinya turut serta berkontribusi dalam melestarikan kebudayaan daerah. Jangan tanya apa yang daerah berikan untukmu, melainkan apa yang telah engkau berikan untuk daerah. Senantiasa berkontribusi untuk daerah melalui keahlian yang dimiliki, ini menjadi laku diri Bang Anuar yang tercermin dalam falsafah mogaid kon onu in ko’aidan.

Sepengetahuan saya, karir kepenulisan Bang Anuar dimulai ketika merantau ke Jawa. Artikelnya pernah diterbitkan di beberapa media di sana. Beberapa cerpen dan cerita bersambungnya pernah di terbitkan harian Malang Post dan Koran Sinar Harapan Jakarta. Dari honorarium menulis itu Bang Anuar gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan membiayai kuliah di negeri orang.

Beberapa karyanya pernah merambah kanca nasional diantaranya novel “Jatuhnya Sang Bintang” terbitan Balai Pustaka, novel “Perjuangan Keluarga yang Tertindas” terbitan Balai Pustaka, novel “Fatamorgana” terbitan Berada Malang, novel “Relasi Hitam Sang Aktivis” terbitan Gerbang Fasifik. Karyanya berjudul “Perlawanan Sang Penyekar” pernah terbit bersambung di harian nasional Sinar Harapan tahun 2004,. Selain itu ada beberapa karya bertema lokal diantaranya novel “Duka di Tengah Bahagia”, novel “Lain yang Ku Dapat”, buku “Orang Kota Coy”dan masih banyak lagi.

Dapat kita lihat bahwa hanya karya Bagi Bang Anuar yang bersifat umum diterbitkan penerbit nasional, sedangkan karya beliau yang bersifat lokal pasca kepulangannya dari Jawa sangat sulit diterbitkan. Demi mendukung perjuangannya untuk menerbitkan karya bertema daerah Bang Anuar mendirikan penerbit sendiri bernama Gerbang Fasifik. Meski begitu dirinya juga kesulitan untuk mendapat dana percetakan. Bang Anuar juga telah meminta pengambil kebijakan di daerah untuk membantu, namun hanya segelintir saja yang memberi apresiasi. Bahkan karyanya dikecam, karena dijadikan laksana jajanan Koran di pinggir jalan, “… dibeberapa tempat saya dikecam karena telah menjadikan buku/novel laksana Koran namun saya tak begitu menanggapi. Saya piker, mereka akan sadar ketika ketika mereka melakoni sendiri” ungkap Bang Anuar dalam catatannya.

Hemat saya, bisa saja Bang Anuar menjadi penulis besar di luar daerah jika dirinya tidak pulang kampung. Namun bagi Bang Anuar kepulangannya ke daerah untuk member kontribusi langsung kepada tanah kelahirannya. Sikap Bang Anuar ini begitu kontras dengan tokoh-tokoh daerah yang telah sukses di luar daerah namun tidak memikirkan nasib kampung halamannya. Pulang kampung bagi Bang Anuar justru demi merasakan lebih dekat nuansa alam dan budaya tanah leluhur sebagai objek tulisannya.

Dari sikap inilah sehingga menurut saya, penyematan gelar Budayawan kepada Bang Anuar bukan sesuatu yang berlebihan. Sebagaimana sifatnya, seorang budayawan akan senantiasa berkonsentrasi dan masuk pada keadaan kehidupan yang sebenarnya. Inilah yang membedakannya dengan ilmuan. Meski ilmuwan dan budayawan sama-sama ingin mencari kebenaran, tapi ilmuwan cenderung berkonsentrasi pada pemahaman terhadap literatur yang sebanyak-banyaknya untuk kemudian diadakan satu penelitian untuk uji kebenaran.

Ibaratnya bila ilmuwan bak memanjat menara gading dengan teropong yang mampu menembus detil-detil cakrawala dan sekali-sekali turun untuk membuktikan kebenaran yang dilihat dengan teropongnya maka budayawan akan berjalan mengelilingi cakrawala melihat satu-satu kehidupan kemudian sekali-sekali naik ke menara untuk menentukan arah wilayah cakrawala mana yang belum dikunjungi. Budayawan akan mampu membuat satu rangkaian kehidupan berdasarkan penghayatan perjalanannya dari ujung cakrawala yang satu ke ujung cakrawala yang lain. Memang tidak akan selengkap dan sedetil apa yang dapat dilihat seorang ilmuwan akan tetapi budayawan dapat memasuki lorong-lorong gua kehidupan yang tidak akan tampak dilihat dari puncak menara dengan teropong secanggih apapun.

