Uncategorized

AMS “Ngotot” Masuk, Tanoyan Bakal Mencekam

demo_tambang_kiota

AKHIR-AKHIR ini, bersatunya masyarakat Tanoyan Utara dan Tanoyan Selatan (Tanoyan Bersatu) jadi topik hangat ditengah genjarnya pemberitaan tentang Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR). Media cetak dan elektonik di BMR dan Sulut ramai mengangkat tema yang sama, penolakan warga Tanoyan Bersatu terhadap perusahaan tambang emas PT Arafura Mandiri Semangat (AMS).

Sempat terlintas ‘ke-ngeri-an’ luar biasa dibenak saya, saat membaca berita berjudul “AMS Masuk, Darah Tertumpah”  yang diunggah Radartotabuan.com pada Senin (25/2), (http://www.radartotabuan.com/read/ams-masuk-darah-tertumpah-5954), disini disebutkan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat dari kedua Desa dengan tegas menolak masuknya PT AMS. Tidak tanggung-tanggung, bahkan warga relah menumpahkan darahnya demi mempertahankan aspirasi mereka.

Gejolak penolakan warga ini wajar. Mereka menilai masuknya perusahaan tambang di desa mereka bukan mendatangkan kesejahteraan seperti yang dijanjikan, yang ada malah mematikan sumber pendapatan mereka. Warga Tanoyan Bersatu cukup cerdas untuk menyikapi segalah ancaman yang akan menimpah mereka. Sikap Pemda dan PT AMS yang tertutup semakin menguatkan anggapan tentang itu.

Informasi yang saya terima, kedua desa sudah melakukan pertemuan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membahas masuknya PT AMS ini. Hasilnya, seluruh masyarakat sepakat menolak kehadiran perusahaan tambang tersebut. Ini secara otomatis “mementalkan” anggapan bahwa gerakan masyarakat ini dimotori oleh para pengusaha tambang di desa itu. Ini murni keinginan rakyat Tanoyan Bersatu. Bahkan masyarakat sudah melayangkan surat aduan kepada DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow terkait persoalan ini.

Saya kira wajar warga Tanoyan Bersatu menolak PT AMS, sebab tanah yang nantinya menjadi titik pertambangan merupakan tanah yang menampung seluruh hajat hidup warga. Apalagi tanah yang rencana akan dieksploitasi PT AMS, justru tanah milik warga yang luasnya sekitar 750 hektare, (http://www.radartotabuan.com/read/bentuk-panitia-penolakan-ams-6089). Kalau dikalkulasi, 750 hektare ini sekitar 7.500.000 meter persegi, jika dikonversi 1 hektare = 10.000 meter persegi. Atau luasnya 1.071 kali luas lapangan sepak bola,  jika diasumsikan ukuran lapangan sepak bola 100×70 meter.

Belum lagi, jarak lokasi pertambangan dikabarkan hanya berjarak 1 kilometer dengan pemukiman warga. Jarak yang cukup dekat ini sangat berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat sekitar, khususnya mata pencaharian hingga kesehatan warga untuk waktu yang sangat panjang. Terutama kawasan sekitar yang terdiri dari kawasan yang merupakan sentra ekonomi warga yang berbasis pada penambang pertanian dan penambang rakyat.

Aspirasi masyarakat Tanoyan Bersatu, tanpa alasan lagi “wajib” diindakan Pemda Bolmong. Terutama bagi Bupati sebagai pengampuh kebijakan. Kita tidak berharap, masuknya PT AMS akan mengakibatkan “tumpahnya darah” warga Tanoyan jadi kenyataan. Apalagi, tanah yang dijadikan lokasi pertambangan sudah diklaim sebagai tanah adat atau tanah ulayat. Untuk warga Bolaang Mongondow, tanah adat adalah tanah warisan leluhur yang harus dijaga demi kemaslahatan rakyat. Merusak tanah adat sama saja dengan menginjak harkat dan martabat leluhur. Bisa dipastikan warga akan mati-matian membela hak mereka, meskipun darah dan nyawa taruhannya.

