Lipuku

Meretas Tabir Gelap Toleransi Beragama di Bolaang Mongondow

Donald Qomaidiansyah Tungkagi

Beberapa bangunan rumah ibadah dalam satu area di Desa Mopuya, Dumoga, Bolaang Mongondow. Foto: http://indonesia-ku17.blogspot.com
Bangunan rumah ibadah dalam satu area di Desa Mopuya, Dumoga, Bolaang Mongondow. Foto: http://indonesia-ku17.blogspot.com

Saat melakukan penelitian di PGSD Universitas Negeri Gorontalo untuk skripsi, saya sempat terlibat diskusi singkat dengan salah satu dosen muda sekaligus tokoh pluralis di Gorontalo, Samsi Pomalingo. Saya sempat juga beberapa kali mengikuti kajian pluralisme dan kerukunan beragama dari Direktur Forum Komunikasi Lintas Iman (FORKASI) Gorontalo dan peneliti pada Gorontalo Survey Institude (GSI) ini.

Banyak hal yang saya petik dari diskusi singkat tersebut. Dalam diskusi tersebut saya juga meminta pandangannya terkait pluralisme dan toleransi beragama di Bolaang Mongondow. Satu hal yang sampai saat ini menjadi keresahan saya adalah ketika Samsi Pomalingo mengatakan bahwa, “Bolaang Mongondow menyimpan “bom waktu” terkait toleransi beragama, jika hal ini tidak segera dideteksi dan dicari jalan keluarnya maka sewaktu-waktu bisa meledak”. Saya sempat kaget dengan hal itu, namun saya yakin apa yang disampaikannya bukan tak beralasan, karena toleransi beragama di Sulawesi Utara merupakan fokus penelitiannya saat menempuh studi magister beberapa tahun lalu.

Saya kira studi tentang toleransi ini pula yang absen dalam nalar pengetahuan masyarakat kita. Kondisi masyarakat Bolaang Mongondow yang plural, mau tidak mau menuntut perlu adanya kajian serius terkait dengan toleransi ini. Agar apa yang dikhawatirkan sebagai “bom waktu” bisa segera dideteksi dan dapat dicari solusi untuk bisa dijinakkan.

Pesan ini juga seharusnya dirasakan dan disadari oleh semua element masyarakat, seluruh stakeholder dan lebih khusus lagi pemerintah di daerah. Sebab dalam hal peran pencerahan pada wilayah keberagamaan ini yang dimaksud oleh Muhammad Tholhah Hasan, dkk dalam bukunya “Agama Moderat, Pesantren dan Terorisme” sebagai peran “kelompok elitisme sosial, ekonomi maupun politik yang merupakan pilar penguasa dan pemberdaya potensi-potensi (sumberdaya) strategis publik kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Di tangan mereka, tersedia, ada akses dan investasi komulasi unsur-unsur yang berpengaruh terhadap pencerahan masyarakat”. Terkait hal ini, saya kira pesan Dick Hartoko, SJ, rohaniwan Katolik, dalam wawancara yang dimuat dalam buku “Islam dan Dialog Budaya” bisa menjadi acuan, bahwa “sudah menjadi kewajiban pemerintah menjaga keseimbangan agar tidak terjadi clash, atau benturan-benturan”.

Nah, untuk menjaga keseimbangan tersebut, saya fikir tidak cukup hanya dengan acara-acara formal semata. Sebab membungkus toleransi agama dengan acara-acara formal ini hanya merupakan “lipstik” semata, justru tidak membawa faedah berarti bagi masa depan toleransi beragama di Bolaang Mongondow. Kegiatan ritual keagamaan yang formalistik ini sangat nampak dilakukan dalam komunitas eksekutif kita, padahal kemasan keberagamaan yang terfokus pada dimensi artifisial-formalistik ini tidak membuat pencegahan atas kekacauan (chaos) berjalan maksimal. Sayang gejala toleransi bentuk ini yang nampak begitu ditonjolkan di daerah kita.

Permasalahan toleransi keberagamaan di Bolaang Mongondow dapat kita pelajari dari hasil penelitian seorang peneliti pada Balai Litbang Agama Makassar, Syamsurijal, berjudul “Sisi Gelap Toleransi Beragama di Sulawesi Utara: Menyingkap Problem Kerukunan Beragama di Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara dan Kotamobagu” dalam Jurnal Al-Qolam Vol. 18 No. 1 Januari-Juni 2012. Gambaran ringkas dari hasil penelitian tersebut yang ingin saya bagikan kepada pembaca.