Menjadi seorang Budayawan itulah kerja yang dilakukan Bang Anuar setelah kepulangannya dari Jawa hingga beliau dipanggil sang Maha Kuasa. Bang Anuar mencoba untuk pulang kampung demi memasuki lorong-lorong gua kehidupan yang tidak terdeteksi oleh para pakar –akademisi– sejarah kebudayaan Bolaang Mongondow lainnya. Dari kegiatan merenungi dan menceritakan kebudayaan itulah sehingga Bang Anuar telah mengumpulkan puluhan karya. Karya-karyanya telah beredar hingga merambah nasional, bisa dijumpai di Gramedia se Jabotabek, Bandung, Makasar, Lampung, Batam. Setidaknya, itu menjadi bukti dan cerita bagi generasi muda Bolaang Mongondow, bahwa dirinya telah berkarya untuk mempertahankan dan memperkenalkan identitas Bolaang Mongondow di depan bangsa lain.

Melalui karya-karyanya seakan Bang Anuar menitipkan pesan tersirat bahwa masih banyak hal yang perlu digali dan dibanggakan dalam kebudayaan Bolaang Mongondow. Kearifan-kearifan tersebut yang selalu ia ingin munculkan dalam karya-karyanya. Untuk itu hemat saya, untuk jasa besar itu tidak berlebihan jika mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah. Tidak hanya untuk Bang Anuar, namun untuk budayawan dan tokoh lainnya yang pernah berkontribusi bagi daerah. Pemerintah daerah diharapkan juga dapat lebih memperhatikan karya-karya putra daerah di masa mendatang.  Sekedar kritikan juga, janganlah terlalu sibuk dengan simbolisasi pemberian gelar adat, karena kebudayaan Bolaang Mongondow jauh lebih besar substansinya dari semua itu.

Mengenal Anuar Sukur baik secara langsung maupun dengan membaca karyanya, membuat saya sadar bahwa membaca kearifan lokal sangat penting menjadi kesadaran bagi setiap insan di Bolaang Mongondow yang kini tengah menghadapi krisis kedaerahan. Pepatah Latin mengatakan verba volant srcipta manent (yang terucap lenyap dan yang tertulis tetap), kita perlu menuliskan kearifan masa lalu, menjadikan pelajaran berharga atas setiap kearifan dalam menghadapi permasalahan dan mewariskannya dalam bentuk tertulis kepada generasi berikutnya sebagaimana yang dirintis Bang Anuar itu. Beliau terus berkarya dengan hati, meski seringkali langkahnya dicueki hingga dicaci.

Semoga kepergian Bang Anuar bukan membuat kebangkitan penulisan sejarah dan kebudayaan kita menjadi redup. Melainkan justru sebaliknya perjuangan yang dirintis Bang Anuar harus menjadi spirit baru bagi generasi selanjutnya untuk berkarya demi daerah sebanyak-banyaknya.

Selamat jalan bang Anuar Totabuan Syukur. Sukur moanto karena telah menambah panjang langka kesadaran berkebudayaan di Bolaang Mongondow. Salam tabi bo tanob, semoga sumbangsi yang engkau berikan untuk tanah leluhurmu, dijadikan pahala dan amal jariyah oleh Allah SWT.  Amin!

Merenungi Nasib Negeri “Siput”

Jika dilihat seksama gambar peta Bolmong Raya mirip siput. Boltim (Leher-Kepala), Bolsel (Kaki), Bolmong Induk-Bolmut (Cangkang/Rumah siput), Bolteng (perut) dan Kotamobagu (jantung).

Jika dilihat seksama gambar peta Bolmong Raya mirip siput. Boltim (Leher-Kepala), Bolsel (Kaki), Bolmong Induk-Bolmut (Cangkang/Rumah siput), Bolteng (perut) dan Kotamobagu (jantung).

Diskusi di Asrama Bogani (Asrama Mahasiswa Bolaang Mongondow) di Kota Gorontalo pada malam itu terasa begitu hangat, sekumpulan anak muda berkumpul untuk membedah kondisi daerahnya Bolaang Mongondow (Raya). Segalah topic tentang Bolaang Mongondow menjadi hangat dibicarakan, baik Sejarah, Budaya, Adat, hingga Pembangunan campur aduk untuk dilahap sebagai bahan.

