Lipuku

Menghadang PBMR dengan Cara Konstitusional

Oleh: Muhamad Triasmara Akub

GambarTidak habis bahan untuk membicarakan isue PBMR, selalu saja ada celah yang entah itu diciptakan atau secara alamiah muncul karna ketidaksiapan kita menyambut PBMR. Melihat pemberitaanhttp://harianmetro.co.id/index.php/2013-02-02-05-25-09/bolmong-raya/11670-dinilai-belum-memadai-wilayah-kotamobagu-bakal-ditambah#.Uo-FJayb8tZ dengan isi pemberitaan yang secara khusus menyinggung isue digabungkannya kecamatan passi dan lolayan ke Kota Kotamobagu untuk menopang perjuangan dibentuknya PBMR mungkin membuat sebagian kalangan manggut-manggut saja, tapi secara pribadi saya melihat justru ini akan menghambat perjuangan PBMR yang dilakukan secara konstitusional.

Syarat Ibukota Propinsi

Dalam PP 78 Tahun 2007 terlampau jelas dan konkrit diberikannya syarat suatu calon ibukota propinsi, membaca Pasal 12 ayat (1) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten. Ayat (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota. Ayat (3) Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.

Dengan begitu jelaslah apa syarat menetapkan suatu ibukota propinsi, dalam PP dimaksud tidak ada satupun membahas tentang berapa sebenarnya syarat luas wilayah calon ibukota propinsi. maka tentang luas wilayah kotamobagu yang menjadi permasalahan saya melihat kita akan berdebat tanpa ujung pangkal yang jelas untuk berkesimpulan layak atau tidaknya KK menjadi ibukota propinsi. Untuk masalah ini saya berharap akan ada suatu kajian terkhusus kajian tata ruang yang secara konverhensif mengulas persoalan tersebut.

Design Kotamobagu bukan tujuan untuk PBMR

Jika kita mau konsisten dengan pernyataan bahwa luas wilayah KK memang tidak representatif, dan harus ditambahkan beberapa kecamatan yang berbatasan langsung dengan KK untuk memenuhi syarat KK sebagai ibukota propinsi, maka ada masalah serius yang harus kita kaji kembali, yaitu dibentuknya beberapa kab/kota di Bolaang Mongondow Raya yang katanya untuk tujuan didirikannya suatu Propinsi, karna sekarang telah terbukti bahwa design Kotamobagu tidak layak menjadi ibukota propinsi karna wilayahnya kecil dan tidak menunjang menjadi suatu ibukota propinsi. Apakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemekaran KK tidak mengkaji hal ini? Atau jangan-jangan KK diperjuangkan untuk sekedar mekar saja dan PBMR sebenarnya bukan tujuan dari pemekaran wilayah di BMR? Sekelumit pertanyaan ini terpaksa saya lontarkan untuk mencari jawaban apa sesungguhnya yang terjadi dengan daerah ini, apakah kita harus mempersalahkan rezim terdahulu karna tidak cakap mengurus pemekaran wilayah? Hal ini harus menjadi perhatian yang sangat serius oleh kita terkhusus ke P3BMR karna bukan tidak mungkin disatu masa mendatang pertanyaan yang sama akan menghampiri mereka, karna salah kaji atau semacamnya PBMR dinyatakan sebagai suatu produk yang gagal total.

Problematika Hukum berdampak ke PBMR

Setelah saya menelaah, ada persoalan menarik yang mungkin luput dari penglihatan khalayak. Jika kecamatan Passi dan Lolayan digabungkan ke KK maka konsekuensi logisnya adalah UU pembentukan KK harus direvisi. Secara tidak langsung jika skenarionya seperti ini maka usulan PBMR harus dipending terlebih dahulu. Tidak logis kiranya 5 kab/kota yang mengusulkan menjadi suatu propinsi yang baru, mau dibahas dan disahkan tapi disisi lain salah satu daerahnya masih bermasalah karna harus mengubah dahulu UU pembentukannya akibat dari ketambahan wilayah. Hemat saya kita harus menyelesaikan problem ketambahan wilayah di KK terlebih dahulu baru membicarakan usulan PBMR. Tentunya jika isue ini harus direalisasikan.

