Sejarah

Keluar Dari Skenario Belanda: Passi Gabung Kotamobagu, Lolayan Menyatu dengan Dumoga; Lolak Ibukota PBMR

Oleh: Sumardi Arahbani

GambarPenataan daerah di jaman Indonesia merdeka; dalam bentuk provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan, cenderung mewarisi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pulau Jawa adalah contoh sempurna dari warisan penataan Belanda itu. Hingga Hindia Belanda bubar, penataan daerah untuk daerah luar Jawa belum sepenuhnya selesai, terutama untuk daerah-daerah swapraja. Termasuk penataan daerah lima swapraja yang berada di bawah onderafdeeling Bolaang Mongondow.

Penataan daerah untuk swapraja-swapraja di onderafdeeling Bolaang Mongondow sebenarnya sudah ditandai dengan adanya garis batas administratif yang relatif jelas. Swapradja Bolaang Mongondow diposisikan sebagai lanskap yang dibagi ke dalam empat distrik; yaitu distrik Bolaang, distrik Kotaboenan, distrik Mongondow dan distrik Dumoga. Swapraja Bolaang Itang dan Kaidipang ditempatkan sebagai distrik, disatukan menjadi lanskap Kaidipang Besar. Jadi, swapradja Bolaang Itang dan Kaidipang disetarakan degan distrik-distrik di swapradja Bolaang Mongondow. Sementara dua swapradja yang lainnya yaitu Bintaoena dan Bolaang Oeki masing-masing ditempatkan sebagai lanskap tanpa dibagi ke dalalam sejumlah distrik.

Kalau kita proyeksikan ke kondisi sekarang; di antara empat distrik di lanskap Bolaang Mongondow hanya bekas wilayah distrik Kotabunan yang saat ini bekas teritorinya relatif sejajar atau sebangun dengan daerah otonom kabupaten; yaitu kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sementara tiga distrik di lanskap Bolaang Mongondow yang lainnya; Bolaang, Mongondow dan Dumoga jejak pewilayahannya sangat cair dan kacau. Sedangkan tiga lanskap berikutnya yang bermetamorfosa dalam bentuk daerah otonom Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dinamika pewilayahannya cenderung normal. Kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, hanya swapradja Bolaang Mongondow yang teritorialnya terbagi-terbagi ke dalam banyak daerah otonom baru. Sementara swapradja yang lainnya justru mewarisi sebagian bekas teritori swapradja atau lanskap Bolaang Mongondow

Distrik Dumoga sebagai contoh, lewat penataan daerah oleh pemerintah Hindia Belanda memiliki teritori yang meliputi seluruh wilayah Dumoga saat ini, sebagian wilayah kecamatan Lolayan berbatasan dengan Kotamobagu dan daerah-daerah pesisir Selatan dari daerah-daerah sekitar Kombot hingga Molibagu. Teritori distrik Dumoga yang ada di pesisir Selatan, saat ini seluruhnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang sering diidentifikasi sebagai metamorfosa swapradja atau lanskap Bolaang Oeki.

Sekarang, teritori distrik Dumoga hanya menyisakan wilayah yang menjadi konsentrasi pemukiman penduduk yang berasal dari luar Bolaang Mongondow lewat program tansmigrasi sejak tahun 1950-an. Maka terciptalah Dumoga sebagai sebuah identitas politik dan wilayah yang benar-benar baru. Lembah Dumoga yang dalam mitologi adalah ruang asal-usul [genesis] leluhur orang Mongondow, saat ini perlahan menjauh dari jangkauan kuasa orang Mongondow.

Bagaimana dengan keadaan dua distrik di swapradja Bolaang Mongondow lainnya; yaitu distrik Mongondow dan Bolaang? Rupanya ‘proyeksi’ teritori yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda secara tidak sadar mengendap dalam nalar sejumlah pemimpin Mongondow. Gagasan penggabungan wilayah Passi-Lolayan ke Kota Kotamobagu oleh wakil walikota Kotamobagu Jainudin Damopolii dan bupati Bolaang Mongondow Salihi Mokodongan adalah contohnya. Apabila nantinya wilayah Passi-Lolayan bergabung dengan Kota Kotamobagu, maka warisan teritori yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda benar-benar terwujud. Kalau di jaman Hindia Belanda namanya distrik Mongondow, nantinya bernama kabupaten Kotamobagu.