Ada satu hal menarik, tatkalah tiba pada pembahasan terkait lambannya pembangunan disegala bidang di Bolaang Mongondow. Seorang teman sempat nyeletuk, “wajarlah Bolmong lamban depe pembangunan, so dapa lia di peta, Bolmong sama deng kalumbi’ (siput)”. Artinya sudah wajar Bolaang Mongondow (Bolmong) pembangunannya lamban, kelihatan di peta saja seperti siput. Diskusi yang tadinya serius, sempat riuh karena tawa. Tepatnya menertawakan kondisi tanah lahir, sembari merenggangkan pikiran. Tidak berarti penghinaan, melainkan menjadi renungan.

Sampai saat ini, celutukkan teman tersebut terus menjadi gangguan dalam pikiran saya. Sepertinya benar, kalau kita melihat peta administrasi Bolaang Mongondow diatas, selintas memang mirip siput. Dimana Bolmong Utara dan Bolmong Induk sebagai posisi cangkangnya, Bolmong Timur sebagai kepala, Bolmong Selatan sebagai kaki, Kotamobagu bisa diibarakan sebagai jantungnya, dan Bolmong Tengah kedepan sebagai perutnya.

Siput terkenal sebagai hewan yang berjalan super lamban. Adanya kemiripan tersebut, tak pelak menyembulkan pandangan bahwa pembangunan di Bolaang Mongondow sudah wajar lamban selamban jalannya siput.

Saya sempat diderah sikap pesimis. Pernah suatu ketika saya berfikir bahwa kemiripan tersebut merupakan petanda sebuah kodrat pembangunan di Bolaang Mongondow memang lamban. Bahkan bisa jadi Bolmong akan selamanya menjadi daerah yang terbelakang karena kondisi tersebut. Kondisi saat ini kian mengukuhkan citra tersebut. Sejak Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami sejumlah pemekaran. Tahun 2007 dimekarkan Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sampai saat ini belum ada pembangunan yang cukup berarti. Bahkan pengelolaan keuangan daerah di sebagian besar daerah tersebut justru mendapat citra buruk (disclaimer) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Selama tiga tahun berturut-turut, 2011, 2012, dan 2013 kabupaten bolaang mongondow mendapat disclaimer. Bolmong utara mendapat disclaimer tahun 2011 dan 2012. Bolmong timur mendapat disclaimer tahun 2011.

Meski begitu, bukan berarti kita larut dalam kekecawaan melihat kondisi daerah tersebut. Perasaan inferior tidak bisa terus-terusan di pupuk, sebab tidak membawa faedah sama sekali. Bukankah Tuhan berkata dalam kitab suci, “Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri” (QS, Arraad:79).

Sampai disini kita akan memahami bahwa ketika kita berusaha dengan sekuat tenaga maka kita akan tetap mencapai hasil yang diharapkan. Tidak selamanya siput itu lamban. Bolmong harus menjadi negeri siput yang cerdas. Bukankah banyak cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana seekor siput yang cerdas bisa menang lomba lari dari hewan-hewan yang diciptakan berlari cepat. Sebut saja kisah siput dan kelinci, dan yang paling terkenal kisah siput mengalahkan kancil dalam lomba lari.

Jika kita mau berusaha, saya yakin tidak ada yang mustahil. Bagi yang pernah menonton film Turbo pasti akan setuju bahwa mimpi yang mustahil bisa saja tercipta. Film yang disutradarai David Soren ini menceritakan tentang Theo alias Turbo seekor siput taman yang memimpikan untuk menjadi pembalap terbesar di seluruh dunia, seperti idolanya Guy Gagne pemenang berturut-turut dalam ajang Indianapolis 500.

Turbo sangat terobsesi dengan segala hal yang berhubungan dengan kecepatan, hal itu pun membuat ia menjadi aneh dan terasingkan di lingkungan siput yang lambat. Theo sangat ingin keluar dari kehidupan lambat yang ia jalani saat itu, saat itu terjadilah sesuatu yang merubah kehidupannya.

Hal aneh terjadi ketika ia mengalami kecelakaan tersedot ke dalam mesin mobil balap dan DNA-nya tercampur dengan cairan NOx atau Nitrous Oxide yang membuat dirinya memiliki kekuatan super cepat, ketepatan, sama seperti karakteristik sebuah mobil. Meski hanya film fiksi, namun pesan-pesan positif dalam film ini sangat membangun semangat untuk maju. Tidak ada mimpi yang terlalu besar, dan tidak ada pemimpi terlalu kecil. “No dreams were too big or small“, demikian kutipan yang diyakini Turbo, yang bisa kita jadikan semangat dalam mendorong masa depan, dengan memimpikan perubahan di Bolaang Mongondow menjadi lebih baik di masa mendatang.