Belum kering dari ingatan kita, konflik yang terjadi di Bima yang menimbulkan korban jiwa dari para demonstran dan dibakarnya kantor Bupati Bima. Tidak hanya itu, konflik ini juga memakan korban dari pihak aparat kepolisian yang diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pemicu konflik tidak lain karena diterbitkannya izin usaha pertambangan eksplorasi oleh Bupati Bima. Apakah kita mau seperti ini? Mengingat warga sudah menegaskan untuk mempertahankan tanahnya mati-matian apapun yang terjadi.

Dibentuknya, panitia penolakan PT AMS yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tanoyan (AMT) menegaskan bahwa tuntutan masyarakat Tanoyan Bersatu tidak main-main. Pilihan masyarakat untuk mengorganasir diri ini, merupakan “sinyal” bahwa mereka siap melawan kekuatan besar yang juga terorganisir dengan resiko apapun. Masyarakat dengan siapa mereka akan berhadapan dan manjadi lawannya.

Sekali lagi, tuntutan masyarakat ini perlu diprioritaskan Pemda maupun DPRD, berikut juga PT AMS. Kalau lah toh alasannya, karena Bolmong butuh investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah “pundi-pundi” kas daerah. Namun, logika sederhananya, masyarakat juga bisa hidup dan sejahtera dengan mengolah tanahnya secara mandiri. Tanpa harus dibantu memasukkan penambang asing, yang notabene tak diinginkan rakyat.

Penolakan warga ini jelas. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Pemda dalam hal ini Bupati untuk mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP).  Terlebih, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ir Herry Rotinsulu mengatakan, bahwa PT AMS ternyata belum mengantongi ijin lengkap dari kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), (http://www.radartotabuan.com/read/ams-belum-kantongi-ijin-6292).

“Sampai saat ini ijin menteri belum keluar. Kalau lahannya masuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) maka untuk rekomendasi ijin pinjam pakai kawasan hutan itu dari Pak gubernur. Tapi kalau Areal Penggunaan Lain (APL), itu dari pemerintah daerah setempat. Sedangkan ijin usaha pertambangan itu dari Bupati,” kata Rotinsulu, seperti yang dikutip dari Radartotabuan.com diatas.

Bahkan senafas dengan itu, diberita yang sama, Kepala Dishutbun Bolmong, Drs Ashari Sugeha mengatakan, kalau lahan yang akan dikelola PT AMS sebagian besar APL. Dimana lahan perkebunan warga yang masuk APL, jika diserahkan pemilik lahan kepada perusahaan maka akan ada ganti rugi, dan yang dihitung adalah tanah dan tanaman tumbuh. “Soal perkebunan masuk APL itu hak pemilik lahan. Apakah akan diserahkan atau tidak, semua tergantung pemilik lahan,” katanya.

Karena sebagian besar lahan yang akan rencana dipakai PT AMS adalah lahan APL sehingga kewenang mengeluarkan IUP ada ditangan Bupati. Dengan demikian jelaslah duduk permasalahannya. Rakyat Tanoyan Bersatu dengan tegas telah menolak masuknya PT AMS di desa mereka. Bahkan surat penolakan tersebut secara resmi dilayangkan kepada DPRD Bolmong. Jadi, tidak ada celah lagi Pemda Bolmong untuk mengeluarkan IUP PT AMS untuk bisa menanamkan cakarnya ditanah Tanoyan.

Disamping itu, hal ini juga sudah jelas diatur dalam konstitusi berdasarkan pasal 134 UU Nomor 4 Tahun 2009, dengan jelas mengatakan “hak atas wilayah usaha pertambangan (IUP) tidak meliput hak atas tanah permukaan bumi” disamping itu juga ada ketentuan pasal 134 undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa “pemegang IUP eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah”.

Dari sini jelas, logika hukumnya, ketika tanah tersebut tidak diizinkan masyarakat, maka Bupati tidak berhak juga mengeluarkan izin eksploitasi pertambangan.  Sebab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat terlarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Tidak berlebihan jika saya katakana, aberdasarkan pernyataan dan sikap masyarakat sebagaimana yang tergambar dalam pemberitaan media, jika AMS “ngotot” masuk, maka Tanoyan diyakini bakal mencekam. (***)

Sumber foto: manado.tribunnews.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s