Uncategorized

Semakin Nyata, KRUPPBMR Dibungkam?

SAYA sempat kaget waktu mendapat kabar, sebanyak 7 orang KRUPPBMR dipanggil Polda Sulut melalui Polres Kotamobagu untuk diperiksa. Saya fikir permasalahan ini sudah selesai, setelah ada pertemuan sebelumnya antara Polres Kotamobagu dengan KRUPPBMR beberapa waktu lalu. Ini mengundang kian sejuta tanda tanya dibenak (?????), apa maksudnya menurunkan Polda Sulut lansung untuk menangani masalah sepeleh ini?. Apa Polres Kotamobagu tidak cukup menangani permasalahan ini?.

Sedikit menambahkan catatan saya sebelumnya “Pidana Demonstran, Pemprov Bungkam Aspirasi Rakyat “ diposting 4 Januari lalu di grup ini. Tulisan itu cenderung fokus ke masalah ancaman mempidanakan demonstran karena membakar foto pejabat negara. Saya tekankan, bentuk tulisan umum, dengan contoh kasus ancaman mempidanakan aksi KRUPPBMR kemarin. Ini bisa dilihat dari judul tulisan saya juga cenderung umum.

Substansinya begini. apapun bentuk aksinya, sekalipun kemarin itu bukan aksi menuntut percepatan PBMR, jika demontran diancam pasal yang sama, ini tetap bentuk pengekangan terhadap aspirasi yang telah diatur konstitusi. Kalau seperti ini, saya kira siapapun itu yang masih setia dengan perjuangan substansi reformasi maka akan menolak pasal ini. Apa sebab? agar kondisi seperti jaman orde baru tidak terulang kembali.

Maaf, saya berfikir seperti ini, karena saya hidup dijaman pasca reformasi dan penikmat kehidupan demokrasi ketika kran kebebasan mengeluarkan aspirasi terbuka. Ini merupakan buah perjuangan panjang diwarnai cucuran keringat dan tetesan merah darah pemuda dan mahasiswa angkatan 1998. Berbeda dengan dengan mereka, para orang tua yang mengeluarkan ancaman pidana demontran ini, karena diisi kepalanya masih belum bersih dari sisa penjajahan orde baru.

~~~

Coba bantu cermati pasal 134 KUHP yang digunakan untuk mengancam demonstran KRUPPBMR dengan tuduhan penghinaan kepada pejabat negara. Karena keterbatasan luas samudra pengetahuan saya, sehingga saya hanya membaca aspek formalnya. Sembari mengoleksi data dan informasi yang terkait, sebagai bahan pembanding untuk topic diskusi bagi utat-utat pakar hukum di grup ini.

Data yang saya peroleh, pada Rabu 6 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No.013-022/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pasal “penghinaan terhadap Presiden/Pejabat Negara” (pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP) tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi.

Pasal ini dipandang berasal dari warisan kolonial ratusan tahun yang lalu. Sehingga oleh Mahkamah dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena rentan akan multitafsir. Selain berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi, pasal tersebut juga dirasa tidak relevan lagi untuk diterapkan pada negara indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana secara tegas telah ditentukan dalam UUD 1945.

Lebih lengkapnya mungkin utat bisa mempelajari lansung, “Laporan Akhir Dari Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Delik Penghinaan Terhadap Pejabat Negara dan Simbol-Simbol Negara (KUHP 310-321)”. Laporan ini disusun oleh BPHN dibawah pimpinan Prof.Dr. Loebby Loqman, SH, dari Pusat Perencanaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Atau bisa juga dipelajari catatannya Prof.Dr. Loebby Loqman, SH yang lain yakni, “Delik Politik di Indonesia, Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara”.

~~~

Jujur saya tidak pandai hukum, apalagi mencerna catatan dan jurnal dan tetek bengek berbau hukum. Kalau hanya menuliskan puluhan jurnal, buku hukum beserta pengarangnya untuk dibagikan kepada Anda, saya super bisa. Olehnya, Saya sangat senang sekali jika ada utat-utat yang pakar hukum yang bisa membantu menelaa catatan-catatan tersebut dan membagikan dalam diskusi ini. Sehingga orang awam hukum seperti saya bisa tercerahkan.

Namun, mencermati perkembangan akhir-ahir ini, tidak berlebihan jika saya katakan ada pihak yang mulai resah dengan sepak terjang KRUPPBMR. Penerapan delik penghinaan kepada KRUPPBMR dengan pasal 134 atas aksi mereka lalu, semakin membuktikan bahwa ada upaya membungkaman para aktivis KRUPPBMR yang selama ini paling getol mendorong terwujudnya PBMR.

Saya masih dipihak yang setuju, jika dikatakan penerapan pasal penghinaan terhadap pejabat masih sangat relevan untuk dipertahankan. Karena pejabat Negara, merupakan pencerminan seluruh rakyat dan Negara yang harus dilindungi martabat dan jabatannya dari tindakan pelecehan dengan sewenang-wenang untuk merendahkan jabatan itu. Namun bukan berarti, penerapan pasal-pasal penghinaan sebagai cara pemerintah menghadapi, mengendalikan dan mematikan kritik-kritik terhadap perilaku dan kebijakan Presiden.

Saya menilai, dengan dipanggilnya 7 anggota KRUPBMR oleh Polda Sulut, secara tidak lansung sudah ada upaya untuk meredam dan mematikan kritik rakyat kepada ki Sinungkudan (Gubernur Sulut) untuk mempercepat terwujudnya cita-cita PBMR.

Intinya, penerapan delik penghinaan yang berlebih yang berkaitan dengan hak warga Negara untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintah atau kebijakan pejabat public akan mematikan secara perlahan demokrasi yang selama ini kita agungkan.

~~~

Ada hal menarik yang bisa saya kutipkan saat membaca catatan di atas. Pertama, dikatakan bahwa perlu dibuat perbedaan yang tegas antara perbuatan politik (political act) dan kejahatan politik (political crime). Yang pertama dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat dengan menggunakan medium ekspresinya seperti demonstrasi, menyampaikan pendapat dan kritik. Hal ini dilakukan berdasarkan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi.

Sedangkan yang kedua, political crime, memang dimaksudkan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat atau destabilisasi politik, dan mengambil manfaat politik dari kekacauan tersebut. Ini barangkali dapat dipidanakan.

Pertanyaannya kemudian, menurut utat-utat demonstrasi KRUPPBMR kemarin itu masuk dalam kategori mana? political act ataukah political crime?. Na’anda menurut munimu utat?. _”Koluas Gina bo Pikiran, Motabatu Molintak kon Provinsi Bolaang Mongondow Raya”_.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s