Saya kira, sudah saatnya kita membebaskan diri dari belenggu inferior. Merasa diri seperti siput, lamban bergerak, dan terkesan tidak bisa berbuat apa-apa. Justru ketika kita mau untuk memandang lebih jauh kedepan, yakinlah kita akan bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Seperti sebuah kisah inspiratif berikut dari siput yang saya kutip dari situs http://www.majalahinfovet.com.[1]

Syahdan, di awal musim semi, seekor siput memulai perjalanannya memanjat pohon ceri. Beberapa ekor burung di sekitar situ memandangnya dengan perasaan geli. ”Dasar siput bego!” kata seekor burung tertawa mengejek.

”Hai siput tolol! Mau ngapain kau memanjat pohon itu?” kata burung lain. Burung yang satu ini bermaksud  baik, mengingatkan agar siput tidak usah menghabiskan energi memanjat pohon. ”Di atas sana tidak ada buah ceri!” teriaknya.

Siput tetap memanjat pohon dengan penuh semangat. ”Pada saat saya tiba di atas, pohon ceri ini telah berbuah,”

Cerita ini dikutip dari buku Recharge Your Life karya Haryo Ardito yang dikenal dengan julukan Die Hard Motivator. Moral dari cerita ini, kata Haryo Ardito adalah bahwa orang yang berpandangan jauh ke depan dapat melihat harapan di balik kekosongan. Sedang mereka yang hanya berpikir ”hari ini” melihat kekosongan sebagai kesia-siaan.

Pandangan jauh ke depan di sini adalah melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh logika umum dan mulai melakukan action untuk meraih masa depan tersebut meskipun banyak orang mengabaikannya atau bahkan mengejeknya. Dalam logika normal, orang yang memandang jauh ke depan bisa terlihat tolol, tapi kelak orang akan melihat dia adalah pemimpin yang cerdas.

Dalam konteks membangun Bolaang Mongondow juga diperlukan pandangan jauh kedepan. Pandangan yang tidak hanya merancang masa depan, melainkan segera melakukan (action). Saat ini mungkin kita masih tertinggal dengan daerah lain. Namun saya yakin dan percaya, dengan karunia sumber daya alam (SDA) yang kita miliki serta ditunjang pontensi sumber daya manusia (SDM) yang memadai, niscaya masa gemilang Bolaang Mongondow tak lama lagi akan diraih. Motobatu Molintak kon Bolaang Mongondow Raya!. (***)

Gorontalo, Kamis 19 Juni 2014

[1] Sumber: http://www.majalahinfovet.com/2010/01/kisah-siput-tolol.html, diakses 19 Juni 2014

Kemenangan Jokowi dan Peluang PBMR

Jokowi-adalan-penomenaOleh: Donald Qomaidiansyah Tungkagi, S.Pd

Apa kabar perjuangan PBMR? Saya yakin pertanyaan itu saat ini masih terbesit di benak kita semua. Merdunya suara perjuangan PBMR di awal-awal moment Pilwako dan Pileg kemarin, kini seakan lenyap tertiup angin. Para pendekar yang mengaku siap memperjuangkan PBMR, pasca Pileg justru tak terdengar lagi suaranya. Tidak ada salahnya ketika saya berasumsi bahwa isu PBMR kemarin hanya menjadi tunggangan politik semata.

Beruntungnya sebagian besar mereka justru tidak terpilih. Disini menunjukkan bahwa rakyat kita semakin cerdas dalam memilih. Rakyat mampu melihat mana yang benar-benar ingin berjuang dan mana yang hanya mendompleng kepentingan. Kita percaya mereka yang telah terpilih pada 9 April kemarin adalah mereka yang benar-benar siap memperjuangkan PBMR.

Belum lama ini, kita juga telah memilih pemimpin bangsa ini. Siapa yang terpilih sebagai Presiden tentunya akan berpengaruh terhadap perjuangan PBMR. Persetujuan DPD RI dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu, dengan memasukkan PBMR sebagai calon DOB yang akan dibahas, belum menjadi jaminan final-nya perjuangan PBMR. Masih banyak hal yang justru harus dipersiapkan dengan matang demi mencapai cita tersebut.

Terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, seakan membawa angin segar baru bagi perjuangan PBMR. Meski ada yang sempat pesimis karena Jokowi-JK justru kalah di Bolaang Mongondow Raya, bagi saya itu tidak jadi soal. Saya justru optimis dan berkeyakinan peluang PBMR menjadi daerah otonomi baru tetap terbuka lebar.

