Sosial & Budaya

Ondadon Dodandian Tua

Oleh: Donald Qomaidiansyah Tungkagi*

Di tengah kesibukan sebagai pelajar dirantau orang, saya berkesempatan untuk pulang menengok kampung halaman (Bolaang Mongodow). Hal yang kemudian memotivasi dan melahirkan tulisan ini ialah ketika saya berkesempatan berkunjung dan bersilaturahmi dirumah salah satu teman, saya sempat melihat sebuah buku karya H.J.A Damopolii yang berjudul Dodandian Kinotanobanku dan Kisahku. Ini kali pertama saya melihat buku itu walaupun dalam setiap diskusi ada beberapa teman yang menjadikan buku tersebut sebagai referensi. Bahkan terdapat berbagai macam komentar mengenai isinya baik dalam sisi positif maupun negatif, menurut saya hal tersebut adalah sesuatu yang sangat wajar dan biasa ketika suatu karya diperdebatkan bahkan dikritisi terutama untuk sikap kritis yang sangat konstruktif dalam rangkah memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Makanya dalam tulisan ini saya tidak akan membicarakan hal tersebut mengenai perdebatan serta pengkritisan itu, diserahkan saja kepada ahlinya atau untuk orang-orang Bolaang Mongondow yang merasa tertantang dan bersediah untuk mengkritisi itu. Dalam tulisan ini hanya mencoba untuk mengambil beberapa pesan dalam buku tersebut kemudian berbagi kepada pembaca dan juga memberikan sebebas-bebasnya untuk mengkritisi tulisan ini kembali.

Hal yang menarik yang sempat saya temui, didalam buku itu adalah saat saya membaca Bab I tentang DODANDIAN: Sebuah Etika Politik Local (Refleksi Untuk Masa Depan Bolmong), terutama untuk halaman 30-31 dari buku tersebut. Didalamnya tercantum dengan jelas ada sebuah perjanjian antara Pemerintah dan Rakyat dahulu yang konotasinya lebih cenderung ke sumpah, yang saat ini kita kenal dengan Dodandian Paloko bo Kinalang. Yang bunyi dan saya terjemahkan bebas sebagai berikut: Kinalang berkata “Obagai In Akuoi Babibiton Ku In Iko”! (dukunglah aku dan aku akan mengangkatmu). kemudian  dijawab oleh paloko “O,O Kuntungon Nami Yo Bibitonmu In Kami” (baiklah kami akan mendukungmu dan kamu angkat kami).

Disini jelas ternyata antara Pemerintah dan Rakyat dahulunya sempat membuat sebuah kesepakatan politik dalam bahasa lain kontrak politik. Disitu diterangkan bahwa perjanjian ini lahir dari sebuah kisah yang dituturkan oleh orang-orang tua terdahulu bahwa ketika Raja Tadohe (Sadohe) merantau ke Sangir Besar yang kemudian berlayar kembali ke Mongondow karena sesuatu hal, namun terdampar di sebuah desa yang bernama Desa Togid. Disaat itulah Raja Tadohe bertemu dengan seorang penagkap ikan yang bernama Paloko. Dengan demikian Paloko sebenarnya adalah nama seorang penangkap ikan yang selanjutnya Paloko adalah perlambangan bagi rakyat biasa. Yang kemudian dari pertemuan ini melahirkan sebuah perjanjian antara Paloko dan Kinalang yang satunya melambangkan Rakyat sedangkan yang satunya melambangkan Pemerintah. Terlepas dari ada versi lain dari cerita lahirnya sumpah ini.

Selanjutnya masih dijelaskan juga dari perjanjian tersebut kemudian di sahkan dengan sebuah odi-odi yang pada waktu itu disampaikan oleh Inde Dou sebagai Bogani yang berbunyi:

“siapa yang melanggar perjanjian (DODANDIAN) ini dia akan kena “butung” yang kemudian bisa mendapatkan siksa atau kutukan atau juga bala”,

Dumarag na Kolawag, Rumondi na Buing, Motatom na Simuton, Tumonop na Lanag” yang artinya siapa yang melanggar perjanjian itu maka akan mendapatkan bencana yang dikiaskan:

“menguning bagaikan kunyit, menghitam bagaikan arang, Melebur bagaikan garam, dan meresap ke dalam tanah bagaikan air limpahan atap”.