Berdasarkan metode kuantitatif  penelitian ini menggambarkan bahwa indeks kerukunan umat beragama ketiga daerah yang menjadi fokus penelitian berada pada nilai yang sangat bagus yaitu 0,78 untuk Bolaang Mongondow, 0,79 untuk Bolmong Utara, dan 0,79 untuk Kotamobagu. Meski begitu didapati kerukunan dan toleransi beragama di Bolaang Mongondow masih menyimpan sisi gelap yang tertutup tabir tak teretas.

Pada penelitian tersebut, salah satu faktor yang menjadi sisi gelap toleransi beragama di Bolaang Mongondow adalah hubungan komunikasi dan hubungan sosial antar agama sebagai wujud toleransi hanya terjalin pada acara-acara formal saja, baik yang diadakan oleh agama tertentu atau pemerintah. Hubungan sosial dan komunikasi semacam ini bisa dipengaruhi oleh segregasi penduduk yang berdasarkan agama. Karena penduduk sekampung yang dominan berasal dari agama yang sama, maka dalam kehidupan sehari-hari mereka hanya berkomunikasi dengan penduduk yang seagama.

Menurut Syamsurijal dalam penelitian tersebut, hubungan agama semacam ini mungkin nampak bagus, tapi hanya pada tataran permukaan saja. Hal ini yang disebut inklusivisme atau toleransi dalam tataran passif. Hubungan seperti ini biasanya tidak mampu mendorong keinginan untuk menjalin interaksi yang lebih dalam. Problem terbesar dari hubungan seperti ini adalah tidak bisa meretas rasa curiga antara satu dengan yang lain. Demikian halnya tidak bisa menghilangkan dominasi agama tertentu yang mayoritas terhadap yang lain.

Menariknya, satu hal dalam penelitian tersebut yang menurut saya memiliki korelasi dengan kondisi saat ini adalah kerukunan yang terjalin di Bolaang Mongondow hanya bagian dari imbas perukunan pada masa orde baru. Menurut Syamsurijal, perukunan berbeda dengan kerukunan, sebab perukunan adalah sebuah proses pemaksaan rukun demi stabilitas nasional.

Masih menurut Syamsurijal, cara yang dipakai dalam perukunan demi stabilitas nasional ini biasanya mengunakan model meelting pott, yaitu suatu proses peleburan identitas. Semua identitas primordial (termasuk agama) dihilangkan dan lebur masuk kedalam identitas nasional. Berdasarkan pandangan ini, tidaklah keliru jika saya mengatakan model meelting pott  seperti ini yang dipakai untuk Bolaang Mongondow pada saat itu. Program transmigrasi di Bolaang Mongondow hingga pembangunan beberapa rumah ibadah dalam satu kompleks (area) di Dumoga merupakan bukti otentik dari upaya peleburan identitas dan perukunan itu.

Bahayanya, merujuk pendapat Syamsurijal, cara ini biasanya hanya berhasil sejauh stabilitas politik berada dalam kondisi mapan, namun akan terkoyak-koyak jika politik mulai goncang. Jika kita coba merefleksi dijaman orde baru dimana Suharto masih berkuasa dengan otoritas politik yang didukung basis militernya, cara ini masih berfungsi baik. Bukti berhasilnya cara orde baru ini, di Bolaang Mongondow sangat jarang terjadi konflik politik atau konflik berupa tawuran antar kampung (tarkam).

Sayangnya tatanan perukunan ini perlahan-lahan mulai memudar seiring lengsernya Suharto hingga zaman demokrasi saat ini. Dengan kondisi stablitas politik yang tidak menentu membuat gejolak buram toleransi di Bolaang Mongondow yang bagai “bara api dalam sekam” tersebut mulai nampak. Konflik-konflik persoalan politik, konflik perebutan sumber daya alam yang terjadi saat ini, semakin mempertegas itu. Kasus tarkam di Dumoga misalnya, konflik yang terjadi biasanya hanya dipicu oleh anak muda yang kemudian meluas menjadi perkelahian antar kampung.