Menilik kembali pada debat pertama sebelum pemilihan, Jokowi-JK merupakan pasangan yang sangat mengapresiasi terbentuknya daerah otonomi baru di Indonesia. Tujuannya demi pemerataan, dan terciptanya pembangunan yang berkeadilan. Peluang inilah yang seharusnya disadari dan sudah saatnya ditangkap oleh para pejuang PBMR.

P3BMR sebagai wadah yang dimandatkan rakyat BMR untuk memperjuangkan cita-cita tersebut sudah saatnya menyusun berbagai rencana strategis. Perjuangan PBMR tidak boleh surut, suara PBMR tidak boleh hilang. Saat ini rakyat harus mampu merebut momentum itu demi menggapai cita-cita untuk bisa berdikari dan mandiri.

Tentunya agar janji Jokowi-JK untuk membuka lebar aspirasi rakyat yang mengharapkan otonomi daerah terealisasi, maka BMR butuh tokoh untuk dititipkan sebagai penyambung lidah rakyat. BMR butuh tokoh yang mempu menerobos pintu birokrasi di pusat demi menagih janji tersebut. Melalui tulisan ini saya coba menawarkan siapa tokoh tersebut.

Selain P3BMR, rakyat juga menggantungkan harapannya kepada wakilnya yang duduk di parlemen. Dengan kembali terpilihnya Yasti Suprejo Mokoagow dan Aditya Didi Moha di DPR RI ditambah Benny Rhamdani di DPD RI semakin membuka lebar peluang tersebut. Beratnya perjuangan Yasti dan Didi dalam memperjuangkan PBMR pada periode kemarin, akan semakin terbantukan. Dengan kehadiran Benny Rhamdani di senayan perjuangan tersebut diharapkan pula akan semakin maksimal.

Berkaca dari peristiwa 10 tahun lalu, dimana suara wakil BMR untuk DPD RI atas nama (Alm) HJA Damopolii, ditelikung oleh segelintir oknum pengkhianat demokrasi melalui konspirasi tingkat tinggi. Berkat pengawalan dan doa dari rakyat BMR, Benny Rhamdani tetap berhasil memperoleh kursi tersebut dan menjadi wakil rakyat di BMR.

Janji Benny Rhamdani untuk memperjuangkan terbentuknya PBMR sudah mulai ditagih rakyat. Lewat kekuatan dan jaringan yang dimilikinya membuat rakyat BMR menitipkan amanah perjuangan PBMR kepadanya.

Selama dua periode sebagai Ketua GP Ansor Sulawesi Utara yang merupakan organisasi dibawah naungan Nahdlatul Ulama, semakin menegaskan bahwa Benny Rhamdani mempunyai jaringan kuat di pusat. Ketua PP GP Ansor Pusat, Nusron Wahid juga mendukung Jokowi-JK meskipun Golkar yang menjadi partainya mendukung calon lain.

Tak hanya itu, sebagai Kader PDIP Sulut serta dipercayakan sebagai penggerak utama Jokowi Mania (JoMan) salah satu tim relawan pemenangan Jokowi-JK di Sulawesi Utara semakin membuka jaringan Benny Rhamdani dalam memperjuangkan cita-cita rakyat BMR tersebut.

Ditambah lagi, peran DPD RI dalam memperjuang DOB tidak sesempit periode sebelumnya. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, peran DPD RI ini kini semakin berfungsi. Bahkan calon DOB baru bisa direalisasikan kalau sudah mendapat mandat/persetujuan dari DPD RI.

Kehadiran Benny Rhamdani di DPD RI memberi kekuatan ekstra bagi perjuangan PBMR di pusat. Kita butuh semua kekuatan tersebut demi mendorong terwujudnya PBMR. Bukan bermaksud mengkultuskan atau sengaja menokohkan Benny Rhamdani. Tulisan ini hanya coba untuk membedah, siapa-siapa saja tokoh yang harus dibebankan amanah rakyat dalam memperjuangkan PBMR ini.  Selain Benny Rhamdani, ada beberapa tokoh di BMR yang juga patut juga dititipkan beban amanah rakyat tersebut.

Kebetulan saja tulisan ini sedikit menyinggung Benny Rhamdani. Justru tulisan ini hadir sebagai sikap kritis dengan maksud melakukan kritik. Karena memang sebagai salah satu wakil rakyat BMR di pusat maka sudah menjadi kewajiban rakyat untuk menuntut Benny Rhamdani agar merealisasikan janjinya.

Meski baru, namun minimal saat ini dirinya sudah mulai merealisasikan janji tersebut. Melalui ketokohan yang dimilikinya, Benny Rhamdani seharusnya sudah mengajak rakyat untuk kembali menggaungkan perjuangan PBMR. Sebab itulah yang dinantikan rakyat saat ini.

