Uncategorized

Rakyat BMR, Dipermainkan atau Ditipu?

ADA yang mengganjal dan menggelitik dari pemberitaan terkait keberangkatan Sinyo Harry Sarundajang (SHS) bersama Ketua Deprov Sulut untuk bertemu dengan Komisi II DPR RI.

Berdasarkan berita yang dilansir TRIBUNMANADO.CO.ID, Gubenur Sulawesi Utara (Sulut) SHS menyatakan keseriusannya memperjuangkan pembentukan provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR).

Sarundajang mengungkapkan keseriusannya tersebut dihadapan warga Bolaaang Mongondow yang menghadiri resepsi pernikahan anak sulung Bupati Boltim, Sehan Landjar, di Kotabunan, pada Rabu (27/3).

“Besok sore (hari ini) saya diundang Komisi II DPR RI (dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia) yang khusus membidangi soal pemekaran wilayah untuk membahas pemekaran provinsi Bolaang Mongondow Raya,” ungkap Sarundajang disambut tepukan tangan ribuan warga yang hadir.

Lebih lanjut diberita itu juga dia meminta pantia pemekaran dan masyarakat Bolmong raya untuk fokus menghadapi proses pemekaran. Katanya, dirinya akan melakukan berbagai cara hingga BMR terbentuk.

“Saya akan berjuang dengan berbagai cara agar ini terwujud. Kita doakan saja. Terpenting kita telah berada pada proses itu (di DPR). Mudah-mudahan provinsi yang kita dambahkan ini segera terwujud,” katanya.

Namun sayang, ternyata agenda pertemuan Gubernur dengan Komisi II DPR RI tersebut, sepertinya tidak untuk mengusulkan Bolmong Raya menjadi provinsi, (kalaupun ada mengapa tidak ada beritanya) yang diusulkan justru Provinsi Nusa Utara. Alasannya karena secara geografis nusa utara berbatasan langsung dengan berberapa Negara tetangga, dan rentan terhadap transit narkoba.
(http://manado.tribunnews.com/2013/03/27/perjuangkan-provinsi-bolmong-raya-gubernur-temui-komisi-ii-dpr-ri).

Berikut berita yang dilansir REGIONAL.KOMPAS.COM. — Dari 286 pulau yang ada di Sulawesi Utara hanya 40 persen yang berpenduduk. Sementara 60 persen lainnya merupakan pulau yang tidak berpenghuni.

“Mengingat secara geografis letak Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, posisi pulau-pulau tersebut rentan terhadap transit jaringan pelaku narkoba,” ujar Gubernur Sulut SH Sarundajang ketika memberikan sambutan dalam Acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Narkoba di Manado, Rabu (10/4/2013).

Banyaknya pulau-pulau yang ada di Sulut dan letak geografisnya yang menyulitkan dalam berbagai koordinasi membuat pembangunan infrastruktur menjadi sulit. Beberapa pulau memerlukan waktu satu hari untuk dijangkau dari ibukota provinsi.

“Untuk itu minggu lalu saya di depan Komisi 2 DPR mendorong terbentuknya provinsi Nusa Utara,” tambah Sarundajang.

Wilayah Nusa Utara meliputi tiga kabupaten di bagian utara Provinsi Sulut yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Ketiga kabupaten ini memiliki ratusan pulau yang sulit dalam infrastruktur.

Dengan mendorongnya menjadi sebuah provinsi baru, penanganan pembangunan serta keamanan bisa lebih menjadi efisiense dan tertangani dengan maksimal.

(http://regional.kompas.com/read/2013/04/10/12292562/60.Persen.Pulau.di.Sulut.Rawan.Transit.Jaringan.Narkoba)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s