Bahkan menurut Subekti, kepala Kementrian Agama di Bolaang Mongondow, konflik di Bolaang Mongondow, terutama di dumoga, sudah mengarah pada konflik agama. Dimana kelompok yang bertikai mengidentifikasikan diri pada Islam dan Kristen. Ini menunjukkan bahwa konflik yang dipicu oleh persoalan-persoalan diluar agama, bisa berujung pada konflik agama.

Apa yang menjadi pertanyaan Syamsurijal dalam penelitian tersebut, patut mendapat perhatian kita semua. Benarkah – tulis Syamsurijal — konflik yang sering terjadi di wilayah Bolaang Mongondow hanya dipicu oleh faktor perebutan sumber daya alam atau ada hal laten lainnya yang sebenarnya tinggal menunggu pemicunya saja?

Pertanyaan Syamsurijal itu hadir tatkalah melihat segregasi penduduk yang didasarkan agama, lalu komunikasi antara penganut agama yang hanya ditataran formal saja, maka sesusungguhnya persoalan agama di daerah ini bisa menjadi persoalan laten. Dengan kata lain, diam-diam, sebenarnya masyarakat di daerah kita menyimpan persoalan dengan orang yang berbeda agama. Dimana mereka belum bisa menerima satu sama lain secara sepenuhnya, masih ada curiga dan stigma di antara mereka. Jika demikian adanya maka ini hanya menunggu waktu saja.

Realitas ini mengharuskan adanya tindakan nyata dari Pemerintah dan Masyarakat untuk mencegah konflik yang masih sangat mungkin terjadi. Di akhir catatan penelitian tersebut, Syamsurijal menawarkan beberapa solusi diantaranya; pertama, tindakan pencegahan dengan membuat aturan yang jelas terhadap kemungkinan masuknya paham baru keagamaan yang bisa mengubah cara masyarakat merepresentasikan diri. Kedua, mewaspadai konflik yang berbasis ekonomi dengan melakukan pengaturan yang jelas terhadap reseource ekonomi di suatu daerah. Ketiga, meningkatkan dialog antar umat beragama di level grass root dan tokoh-tokoh agama ditingkat jamaah. Bukan lagi dialog formal tokoh-tokoh agama di tingkat kabupaten. Hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan FGD kampung, atau FGD lintas kampung dengan topik-topik sosial, basis dialog ini bisa pada kearifan lokal yang ada.

Solusi tak kalah pentingnya, saya fikir perlu adanya perbaikan cara pandang masyarakat dengan perbaikan pendidikannya. Hal ini bisa dimulai dengan memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan tinggi yang memadai, misalnya dengan menghadirkan perguruan tinggi berbasis agama seperti STAIN dan STKN di Bolaang Mongondow.  Hal ini merujuk pada pandangan Muhammad Tholhah Hasan, bahwa tingkat inklusifitas (keterbukaan) masing-masing pemeluk agama, diskursus problem keberagamaan yang demikian sering dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi dan organisasi-organisasi keberagamaan, hal ini menjadi langkah konstruktif yang menutup celah-celah yang menimbulkan “ketegangan hubungan antar umat beragama”.

Selain itu, nilai luhur yang terkandung dalam falfasah local motobatu’ molintak kon totabuan (bersatu membangun totabuan) dan 3 moto, moto totabian, moto tompian, moto tanoban (saling menyayangi, saling memperbaiki, dan saling merindukan), harus benar-benar menjadi laku diri masyarakat Bolaang Mongondow. Jika hal ini hanya menjadi slogan semata dan tidak menjadi praktek dalam kehidupan masyarakat, maka kearifan lokal tersebut akan menjadi tidak berarti sama sekali.

Kita berharap semoga kerukunan di Bolaang Mongondow bukan hanya sekedar mitos, sebagaimana mitos yang dibangun orde baru. Karenanya segenap sisi gelap dari kerukunan beragama di daerah ini perlu kita singkap seterang-terangnya, meski apa boleh buat pada akhirnya kita akan memperlihatkan ‘borok-borok’ dari kerukunan tersebut. Tapi hanya dengan cara itulah borok-borok kerukunan tersebut dapat kita sembuhkan. Doa and do the best. Keep on Fighting for the better Bolaang Mongondow, sedikit memodifikasi kalimat khas Wamenkumham, Deni Indrayana. Terakhir, motobatu’ molintak kon Bolaang Mongondow Raya!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s