Sekali lagi, tanpa bermaksud menafikkan peran semua tokoh yang telah berjuang demi terwujudnya PBMR. Serta tanpa mengesamping cucuran peluh dan tetesan air mata perjuangan P3BMR, yang tak henti dan tak kenal lelah. Segala penghargaan dan penghormatan yang tulus kami rakyat berikan atas perjuangan ikhlas tersebut.

Tulisan ini sengaja dihadirkan demi menyemarakkan kembali gaung perjuangan PBMR yang belakangan mulai redup. Sembari menitipkan harapan semoga cita-cita tersebut segera tercapai dalam bingkai semangat, Motobatu Molintak kon Bolaang Mongondow Raya. Semoga!

Meretas Tabir Gelap Toleransi Beragama di Bolaang Mongondow

Donald Qomaidiansyah Tungkagi

Beberapa bangunan rumah ibadah dalam satu area di Desa Mopuya, Dumoga, Bolaang Mongondow. Foto: http://indonesia-ku17.blogspot.com

Bangunan rumah ibadah dalam satu area di Desa Mopuya, Dumoga, Bolaang Mongondow. Foto: http://indonesia-ku17.blogspot.com

Saat melakukan penelitian di PGSD Universitas Negeri Gorontalo untuk skripsi, saya sempat terlibat diskusi singkat dengan salah satu dosen muda sekaligus tokoh pluralis di Gorontalo, Samsi Pomalingo. Saya sempat juga beberapa kali mengikuti kajian pluralisme dan kerukunan beragama dari Direktur Forum Komunikasi Lintas Iman (FORKASI) Gorontalo dan peneliti pada Gorontalo Survey Institude (GSI) ini.

Banyak hal yang saya petik dari diskusi singkat tersebut. Dalam diskusi tersebut saya juga meminta pandangannya terkait pluralisme dan toleransi beragama di Bolaang Mongondow. Satu hal yang sampai saat ini menjadi keresahan saya adalah ketika Samsi Pomalingo mengatakan bahwa, “Bolaang Mongondow menyimpan “bom waktu” terkait toleransi beragama, jika hal ini tidak segera dideteksi dan dicari jalan keluarnya maka sewaktu-waktu bisa meledak”. Saya sempat kaget dengan hal itu, namun saya yakin apa yang disampaikannya bukan tak beralasan, karena toleransi beragama di Sulawesi Utara merupakan fokus penelitiannya saat menempuh studi magister beberapa tahun lalu.

Saya kira studi tentang toleransi ini pula yang absen dalam nalar pengetahuan masyarakat kita. Kondisi masyarakat Bolaang Mongondow yang plural, mau tidak mau menuntut perlu adanya kajian serius terkait dengan toleransi ini. Agar apa yang dikhawatirkan sebagai “bom waktu” bisa segera dideteksi dan dapat dicari solusi untuk bisa dijinakkan.

Pesan ini juga seharusnya dirasakan dan disadari oleh semua element masyarakat, seluruh stakeholder dan lebih khusus lagi pemerintah di daerah. Sebab dalam hal peran pencerahan pada wilayah keberagamaan ini yang dimaksud oleh Muhammad Tholhah Hasan, dkk dalam bukunya “Agama Moderat, Pesantren dan Terorisme” sebagai peran “kelompok elitisme sosial, ekonomi maupun politik yang merupakan pilar penguasa dan pemberdaya potensi-potensi (sumberdaya) strategis publik kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Di tangan mereka, tersedia, ada akses dan investasi komulasi unsur-unsur yang berpengaruh terhadap pencerahan masyarakat”. Terkait hal ini, saya kira pesan Dick Hartoko, SJ, rohaniwan Katolik, dalam wawancara yang dimuat dalam buku “Islam dan Dialog Budaya” bisa menjadi acuan, bahwa “sudah menjadi kewajiban pemerintah menjaga keseimbangan agar tidak terjadi clash, atau benturan-benturan”.

Nah, untuk menjaga keseimbangan tersebut, saya fikir tidak cukup hanya dengan acara-acara formal semata. Sebab membungkus toleransi agama dengan acara-acara formal ini hanya merupakan “lipstik” semata, justru tidak membawa faedah berarti bagi masa depan toleransi beragama di Bolaang Mongondow. Kegiatan ritual keagamaan yang formalistik ini sangat nampak dilakukan dalam komunitas eksekutif kita, padahal kemasan keberagamaan yang terfokus pada dimensi artifisial-formalistik ini tidak membuat pencegahan atas kekacauan (chaos) berjalan maksimal. Sayang gejala toleransi bentuk ini yang nampak begitu ditonjolkan di daerah kita.

