Lipuku

YANG TERSISA DARI PERJUANGAN: LOLOSNYA BENI RAMDHANI DAN LEPASNYA DANAU MOAT

Oleh. Sumardi Arahbani

Hiruk-pikuk wacana dan aksi memperjuangkan terbentuknya PBMR berakhir dengan tidak disahkannya 87 RUU DOB oleh DPR periode 2009-2014, termasuk RUU PBMR. Tidak disahkannya RUU tersebut sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Tentunya banyak pihak di daerah yang kecewa. Untuk menutupi kekecewaan sejumlah anggota DPR membuat pernyataan menghibur; bahwa pengesahan RUU akan diambil alih oleh DPR periode selanjutnya. Pengesahan RUU DOB ditunda. Publik dikecoh dengan istilah ditunda. Seolah-olah DPR baru tinggal mensahkan saja. Padahal empat hari sebelumnya (26/9) DPR baru saja mensahkan UU Pemerintah Daerah yang merupakan revisi atas UU No. 32 Tahun 2004. Pernyataan berkelit sejumlah anggota DPR itu ternyata hanya untuk meredam kekecewaan pihak daerah, karena untuk selanjutnya pembentukan daerah otonom harus berdasarkan UU Pemda yang baru dengan sistem dan aturan yang baru.

Tidak disahkannnya PBMR tidak menyurutkan gelora semangat sejumlah pihak di Bolaang Mongondow. Masih banyak yang menganggap bahwa pengesahan ditunda. Menganggap bahwa DPR baru tinggal mensahkan RUU yang sudah diproses DPR lama. Sebuah anggapan yang keliru. Karena proses pengusulan daerah otonom baru harus dimulai dari awal. Diusulkan secara baru oleh DPRD, bupati, walikota dan gubernur dengan UU dan peraturan yang baru. Dokumen pengusulan pun semua baru. Dengan demikian diperlukan pendekatan dan semangat yang baru pula.

Di tengah sisa gelora semangat yang dibumbui dengan sentuhan manipulasi spirit lokal, sejauh mana peluang PBMR setelah berlaku UU No. 23 Tahun 2014? Dengan disahkan UU Pemda yang baru tersebut PBMR tidak mungkin disahkan pada masa Pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019). Ini adalah postulat yang harus dipegang. Postulat yang harus dijadikan acuan untuk mengendapkan semangat dan spirit. Sehingga yang muncul adalah pengetahuan yang mendalam sebagai perangkat melakukan perubahan. Bukan pernyataan politik yang bersifat banal yang mudah ditelikung oleh momen politik sesaat.

Dengan UU Pemda baru, pembentukan daerah otonom harus melalui tahapan Daerah Persiapan selama tiga sampai lima tahun. Status daerah persiapan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini berbeda dengan sistem dan peraturan sebelumnya, di mana daerah otonom baru langsung dibentuk dengan UU tanpa melalui daerah persiapan. Sehingga memunculkan banyak masalah karena ketidaksiapan daerah. Dari sisi hukum Tata Pemerintahan, konsep daerah persiapan ini serupa dengan Daerah Administratif di jaman Orde Baru ketika berlaku UU No. 5 Tahun 1974. Konsep daerah administratif ini dihilangkan dalam sistem tata pemerintahan dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999. Saat ini dihidupkan kembali dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di jaman Orde Baru, suatu daerah sebelum ditetapkan menjadi daerah otonom, harus terlebih dahulu melewati tahap Daerah Administratif atau Kota Administratif. Salah satu contohnya adalah Kota Administratif Bitung, yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975. Bitung adalah Kota Administratif pertama dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Kota Administratif Bitung ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Bitung Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990. Jadi, ada rentang waktu 15 tahun dari Kota Administratif menjadi Daerah Otonom Kotamadya/Kota Bitung. S.H. Sarundajang adalah walikota pertama Daerah Otonom Kotamadya Bitung.

Status Kota Administratif inilah yang pernah digagas oleh Bupati J.A. Damopolii tahun 1988; yaitu Kota Administratif Kotamobagu. Entah karena alasan apa gagasan itu tidak terwujud. Hingga akhirnya Kota Kotamobagu terbentuk pada tahun 2007, dengan UU baru yang tidak mensyaratkan perlunya daerah admnisitratif. Kompleksitas masalah yang dihadapi Kota Kotamobagu saat ini; dari soal penegasan batas daerah; wacana penggabungan wilayah kecamatan Passi dam Lolayan ke Kota Kotamobagu hingga gamangnya Kotamobagu mencirikan jati dirinya, dapat ditarik ke belakang dari menguapnya gagasan J.A Damopolii tersebut. Sayang jejak sejarah yang tidak terlalu lampau itu, dipahami keliru oleh sejumlah pihak dalam rangka melegitimasi wacana pembentukan provinsi. Mereka menganggap momen tahun 1988 itu sebagai gagasan awal membentuk propinsi di wilayah Bolaang Mongondow. Padahal gasasan tahun 1988 itu adalah gagasan membentuk Kota Administratif. Yang tentunya pada saat itu masih jauh dari wacana membentuk propinsi.