Dengan demikian bekas wilayah lanskap Bolaang Mongondow akan memiliki tiga wilayah daerah otonom yang sejajar dan sebangun dengan wilayah distrik yang sudah ditata oleh pemerintah Hindia Belanda. Yaitu Kab Bolaang Mongondow Timur yang merupakan metamorfosa distrik Kotabunan; Kota Kotamobagu metamorfosa distrik Mongondow dan Kab Bolaang Mongondow metamorfosa distrik Bolaang. Serta menyisakan satu teritori yang liar dan cair yang cenderung ’emoh’ mengikuti alur penataan teritori Hindia Belanda; yaitu lembah Dumoga. Dumoga yang diproyeksikan menjadi Kab Bolaang Mongondow Tengah akan menjadi satu-satunya daerah otonom yang wilayahnya menyimpang dari pola penataan daerah ala pemerintah Hindia Belanda.

Lantas apa hubungannya gagasan penggabungan Passi-Lolayan dengan cita-cita rakyat Bolaang Mongondow untuk mewujudkan PBMR? Apakah memang benar dalam rangka memenuhi syarat Kota Kotamobagu sebagai calon Ibu Kota PBMR? Ataukah hanya perwujudan endapan alam pikiran yang bergerak dalam alam bawah sadar pemimpin Mongondow warisan praktik kolonial Belanda.

Terlepas dari apakah nantinya seluruh wilayah Kecamatan Passi-Lolayan-Bilalang, atau hanya sebagian wilayah desa-desa tertentu yang akan masuk ke Kota Kotamobagu; alasan penggabungan Passi-Lolayan ke kota Kotamobagu sebagai syarat untuk memenuhi luasan sebagai calon Ibu Kota provinsi sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat dari aspek regulasi. Kalau memang dari sisi perencanaan idealnya diperlukan lahan seluas 100 hektar untuk pengembangan ibukota provinsi apakah memang harus dengan cara menggabungkan wilayah Pasi-Lolayan?

Mengenai aspek yang menyangkut detail perencanaan perlu ada penjelasan dari pihak pemerintah yang terkait. Apakah hanya desa-desa tertentu atau seluruh wilayah kecamatan Passi-Lolayan yang akan dimasukkan ke Kota Kotamobagu. Karena permasalahan ini terkait dengan peta dan interaksi dukungan masyarakat di dua wilayah tersebut. Mengenai luasan calon ibukota provinsi itu, secara umum kita bandingkan saja dengan Kota Gorontalo, ibu kota provinsi Gorontalo, yang memiliki luas 66, 5 km persegi, dengan Kota Kotamobagu yang salah satu versi disebutkan memiliki luas 184, 33 km persegi. Bandingkan juga dengan luas kota lainnya; Kota Manado dengan luas 154 km persegi, Kota Makasar 190 km persegi, DKI Jakarta 666 km persegi.

Penataan ruang atau wilayah Bolaang Mongondow di jaman Belanda itu memang dibuat sesuai dengan kepentingan kolonial, yaitu menempatkan Bolaang Mongondow sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari Minahasa dalam wilayah administrasi yang disebut Afdeeling Manado. Di mana wilayah Bolmong dan Minahasa sendiri adalah bawahan Asisten Residen dan Residen di Manado. Asisten Residen dan Residen itu kepanjangan tangan dari Gubernur Jenderal di Batavia [Jakarta]. Afdeeling Manado bersama empat Afdeeling lainnya, yaitu Afdeeling Gorontalo, Afdeeling Poso, Afdeeling Donggala, Afdeeling Sangire- Talaud, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam satuan wilayah administrasi yang bernama Residensi Manado.

Pola penataan daerah atau ruang yang di jaman Belanda itu mungkin cocok untuk keadaan jaman itu. Namun, ketika Indonesia merdeka dengan mengembangkan bentuk pemerintahan daerah yang baru di mana sistem Residensi warisan Belanda dihapuskan; pola penataan daerah atau ruang ala Belanda itu tentunya sudah tidak cocok lagi. Bolaang Mongondoww yang diperjuangkan terpisah dari Sulawesi Utara, lepas dari kendali kekuasaan di Manado di mana secara hirarki akan ditempatkan langsung berada di bawah Pemerintah Pusat; tentunya harus bisa lepas dari warisan praktik kolonial tersebut.