Permasalahan toleransi keberagamaan di Bolaang Mongondow dapat kita pelajari dari hasil penelitian seorang peneliti pada Balai Litbang Agama Makassar, Syamsurijal, berjudul “Sisi Gelap Toleransi Beragama di Sulawesi Utara: Menyingkap Problem Kerukunan Beragama di Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara dan Kotamobagu” dalam Jurnal Al-Qolam Vol. 18 No. 1 Januari-Juni 2012. Gambaran ringkas dari hasil penelitian tersebut yang ingin saya bagikan kepada pembaca.

Berdasarkan metode kuantitatif  penelitian ini menggambarkan bahwa indeks kerukunan umat beragama ketiga daerah yang menjadi fokus penelitian berada pada nilai yang sangat bagus yaitu 0,78 untuk Bolaang Mongondow, 0,79 untuk Bolmong Utara, dan 0,79 untuk Kotamobagu. Meski begitu didapati kerukunan dan toleransi beragama di Bolaang Mongondow masih menyimpan sisi gelap yang tertutup tabir tak teretas.

Pada penelitian tersebut, salah satu faktor yang menjadi sisi gelap toleransi beragama di Bolaang Mongondow adalah hubungan komunikasi dan hubungan sosial antar agama sebagai wujud toleransi hanya terjalin pada acara-acara formal saja, baik yang diadakan oleh agama tertentu atau pemerintah. Hubungan sosial dan komunikasi semacam ini bisa dipengaruhi oleh segregasi penduduk yang berdasarkan agama. Karena penduduk sekampung yang dominan berasal dari agama yang sama, maka dalam kehidupan sehari-hari mereka hanya berkomunikasi dengan penduduk yang seagama.

Menurut Syamsurijal dalam penelitian tersebut, hubungan agama semacam ini mungkin nampak bagus, tapi hanya pada tataran permukaan saja. Hal ini yang disebut inklusivisme atau toleransi dalam tataran passif. Hubungan seperti ini biasanya tidak mampu mendorong keinginan untuk menjalin interaksi yang lebih dalam. Problem terbesar dari hubungan seperti ini adalah tidak bisa meretas rasa curiga antara satu dengan yang lain. Demikian halnya tidak bisa menghilangkan dominasi agama tertentu yang mayoritas terhadap yang lain.

Menariknya, satu hal dalam penelitian tersebut yang menurut saya memiliki korelasi dengan kondisi saat ini adalah kerukunan yang terjalin di Bolaang Mongondow hanya bagian dari imbas perukunan pada masa orde baru. Menurut Syamsurijal, perukunan berbeda dengan kerukunan, sebab perukunan adalah sebuah proses pemaksaan rukun demi stabilitas nasional.

Masih menurut Syamsurijal, cara yang dipakai dalam perukunan demi stabilitas nasional ini biasanya mengunakan model meelting pott, yaitu suatu proses peleburan identitas. Semua identitas primordial (termasuk agama) dihilangkan dan lebur masuk kedalam identitas nasional. Berdasarkan pandangan ini, tidaklah keliru jika saya mengatakan model meelting pott  seperti ini yang dipakai untuk Bolaang Mongondow pada saat itu. Program transmigrasi di Bolaang Mongondow hingga pembangunan beberapa rumah ibadah dalam satu kompleks (area) di Dumoga merupakan bukti otentik dari upaya peleburan identitas dan perukunan itu.

Bahayanya, merujuk pendapat Syamsurijal, cara ini biasanya hanya berhasil sejauh stabilitas politik berada dalam kondisi mapan, namun akan terkoyak-koyak jika politik mulai goncang. Jika kita coba merefleksi dijaman orde baru dimana Suharto masih berkuasa dengan otoritas politik yang didukung basis militernya, cara ini masih berfungsi baik. Bukti berhasilnya cara orde baru ini, di Bolaang Mongondow sangat jarang terjadi konflik politik atau konflik berupa tawuran antar kampung (tarkam).

Sayangnya tatanan perukunan ini perlahan-lahan mulai memudar seiring lengsernya Suharto hingga zaman demokrasi saat ini. Dengan kondisi stablitas politik yang tidak menentu membuat gejolak buram toleransi di Bolaang Mongondow yang bagai “bara api dalam sekam” tersebut mulai nampak. Konflik-konflik persoalan politik, konflik perebutan sumber daya alam yang terjadi saat ini, semakin mempertegas itu. Kasus tarkam di Dumoga misalnya, konflik yang terjadi biasanya hanya dipicu oleh anak muda yang kemudian meluas menjadi perkelahian antar kampung.