Mengapa PBMR tidak akan disahkan di masa pemerintahan Jokowi-JK? Baik dalam bentuk daerah persiapan terlebih daerah otonom definitif. Berdasarkan kejadian sebelumnya; PP tentang Pemekaran Daerah yang mengatur secara teknis dan administratif pembentukan daerah, keluar dua sampai tiga tahun setelah UU disahkan. Bahkan dalam banyak kejadian, pemerintah tidak juga membuat PP meskipun diamanahkan UU. Meskipun UU Pemda mengamanatkan pembentukan PP maksimal dua tahun setelah terbentuknya UU, kemungkinan PP akan keluar melampaui tenggang waktu dua tahun sangat besar. UU No. 32 Tahun 2004 salah satu contohnya; pemerintah SBY baru mengeluarkan PP pada tahun 2007, yaitu PP. No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang sudah pernah digunakan P3BMR untuk mengusulkan PBMR. Tenggang waktu, sejak disahkannya UU Pemda hingga dikeluarkannya PP memakan waktu 3 tahun.

Usulan daerah persiapan PBMR dapat dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan sejumlah PP. Setidaknya ada dua PP yang harus dikeluarkan terkait pembentukan daerah baru, yaitu PP tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah. Kapan Pemerintahan Jokowi-JK akan mengeluarkan PP tentang Penataan Daerah? UU mengamanatkan maksimal dua tahun. Namun, praktiknya bisa lebih dari dua tahun. PP Penataan Daerah tersebut akan mengatur mekanisme Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Pembentukan daerah yang dimaksud adalah kabupaten, kota dan propinsi. Sedangkan penyesuaian daerah yang dimaksud adalah perubahan batas daerah dengan cara menggabungkan cakupan wilayah daerah tertentu ke daerah otonom lainnya. Misalkan wacana penggabungan kecamatan Passi dan Lolayan yang merupakan cakupan wilayah kabupaten Bolmong ke kota Kotamobagu. Atau gagasan bupati Herson Mayulu untuk menggabungkan kabupaten Bolsel sebagai cakupan wilayah provinsi Sulawesi Utara ke propinsi Gorontalo. Juga, termasuk rencana Pemerintah Pusat untuk menggabungkan kabupaten Buol dan Toli-Toli ke provinsi Gorontalo. Masalah-masalah ini akan diatur dengan PP Penataan Daerah.

Di samping mengenai penataan daerah, pemerintah juga akan mengeluarkan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah. PP inilah yang akan menjadi hambatan utama bagi usulan PBMR untuk dapat menjadi daerah persiapan. Dokumen Desain Besar Penataan Daerah sebenarnya sudah dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2010. Akan tetapi karena tidak ada payung hukumnya, maka masih terjadi perbedaan sikap antara Pemerintah dan DPR. Sekarang Desain Besar Penataan Daerah itu sudah memiliki payung hukum, dan PBMR hingga tahun 2025 jelas tidak masuk sebagai salah satu daerah yang bisa disetujui sebagai daerah otonom. Padahal Desain Besar Penataan Daerah itu akan dijadikan rujukan pemerintah Jokowi-JK dalam penataan daerah. Jadi, peluang PBMR untuk disetujui, sekalipun hanya daerah persiapan, sangat tipis. Bahkan secara affirmatif tidak mungkin.

Perkiraan moderat, paling cepat Pemerintah akan mengeluarkan PP Penataan daerah tahun 2015. Dengan demikian usulan pembentukan daerah persiapan dapat dimulai. Namun di samping PP Penataan daerah, yang akan sangat menentukan proses disetujuinya pembentukan daerah persiapan adalah keberadaan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah. Dua PP ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisah.

Bagaimana dengan peran DPR dan DPD mengenai daerah persiapan?. Mekanisme menegaskan, Pemerintah Pusat akan mengeluarkan PP tentang Pembentukan Daerah Persiapan setelah mendapatkan usulan dari daerah. Secara prosedural, usualan tersebut disampaikan oleh gubernur ke Pemerintah Pusat, DPR atau DPD setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Berdasarkan usulan tersebut Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Penilaian tersebut disampaikan ke DPR dan DPD. Kalau usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen.