Daluwarsa Hukum

Sebelumnya saya telah menulis tentang masalah ini, tapi menurut saya hal ini perlu kembali diungkapkan agar ada kesepakatan bersama akan problem yang kita hadapi.
Berkas usulan PBMR menurut saya akan daluwarsa jika hal ini tidak diselesaikan oleh anggota DPR periode sekarang ini (2009-2014). Artinya jika sampai masa jabatan DPR periode sekarang tidak juga memparipurnakan usulan RUU PBMR menjadi UU, maka usulan RUU tersebut tidak bisa dibahas oleh DPR periode berikutnya (2014-2019). Tidak akan mungkin suatu usulan akan berlaku seumur hidup tanpa mengenal masa Daluwarsa Hukum. Setiap perundang-undangan di Republik ini memiliki masa daluwarsanya, tidak terkecuali RUU sebagai suatu produk politik hukum kita. Fakta yang bisa saya tambahkan untuk memperkuat argumentasi saya sebelumnya adalah pada Pemilu Legislatif tahun 2014 akan diikuti oleh 11 partai nasional ditambah 3 partai lokal (khusus aceh). Paripurna usulan RUU PBMR sebelumnya hanya disetujui oleh 9 fraksi (PAN, GOLKAR, PDIP, PKB, PPP, PKS, GERINDRA, DEMOKRAT, HANURA) yang saat sekarang eksis di senayan. Jika 3 parpol lainnya (PKPI, NASDEM, PBB) yang menjadi peserta pemilu sekarang disamping 9 partai lainnya lolos ke senayan (Periode 2014-2019) maka secara hukum RUU PBMR kehilangan legitimasi Hukum. Karna bagaimana mungkin mereka (3 parpol) itu melewatkan fase awal persetujuan fraksi untuk membahas RUU ini bersama pemerintah dan langsung mau menyetujui fase akhir yaitu persetujuan PBMR dan 64 DOB lainnya menjadi Propinsi, kabupaten maupun kota? Saya menganalisa bahwa usulan PBMR dan 64 DOB lainnya harus melakukan usulan kembali untuk dibahas oleh DPR periode berikutnya.

Cerdas menghambat PBMR dengan cara yang Konstitusional

Melihat perkembangan ini, saya menduga ada aktor intelektual yang sangat cerdas dengan cara yang sah dan konstitusional mau menghambat PBMR. Tidak mudah menganalisa persoalan ini, apalagi menentukan siapa aktor intelektual dibelakang semua problematika PBMR. Dengan “modus” penambahan wilayah KK agar relevan menjadi Ibukota PBMR kelak merupakan cara yang secara hukum sah dan konstitusional, tapi maksud tersebut menurut saya adalah cara yang paling ampuh menghambat PBMR tanpa pertumpahan darah. Akan ada suatu masa dimana beberapa orang menolak bertanggung jawab akan molornya pembentukan PBMR karna alasan ibokota yang tidak representatif jika tidak ditambah wilayahnya, dengan alasan kita harus menunggu terlebih dahulu revisi UU KK baru akan berjuang untuk pembentukan PBMR, dan alasan-alasan lainnya yang demi suatu argumentasi yang masuk akal dengan tujuan mengibuli aspirasi rakyat BMR. Semoga P3BMR, para Bupati/Walikota dan semua yang berkepentingan atas PBMR tidak terjebak dengan skenario jahat tersebut.