Bahkan menurut Subekti, kepala Kementrian Agama di Bolaang Mongondow, konflik di Bolaang Mongondow, terutama di dumoga, sudah mengarah pada konflik agama. Dimana kelompok yang bertikai mengidentifikasikan diri pada Islam dan Kristen. Ini menunjukkan bahwa konflik yang dipicu oleh persoalan-persoalan diluar agama, bisa berujung pada konflik agama.

Apa yang menjadi pertanyaan Syamsurijal dalam penelitian tersebut, patut mendapat perhatian kita semua. Benarkah – tulis Syamsurijal — konflik yang sering terjadi di wilayah Bolaang Mongondow hanya dipicu oleh faktor perebutan sumber daya alam atau ada hal laten lainnya yang sebenarnya tinggal menunggu pemicunya saja?

Pertanyaan Syamsurijal itu hadir tatkalah melihat segregasi penduduk yang didasarkan agama, lalu komunikasi antara penganut agama yang hanya ditataran formal saja, maka sesusungguhnya persoalan agama di daerah ini bisa menjadi persoalan laten. Dengan kata lain, diam-diam, sebenarnya masyarakat di daerah kita menyimpan persoalan dengan orang yang berbeda agama. Dimana mereka belum bisa menerima satu sama lain secara sepenuhnya, masih ada curiga dan stigma di antara mereka. Jika demikian adanya maka ini hanya menunggu waktu saja.

Realitas ini mengharuskan adanya tindakan nyata dari Pemerintah dan Masyarakat untuk mencegah konflik yang masih sangat mungkin terjadi. Di akhir catatan penelitian tersebut, Syamsurijal menawarkan beberapa solusi diantaranya; pertama, tindakan pencegahan dengan membuat aturan yang jelas terhadap kemungkinan masuknya paham baru keagamaan yang bisa mengubah cara masyarakat merepresentasikan diri. Kedua, mewaspadai konflik yang berbasis ekonomi dengan melakukan pengaturan yang jelas terhadap reseource ekonomi di suatu daerah. Ketiga, meningkatkan dialog antar umat beragama di level grass root dan tokoh-tokoh agama ditingkat jamaah. Bukan lagi dialog formal tokoh-tokoh agama di tingkat kabupaten. Hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan FGD kampung, atau FGD lintas kampung dengan topik-topik sosial, basis dialog ini bisa pada kearifan lokal yang ada.

Solusi tak kalah pentingnya, saya fikir perlu adanya perbaikan cara pandang masyarakat dengan perbaikan pendidikannya. Hal ini bisa dimulai dengan memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan tinggi yang memadai, misalnya dengan menghadirkan perguruan tinggi berbasis agama seperti STAIN dan STKN di Bolaang Mongondow.  Hal ini merujuk pada pandangan Muhammad Tholhah Hasan, bahwa tingkat inklusifitas (keterbukaan) masing-masing pemeluk agama, diskursus problem keberagamaan yang demikian sering dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi dan organisasi-organisasi keberagamaan, hal ini menjadi langkah konstruktif yang menutup celah-celah yang menimbulkan “ketegangan hubungan antar umat beragama”.

Selain itu, nilai luhur yang terkandung dalam falfasah local motobatu’ molintak kon totabuan (bersatu membangun totabuan) dan 3 moto, moto totabian, moto tompian, moto tanoban (saling menyayangi, saling memperbaiki, dan saling merindukan), harus benar-benar menjadi laku diri masyarakat Bolaang Mongondow. Jika hal ini hanya menjadi slogan semata dan tidak menjadi praktek dalam kehidupan masyarakat, maka kearifan lokal tersebut akan menjadi tidak berarti sama sekali.

Kita berharap semoga kerukunan di Bolaang Mongondow bukan hanya sekedar mitos, sebagaimana mitos yang dibangun orde baru. Karenanya segenap sisi gelap dari kerukunan beragama di daerah ini perlu kita singkap seterang-terangnya, meski apa boleh buat pada akhirnya kita akan memperlihatkan ‘borok-borok’ dari kerukunan tersebut. Tapi hanya dengan cara itulah borok-borok kerukunan tersebut dapat kita sembuhkan. Doa and do the best. Keep on Fighting for the better Bolaang Mongondow, sedikit memodifikasi kalimat khas Wamenkumham, Deni Indrayana. Terakhir, motobatu’ molintak kon Bolaang Mongondow Raya!