Karena memang pemerintah Hindia-Belanda itu dengan sadar menyatukan Bolmong dan Minahasa dalam satu teritorial Afdeeling Manado. Afdeeling Manado sendiri terdiri dari empat Onderafdeeling, yaitu Bolaang Mongondow, Amoerang, Tondano dan Manado. Dengan kata lain Bolmong dan Minahasa dalam alam pikiran kaum ambtenar waktu itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisah.

Kalau kita lihat secara historis, Bolaang Mongondow yang terdiri dari lima swapradja dan disatukan ke dalam empat lanskap, di jaman Hindia Belanda statusnya disejajarkan dengan Amoerang, Tondano dan Manado. Status lima swapradja Bolaang Mongondow hanyalah Onderafdeeling, seperti tiga daerah di Minahasa tersebut. Hal ini berbeda dengan penyatuan swapradja-swapradja yang ada di Sulawesi Tengah, yang disatukan dalam satuan administrasi Afdeeling Poso dan Afdeeling Donggala. Juga berbeda dengan perlakuan pemerintah Hindia Belanda atas Afdeeling Gorontalo dan Sangire-Talaud. Singkatnya, hanya Bolaang Mongondow yang memiliki status paling rendah dalam hirarki administrasi pemerintahan Hindia Belanda.

Kondisi saat ini dan perkembangan selanjutnya, bekas Afdeeling Poso dan Afdeeling Sangire -Talaud diperjuangkan untuk menjadi Propinsi, menyusul suksesnya bekas Afdeeling Gorontalo menjadi propinsi Gorontalo. Afdeeling Poso akan diperjuangkan menjadi Propinsi Sulawesi Timur dan afdeeling Sangire Talaud menjadi Propinsi Kepulauan Nusa Utara.

Dari sudut pandang sejarah itulah yang membedakan antara daerah-daerah di Sulawesi Tengah dengan Bolaang Mongondow, yang saat ini juga sedang berjuang mewujudkan DOB provinsi. Sulawesi Timur [Afdeeling Poso], memang tidak pernah disatukan dengan afdeeling Donggala yang berpusat di Palu. Hal ini berbeda dengan Bolaang Mongondow yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Minahasa dalam satuan adminitrasi Afdeeling Manado yang berpusat di Manado.

Di antara daerah-daerah itu hanya Bolaang Mongondow yang berstatus onderafdeeling di jaman Hindia Belanda, yang saat ini berjuang menjadi Provinsi. Sementara yang lainnya berstatus Afdeeling. Melihat jejak sejarah dan perkembangan saat ini, apabila Bolaang Mongondow berencana dijadikan Provinsi, mestinya harus bisa keluar dari pola penataan daerah ata tata ruang ala Hindia Belanda, bukan justru kembali ke jaman Belanda.

Maka, untuk keluar dari hegemoni Manado, akan salah arah kalau mengikuti pola penataan daerah atau tata ruang yang dibentuk Belanda, seperti gagasan Jainudin Damopolii dan Salihi Mokodongan. Kalaupun toh tidak bisa sepenuhnya keluar dari skenario warisan Belanda, mesti ada terobosan-terobosan baru, yaitu tempatkan wilayah pesisir sebagai Ibu kota PBMR, bukan daerah pedalaman seperti Kotamobagu yg merupakan simbol kekalahan dan peminggiran orang Mongondow.

Karena PBMR akan berpeluang terwujud setelah tahun 2025 sebagaimana desain penataan daerah yang sudah dibuat Pemerintah, mestinya penataan daerah atau ruang Bolaang Mongondow harus dirancang dalam pola yang strategis untuk menyambut perkembangan ke depan. Sebagai persiapan untuk menyambut perluang terwujudnya PBMR setelah tahun 2025 itu, setidkanya ada tiga pilihan atau skenario:

1. Kota Kotamobagu tetap sebagai calon Ibukota PBMR tanpa penggabungan Passi Lolayan ke Kotamobagu. Hanya desa-desa tertentu yang direncanakan untuk digabungkan, itupun atas pertimbangan yang matang. Pasi tetap berada di Kabupaten Bolmong, persoalan kesulitan pelayanan publik di atasi dengan model manajemen berbasis kawasan. Lolayan harus digabungkan ke Bolteng karena secara geografis posisinya terjepit. Kalau Lolayan tidak digabungkan ke Bolteng dan Bolteng berdiri tanpa Lolayan, maka sudah selesai klaim sejarah orang Mongondow. Dengan demikian hampir tertutup peluang berdirinya PBMR. Bolteng yg dikuasai orang luar Mongondow, tentunya emoh berada di PBMR, lebih aman dan nyaman tetap bergabung dengan Sulut.