Tim kajian independen inilah yang akan melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas Daerah, yaitu kajian kemampuan daerah untuk
berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan sejumlah parameter yang sudah ditetapkan oleh UU. Kajian dari tim independen inilah yang akan dijadikan pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan Daerah Persiapan, setelah berkonsultasi dengan DPR dan DPD. Dari konstruksi hukum tersebut, meskipun DPR dan DPD tetap terlibat dalam proses penetapan Daerah Persiapan, wewenang penuh ada pada Pemerintah. Proses selanjutnya adalah Pemerintah akan mengajukan RUU Pembentukan Daerah ke DPR untuk Daerah Persiapan yang dinilai layak. DPR akan membahas dan mensahkan RUU tersebut. Untuk Daerah yang tidak layak, maka PP Pembentukan Daerah Persiapan akan dicabut dan dikembalikan ke daerah induk.

Di samping faktor teknis legislasi, jamak diketahui bahwa pembentukan daerah otonom sering didasarkan pada perhitungan kepentingan partai politik di Jakarta, terutama pembentukan provinsi. Pembentukan daerah otonom menjadi ajang persaingan partai politik untuk memperkokoh jaringannya di daerah. Dengan dibentuknya daerah tertentu diyakini kader partai tertentu akan menguasai jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif, dengan demikian memperkuat basis suara di daerah tersebut. Dalam kontek ini jelas PDIP sebagai partai penguasa, akan berhitung matang apabila PBMR ditetapkan menjadi daerah persiapan, sementara yang akan menguasai basis elektoral adalah Golkar dan atau PAN. Di situlah tantangan dari sisi konstelasi kepentingan partai politik di Jakarta. Terlebih yang menduduki jabatan menteri dalam negeri saat ini adalah politisi, yang terbiasa dengan hitung-hitungan politis. Berbeda dengan menteri dalam negeri sebelumnya yang berlatar belakang birokrat dan akademisi.

Dengan mekanisme dan aturan baru tentang pembentukan daerah otonom, posisi DPR dan DPD tersisih oleh kewenangan utama Pemerintah. Pola hubungan eksekutif-legislatif tidak seperti yang berlaku sebelumnya, yang penuh dengan intrik politik dan manipulasi informasi. Elite-elite daerah di Bolaang Mongondow tidak akan bisa mengelabuhi rakyat dengan isu pemekaran. Kalaupun toh masih akan mengelabui, maka dengan cepat akan diketahui motifnya. Karena persoalan penataan daerah saat ini menjadi sepenuhnya domain Pemerintah.

Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan PP tetang Penataan Daerah yang mengatur syarat-syarat yang lebih ketat dalam proses pembentukan daerah. Salah satu syaratnya adalah luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebuah Daerah untuk dapat diusulkan menjadi daerah persiapan, sebagimana tercantum dalam UU. Muncul sejumlah gagasan. Berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan, untuk kelompok Sulawesi, jumlah minimal penduduk untuk dapat diusulkan menjadi daerah persiapan propinsi adalah antara 800 ribu sampai satu juta. Kalau angka 800 ribu sampai satu juta itu yang muncul dalam PP teresebut, maka akan membatasi peluang disetujuinya daerah persiapan PBMR.

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan persamaan matematika, apabila jumlah penduduk BMR saat ini adalah 520 ribu jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2 porsen pertahun; maka pada tahun 2025 jumlah penduduk baru mencapai 646 ribu jiwa. Mengenai perkiraan jumlah penduduk, kita bisa melakuan simulasi atau pemodelan dengan menetapkan nilai pertumbuhan penduduk dalam angka tertentu. Dari situ bisa diperkirakan jumlah penduduk BMR pada tahun 2025 atau 2030. Dengan angka minimal yang akan muncul dalam PP Penataan daerah itu, perkiraan jumlah penduduk itu akan bisa dijadikan acuan untuk melihat keterbatasan-keterbatasan demografis, yang akan menentukan disetujui tidaknya usulan daerah persiapan.

Kalau dalam PP tentang penataan daerah yang akan dikeluarkan nanti, angka minimal jumlah penduduk yang disyaratkan untuk kelompok pulau Sulawesi adalah satu juta jiwa untuk pengusulan daerah persiapan propinsi. Maka dapat dikatakan bahwa dalam sekejap keinginan rakyat Bolmong dipadamkan oleh Pemerintah Pusat. Karena dengan pertumbuhan penduduk tiga porsen saja, jumlah penduduk BMR akan melampaui satu juta jiwa setelah tahun 2030. Selanjutnya persepsi yang muncul adalah ketidak adilan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap daerah. Dalam kaitan dengan Bolaang Mongondow, bentuk ketidakadilan seperti itu sebernarnya sudah terjadi dalam soal pembentukan desa, ketika pemerintah mengeluarkan PP No 43 Tahun 2014, Tentang Desa. Bagaimana tidak adil? Berdasarkan PP tersebut, di Bolaang Mongondow untuk dapat mengusulkan pembentukan desa, syarat minimal jumlah penduduk adalah 3000 jiwa, sementara untuk Gorontalo 2000 jiwa. Padahal kepadatan penduduk di Gorontalo lebih tinggi dari pada Bolaang Mongondow. Itulah sekedar gambaran dari konsekuensi yang akan muncul dari praktik politik hukum pemerintah. Apakah dua PP yang akan dikeluarkan Pemerintah Jokowi nanti membuat peluang lahirnya PBMR, meskipun sekedar daerah persiapan?