Mo Balajar Nongkon Sejarah

Pada dasarya Dodandian adalah kesepakatan yang luhur  karena yang mengandung dorongan secara konsisten serta harus menjadi tanggung jawab bersama yaitu pengakuan bahwa ada yang memerintah ada yang membantuh dan ada yang mengadili. Ini demokrasi asli Bolaang Mongondow yang sudah ada sebelumnya bahkan dapat dikatakan bisa disetarakan dengan demokrasi alah barat yang saat ini kita terapkan. Sebagaimana mengutip apa yang dikatkan Mantan Presiden Amerika J.F Kennedy didalam buku tersebut bahwa Government by the people, for the people abd from the people shell not perish from the world yang artinya pemerintahan oleh, untuk da dari rakyat tidak akan pernah lenyap dari permukaan bumi. Dodandian justru lebih abadi karena terkait dengan sangsi dari yang maha kuasa Allah SWT, dalam artian “Butung” atau kesusahab dan kecelakaan yang disebabkan melanggar dodandian itu tidak hanya didunia saja melainkan di akhirat kelak.

Lebih jauh lagi dikatakan bahwa dodandian paloko bo kinalang ini adalah cikal bakal lahirnya hokum adat Bolaang Mongondow yang pada zamannya sudah mengenal pemerintahan. Saat ini budaya-budaya hokum adat yang sekaligus sebagai kearifan lokal seperti ini sudah mulai hilang, padahal ini yang menunjukkan identitas dan jatih diri sebagai orang Bolaang Mongondow.  Menurut saya ini sangat perlu untuk di terapkan kembali. Karena hal ini perna membawa daerah ini mencapai kejayaannya pada masa lalu.

Bukan lagi mengajak pembaca untuk kembali bernostalgia dengan sejarah masa lampau, tapi  saya yakin dan percaya bahwa orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Sejarah terus ditulis orang di semua peradaban dan di sepanjang waktu, sebenarnya sudah cukup menjadi bukti bahwa sejarah itu perlu. Dengan ini, kemudian dapat diramalkan kemungkinan peristiwa yang akan datang dan dapat memposisikan diri untuk membuat sejarah, bukan hanya larut dalam sejarah. Kata orang bijak bahwa sejarah pada dasarnya tidak mungkin untuk ditinggalkan, tetapi yang mungkin dan pasti bahwa kita semua akan meninggalkan sejarah

Menelusuri lebih lanjut dikatakan juga bahwa dengan adanya pentingnya kesadaran akan “Dodandian” ini, betapapun kita harus membuka lembaran sejarah yang terjadi di zaman pemerintahan raja-raja Bolaang Mongondow dengan maksud menambah catatan-catatan sejarah dari sumber yang masih sama-sama perlu disatuhkan kesesuaian, kebenaran dan keasliannya. Tujuannya meramu bahan untuk dirakit bersama menjadi rakit yang kuat dan tangguh untuk menjadi bahtera Bolaang Mongodow dalam mensosialisasikan dan menjaga kemandirian ditengah-tenga gelombang persaingan yang kompetitif yang terus berjalan sepanjang masa.

Selain itu, Dodandian ini dalam pandangan saya dapat disesuaikan dengan konteks pemerintahan saat ini. Dimana Dondandian dapat juga difungsikan seperti hal menurut John Locke rakyat  dapat membuat pactum subjectionis, yaitu perjanjian antara rakyat dan pemerintah, penguasa yang dibentuk.

Menurut Locke, rakyat memeberikan mandat dan hak-haknya melalui pactum subjectionis kepada penguasa atau pemerintah, selama pemerintah masih tunduk pada Undang-undang dasar negara. Oleh karenanya agar dapat mencipatakan kekuasaan yang tidak korup, maka diperlukan sebuah mekanisme chek and balance.

Dodandian bo Kontrak Politik

Nah, mengapa saya kaitkan dengan antara Dodandian ini dengan Kontrak Politik?, salah satu sahabat saya pernah mengatakan kepada saya bahwa pada saat itu Dodandian Paloko Bo Kinalang adalah sebuah kontrak politik sebagaimana halnya saat yang terjadi antara Pemerintah (maupun calon Pemerintah) dengan Rakyat saat ini.