2. Seluruh Pasi-Lolayan digabungkan dengan Kota Kotamobagu, dengan demikian Kota Kotamobagu berubah status menjadi Kabupaten Kotamobagu. Bolaang Mongondow Tengah akhirnya hanya terdiri dari Dumoga Raya. Orang Bolmong kehilangan klaim historis dan mitologis atas Dumoga. Perjuangan mewujudkan PBMR setelah 2025 akan mendapat hambatan, karena Bolteng lepas dari kuasa orang Mongondow. Dalam kondisi yang demikian, dengan optimisme bahwa orang luar Mongondow di Bolteng akan mendukung terwujudnya PBMR, mestinya yang dijadikan Pusat Bolaang Mongondow Raya bukan daerah pedalaman, melainkan daerah pesisir seperti Lolak. Lolak yang menghadap ke laut Sulawesi dipersiapkan untuk menjadi Ibukota PBMR. Kembalikan kedaulatan Bolaang Mongondow sebagaimana ketika di masa lampau pusat kekuasaannya ada di pesisir. Karena apabila Kabupaten Kotamobagu tetap menjadi Ibukota provinsi, maka akan berbatasan langsung dengan Minahasa Selatan. PBMR akan menjadi satu-satunya Provinsi yang ibukotanya berbatasan dengan provinsi lain. Pasti, di kemudian hari juga akan muncul pemikiran untuk memisahkan kembali Kotamobagu dari Kabupaten Kotamobagu membentuk Daerah Otonom Kota Kotamobagu yang baru; karena tidak lazim dan tidak ada Ibukota Provinsi berbatasan dengan provinsi lain.

3. Pasi digabungkan dengan Kota Kotamobagu, dengan demikian Kota Kotamobagu berubah status menjadi Kabupaten Kotamobagu. Wilayah Kotamobagu saat ini hanya menjadi kawasan Perkotaan yang merujuk pada PP tentang Kawasan Perkotaan, dan dibentuk dengan Perda Kabupaten Kotamobagu, bukan Daerah Otonom yang berdasarkan UU. Wilayah Lolayan digabungkan ke rencana Kabupaten Bolteng, dalam rangka memperkuat klaim orang Mongondow atas memori sejarah masa lalunya. Dengan bergabungnya Lolayan ke Bolteng, maka Bolteng tidak didominasi oleh orang luar Mongondow, di samping dalam rangka menjaga memori identitas sejarah Bolaang Mongondow atas Dumoga. Langkah yang demikian itu akan menguntungkan atau memudahkan upaya perjuangan mewujudkan PBMR setelah tahun 2025 nanti atau sebelum tahun itu sebagaimana keinginan rakyat Bolaang Mongondow. Melalui pola penataan daerah dan tata ruang yang demikian, tempatkan pesisir sebagai calon Ibukota provinsi ke depan. Maka, Lolak yang menghadap ke Laut Sulawesi berpeluang dikembangkan menjadi calon ibukota propinsi. Sebagai ibu kota propinsi, persiapkan kawasan perkotaan Lolak dan kecamatan Sang Tombolang menjadi Daerah Otonom Kota lepas dari kabupaten Bolaang Mongondow 10-20 tahun ke depan. Dengan demikian ibu kota kabupaten Bolaang Mongondow bergeser atau pindah ke kecamatan Bolaang atau Bolaang Timur. Kota Lolak berpotensi menjadi titik penghubung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan muncul di sekitar laut Sulawesi, dari Kalimantan hingga kepulauan Sangire-Talaud.

Di antara tiga pilihan atau skenario di atas, skenario nomor tiga adalah yang paling strategis untuk masa depan Bolaang Mongondow. Namun, kalau terasa jauh untuk dijangkau skenario nomor satu adalah yang cukup bisa dijalankan. Skenario nomor dua adalah langkah yang penuh resiko bagi Bolaang Mongondow. (***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s