Solusi yang saya tawarkan

Saya tidak ingin mengkritik suatu kebijakan tanpa memberikan solusi atasnya, dengan melihat problem PBMR yang cukup pelik ini saya memberikan solusi yang secara singkat dalam beberapa point berikut ini:
Pertama: jika ingin PBMR terwujud dalam waktu dekat, maka usulan ditambahkannya Kecamatan Lolayan dan Passi ke KK dipending dahulu. Jika hal ini dipaksakan maka konsekuensinya PBMR tidak mungkin akan terwujud dalam waktu dekat, toh P3BMR bisa mendebat siapapun yang menambahkan syarat luas wilayah KK yang tidak representatif menjadi ibukota PBMR karna dalam PP 78 Tahun 2007 hal ini tidak diatur. Mengacu ke asas legalitas, seharusnya argumentasi P3BMR dan siapapun yang peduli akan pembentukan PBMR ini bisa diterima secara nalar dan keilmuan hukum. Disamping itu jika PBMR telah terwujud lebih dahulu, maka proses selanjutnya masih bisa untuk mengubah luas wilayah KK sebagai ibukota propinsi;
Kedua: saya menyarankan kepada P3BMR dan pimpinan wilayah untuk berkonsultasi ke tokoh yang benar-benar paham akan pemekaran wilayah, jika hal ini tidak dilakukan maka hasilnya akan seperti sekarang ini dimana kita sering di obok-obok tanpa dasar yang jelas, dan parahnya jika kita menerima begitu saja. Pada acara halal bil halal tahun kemarin yang dilaksanakan RPIBM jakarta, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang hadir saat itu berucap akan mendukung sepenuhnya perjuangan pembentukan PBMR. Tapi sampai sekarang ini saya tidak pernah mendengar ada tokoh mongondow ataupun pihak yang berkepentingan masalah PBMR berkomunikasi atau silaturahmi dengan beliau. Beliau sangat berkompeten dalam penyelesaian masalah ini, beliau pakar hukum tata negara dan urusan PBMR sangat erat bersinggungan dengan persoalan tersebut. Lepaskanlah ego kepartaian atau apapun namanya demi kepentingan PBMR. Jika mau berkonsultasi dengan beliau saya yakin beliau tidak menitipkan syarat warga mongondow yang dibantu harus pindah pilihan atau menjadi kader Partai Bulan Bintang;

Ketiga; solusi lain yang saya tawarkan adalah mendorong setiap jaringan politik lokal maupun nasional untuk bahu membahu mewujudkan PBMR. Hal yang substansial tidak terlihat adalah penggalangan dukungan dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten bahkan secara nasional. Dengan tempo waktu yang bisa dibilang sangat mepet ini, belum terlambat jika P3BMR mau sungguh-sungguh bergerak. Kumpulkan setiap potensi yang ada dan bergerak cepat serta terukur.
Keempat; jika panitia maupun pimpinan wilayah berkesimpulan bahwa PBMR tidak akan terwujud dalam waktu singkat, maka benahi dulu segala persoalan yang kita hadapi sekarang. Jika lewat 2014 usulan kita juga akan masuk daluwarsa hukum, maka moment ini kita gunakan untuk introspeksi saja dahulu. Berhubung usulan itu harus diajukan kembali, tidak ada salahnya jika Lolayan dan Passi dikaji secara konverhensif. Jika memang harus digabungkan ke KK yah digabungkan saja walaupun konsekuensinya usulan PBMR akan terhambat. Selesaikan masalah ini secepat mungkin, lalu buat kajian dan proposal yang baru untuk memperkuat legal study dan legal draft PBMR. Setelah itu kita fight bersama-sama untuk kepentingan PBMR.

Demikian tulisan singkat saya, semoga kita semua mendapatkan pencerahan demi terwujudnya PBMR. Yang ingin membantah argumentasi saya dipersilahkan, semoga diskusi kali ini membawa kita ke suatu dimensi pengembangan intelektual dan menyingkirkan egosentris kedaerahan. (***)

Keterangan Foto: Peta Kotamobagu (ppsp.nawasis.info )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s