Ini dapat dilihat dari pengutaraan dari perjanjian (Dodandian) tersebut,  Kinalang berkata “Obagai In Akuoi Babibiton Ku In Iko”! (dukunglah aku dan aku akan mengangkatmu), ini jelas menunjukkan adanya keinginan untuk didukung atau membutuhkan dukungan dalam hal ini tentunya dukungan dari Rakyat. Ini juga tidak jauh berbedah bahkan bisa dikatakan lagi tren saat ini terutama dalam pemilihan President, Kepala daerah hingga kejajaran terendahnya. Setelah itu  kemudian  dijawab oleh paloko “O,O Kuntungon Nami Yo Bibitonmu In Kami” (baiklah kami akan mendukungmu dan kamu angkat kami). Ini menegaskan adanya keinginan untuk memberikan dukungan dengan persyaratan yang kemudian disepakati bersama tadi. Ada beberapa kandidat yang dan pendukungnya bisa dipastikan telah ada sebuah perjanjian dalam hal ini kontrak politik. Terlepas dari kepentingan pribadi maupun kepentingan orang banyak. Namun lebih dari itu, bicara tentang perjanjian ini harus benar-benar ditepati. Apalagi jika sudah berhungan dengan orang banyak atau berhubugan dengan kepentingan dan kemaslahatan orang banyak.

Menurut Andi Harun yang ia tuangkan dalam blognya, pengalaman empiris membuktikan bahwa hampir tidak ada pengaruh signifikan terhadap relasi antara kontrak politik dengan prilaku pemimpin dan kepemimpinan. Kontrak politik baru sebatas instrumen pendongkrak popularitas sang kandidat. Kontrak politik sebagai alat pemuas sang kadidat untuk meminimalisir resistensi dengan rakyat. Apalagi sang kandidat paham betul bahwa dikemudian hari, selain sanksi moral–tidak ada sanksi yuridis yang harus dihadapi kendati tidak terjadi pemenuhan atas kontrak politik itu. Tengoklah, hampir tidak ada calon yang menolak ketika disodori kontrak politik–se “seram” apapun klausa kontrak politiknya. Bahkan respon sang kandidat terhadap isu kontrak politik itu beragam. Ada yang merespon bahwa kontrak politik adalah keharusan sebagai bukti kesungguhan. ” jangankan nanti, sekarang pun di minta tanda-tangan, saya siap ” demikian respon kandidat lain. ” dan respon-respon senada yang terkesan tanpa beban.

Sejatinya Dodandian atau kontrak politik bagi sang kandidat adalah manifesto peneguhan sikap moral kepemimpinan dan kenegarawanan untuk sungguh-sungguh dan penuh kejujuran atas detail klausa pengikatan diri dengan rakyat. Kalau saja pemimpin berangkat dari semangat ini, maka kontrak politik menjadi alternatif ideal pemimpin. Tapi apa boleh buat kita harus bersabar menunggu.

Oleh sebab itu, teruntuk para kandidat yang telah terpilih baik yang sudah menduduki maupun yang akan menduduki tampuk kepemimpinan dan sempat melakukan Dodandian atau kontrak politik dengan masyarakat, khususnya dan yang paling utama adalah perjanjian demi kepentingan dan kebaikan masyarakat umum maka dapat segerah memenuhi perjanjian tersebut.

Sebab hukuman untuk yang melanggar perjanjian antara Pemerintah (Kinalang) dan Rakyat (Paloko) pendukung adalah “Dumarag na Kolawag, Rumondi na Buing, Motatom na Simuton, Tumonop na Lanag” yang artinya siapa yang melanggar perjanjian itu maka akan mendapatkan bencana yang dikiaskan: “menguning bagaikan kunyit, menghitam bagaikan arang, Melebur bagaikan garam, dan meresap ke dalam tanah bagaikan air limpahan atap”.

Bahkan Pemerintah yang ingkar janji termasuk dalam Pemerintah yang Munafik, hal ini ditegaskan, Nabi Muhammad SAW dalam hadistnya “Tanda orang-orang munafik itu ada tiga keadaan. Pertama, apabila berkata-kata ia berdusta. Kedua, apabila berjanji ia mengingkari. Ketiga, apabila diberikan amanah (kepercayaan) ia mengkhianatinya”.(Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim).

* Penulis Adalah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Gorontalo, yang Didedarah Kepedulian Akan Nasib Daerahnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s