Terlepas dari materi yang akan muncul dalam dua PP tersebut, sejauh mana Pemerintah Pusat akan mengeluarkan PP tentang Pembentukan Daerah Persiapan PBMR? Dengan pertimbangan teknis dan administratif serta politis, dengan merujuk dokumen Desain Besar Penataan Daerah; diperkirakan Pemerintahan Jokowi tidak akan mengeluarkan PP PBMR. Kalaupun toh PP itu akan dikeluarkan juga, maka akan dilakukan di akhir masa jabatannya, yaitu menjelang Pemilihan Umum serentak tahun 2019. Dikeluarkannya PP itu adalah dalam upaya menarik simpati daerah-daerah yang menuntut pemekaran. Jadi, PP PBMR kira-kira akan keluar pada akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019. Namun, peluang dikeluarkannya PP PBMR oleh Jokowi ini sangat tipis.

Lantas, bagaimana kalau di era pemerintahan Jokowi-JK tidak dikeluarkan PP PBMR? Maka yang paling realistis dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Bolaang Mongondow adalah minimal merintis pendirian PTN di Bolaang Mongondow baik yang di bawah naungan Kementerian Dikti Ristek atau Kementerian Agama; membangun Rumah Sakit yang memenuhi standar; membentuk kapastitas birokrasi yang handal, serta infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan dan bandara perintis. Mengenai upaya merintis PTN, kepala daerah di BMR bisa belajar dari kebijakan yang dilakukan oleh bupati Banyuwangi. Yaitu melakukan upaya untuk membuka beberapa Prodi yang ada di Universitas Samratulangi atau Unima untuk diselenggarakan di Kotamobagu; seperti yang dilakukan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Annas, yaitu membuka sejumlah Prodi yang ada di Unair Surabaya untuk diselenggarakan di Banyuwangi. Langkah realistis ini dilakukan dalam rangka persiapan untuk menyambut peluang lahirnya PBMR setelah tahun 2025 nanti.

Akhir kata. Di balik proses perjuangan mewujudkan provinsi yang melibatkan sepenuhnya emosi rakyat, memang muncul pencapaian dan pembatasan. Titik pencapaian tertinggi dari gelora perjuangan yang menyihir kesadaran dan mengaduk-aduk emosi rakyat Bolmong adalah diraihnya satu kursi DPD RI untuk Beni Ramdhani. Sepanjang karier politik Beni Ramdhani nantinya, tidak akan pernah terjadi reborn yang melampaui titik pencapaian tersebut. Memang masuknya Beni Ramdhani ke DPD, akan membuka kesempatan baginya untuk masuk dalam lingkaran elite-elite Jakarta, khususnya di lingkaran PBNU. Dengan itu, Beni Ramdhani adalah satu-satunya tokoh dari Sulawesi Utara yang pertama kali bisa masuk lingkaran PBNU. Namun sepanjang mengenai Bolaang Mongondow dengan berbagai macam masalahnya, tidak akan lebih dari titik pencapaian itu: Sekedar mengantarkan seseorang masuk ke Senayan. Peristiwa serupa ini mungkin akan terulang dalam momentum lain dengan persona yang berbeda.

Praktik Pembatasan atas teritorial Bolaang Mongondow muncul mengiringi hiruk pikuk gelora perjuangan provinsi. Pemprov Sulut telah secara cerdik memanfaatkan momen tersebut untuk menyelesaikan persoalan batas daerah. Mengenai Danau Moat sudah hampir dapat dipastikan akan dibagi dua. Secara de jure berdasar Permendagri No. 76 tahun 2012 danau Moat akan dibagi dua. Proses politik demi provinsi yang dijalankan pemimpin-pemimpin BMR, mempermudah pihak provinsi mempercepat proses penegasan batas daerah antara wilayah Bolaang Mongondow dan Minahasa. Akhirnya, mengiringi proses perjuangan untuk mewujudkan provinsi, danau Moat yang sudah sejak jaman swapradja adalah wilayah sepenuhnya Bolaang Mongondow; sebentar lagi akan dibagi dua. (***)

Salam Taklim.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s